Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya, menyambut rencana Badan Legislasi atau Baleg DPR yang akan memanggil mereka untuk membahas polemik Rancangan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). Agung mengkhawatirkan, apabila pembentukan revisi UU Penyiaran ini dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers dan komunitas jurnalistik, berbagai macam masalah
Lima orang pejabat PT Antam Tbk diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemeriksaan untuk menggali kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (4/6). Kelima pejabat Antam itu ialah MA selaku Komite Audit PT Antam Tbk, FAK
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ada sikap saling sandera yang terjadi antara fraksi di DPR dan pemerintah. Pernyataan yang bertolak belakang antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno tentang revisi UU Polri menunjukan hal tersebut. “Ini memang undang-undang yang susah dibahas kemudian secara politik juga
Pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI atau RUU TNI dan RUU Polri tetap berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meski ada beberapa pihak yang menyoroti isi draf rancangan aturan tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 JUni 2024. Dia mengatakan,
Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait mekanisme pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Penyebabnya adalah MA mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah sebagaimana diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa menganggu independensi instansinya. Dalam RUU itu ada pasal yang menyatakan Korps Bhayangkara berhak mengawasi dan membina teknis penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kementerian atau lembaga. Alex menjelaskan KPK memiliki kewenangan sendiri jika mengacu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait batas usia calon kepala daerah merupakan putusan yang bersifat destruktif. Mahfud menjelaskan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 yang kemudian oleh MA dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 itu justru
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih menghitung kerugian keuangan dan manfaat negara akibat kasus korupsi emas 109 ton PT Antam tahun 2010-2021. Ketut menjelaskan perbedaan kualitas emas hasil produksi swasta yang diberi cap palsu dengan emas PT Antam asli nantinya juga akan mempengaruhi besaran kerugian negara di kasus tersebut. “Kerugian negara
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah pusat untuk menunda pembahasan revisi Undang-undang (RUU) Polri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan, pemerintah perlu menganalisis secara mendalam aturan-aturan yang tertuang dalam RUU inisiatif DPR RI itu. Menurut Isnur, terdapat banyak pasal
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai penetapan revisi Undang-Undang TNI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI bukan hanya langkah yang tergesa-gesa dan cenderung memaksakan, tapi menunjukkan DPR tidak memiliki komitmen untuk menjaga capaian reformasi TNI. Apalagi, kata Gufron, pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sehingga jauh dari
Politikus PDIP, Aria Bima mengungkap sejumlah alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan sikap untuk berada di dalam atau luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bimo, sapaan akrabnya, mengatakan PDIP tak akan menjadi oposisi. Namun, PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances di parlemen atau legislatif. Lebih lanjut,
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan Korps Bhayangkara dengan Korps Adhyaksa akan terus bersinergi memberantas tindak pidana korupsi. Keretakan kedua lembaga aparat penegak hukum disebut bisa menyenangkan koruptor. Sandi menegaskan sinergi terus dibangun karena kedua lembaga ini saling terikat dalam penegakan hukum. Jenderal bintang dua ini menuturkan kegiatan
