Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

KPK Tegaskan Penyitaan Barang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Atas Surat Perintah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah melakukan penjebakan saat menyita barang milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Penyitaan alat komunikasi itu didasari surat perintah. Budi memastikan tidak ada aturan yang dilanggar seperti yang dituduhkan kubu Hasto. Ia mengklaim penyitaan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Asisten Hasto,

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Daftar Ormas Agama Menolak dan Menerima Izin Tambang Jokowi

Presiden Joko Widodo memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan tersebut terdapat Pasal 83A yang memberikan

Selengkapnya »
11 Juni 2024

SYL Hadirkan Saksi Meringankan, Sudah Surati Jokowi, Ma’ruf hingga JK

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal melakukan pemeriksaan saksi meringankan atau saksi a de charge untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, Senin (10/6/2024) ini. Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan RI). Dalam

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Amien Rais: Izin Tambang Ormas Keagamaan Sebuah Jebakan

Tokoh Reformasi Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1995-1998 itu mengatakan jebakan itu untuk mengubah fokus ormas. Dia mencontohkan apabila Muhammadiyah menerima pengelolaan izin tambang itu maka fokusnya

Selengkapnya »
10 Juni 2024

BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan. Namun dia memandang ini masih lebih baik dari UUD 1945 sebelum amendemen. Jika ada rencana menyempurnakan UUD 1945 pascaamendemen, perlu melibatkan publik secara luas. Begitu juga dengan mengundang

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Percepatan proses pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal

Selengkapnya »
07 Juni 2024

Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, mengatakan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.   Menurut Yance, konstelasi politik saat ini tidak menyediakan suatu kondisi yang positif untuk memperkuat pelembagaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurut Yance,

Selengkapnya »
07 Juni 2024

Kala Putusan MA Bikin “Maju Kena, Mundur Kena”….

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah dinilai memicu masalah, karena malah berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada). Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD, putusan MA itu bakal membuat bingung

Selengkapnya »
07 Juni 2024

SYL Mohon Majelis Hakim Tipikor Perintahkan KPK Buka Blokir Rekening

Mantan Menteri Pertanian yang menjadi terdakwa kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (SYL) memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memerintahkan KPK membuka rekening dirinya yang diblokir. SYL mengaku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membiayai hidup keluarga. Dalam kesempatan itu, SYL turut mengomentari polemik penyaluran

Selengkapnya »
06 Juni 2024

Soal Ormas Kelola Tambang, Ketum PGI: Lembaga Keagamaan Perlu Hati-Hati

Sebagai imbas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kini organisasi masyarakat (ormas) keagamaan berpeluang untuk mengelola usaha pertambangan batu bara. Menurut Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, dirinya mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, itu tidak berarti PGI termasuk kelompok ormas yang siap menerima izin usaha

Selengkapnya »
06 Juni 2024

KPK Dalami Kaitan Investasi Rp1 Triliun dengan Korupsi di Taspen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami lebih jauh soal temuan adanya investasi Rp1 triliun di PT Taspen (Persero). Kebijakan itu kini dikaitkan dengan kasus dugaan rasuah di perusahaan pelat merah tersebut. “Sementara KPK temukan dan sedang didalami lebih jauh adalah terkait investasi Rp1 triliun itu. Beberapa saksi sudah dipanggil termasuk pihak

Selengkapnya »
06 Juni 2024
Search