Pemerintah RI sejak 2011 telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Dengan itu, diharapkan bisa memastikan tanggung jawab negara dan sektor korporasi dalam menjalankan bisnis. Peneliti Bisnis
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menginstruksikan jajarannya untuk membersihkan ruang digital dari praktik judi online secara penuh. Ia memberikan tenggat satu pekan untuk merealisasi hal tersebut. Saat ini, ia mengatakan pihaknya sudah intensif melakukan pemutusan akses ke konten, situs web, maupun aplikasi yang terafiliasi judi online. Kemenkominfo
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Pengungkapan ini dilakukan melalui kerja sama berbagai kementerian/lembaga, kepolisian daerah (polda) jajaran, serta melibatkan Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Eddy OS Hiariej mengatakan, sejumlah pasal-pasal karet dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dicabut jika KUHP baru berlaku pada Januari 2026. Adapun sejumlah pasal tersebut adalah pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1) UU
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah
Pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI merengsek masuk Pulau Rempang. Mereka berniat memasang patok pembatas dan pengukuran lahan untuk Rempang Eco City. Proyek itu merupakan proyek strategis nasional yang dikelola oleh Badan Pengusahaan ata BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Rencana pemasangan
Pada zaman modern seperti ini masyarakat amat tergantung pada sistem teknologi informasi. Begitu pentingnya fungsi sistem teknologi informasi itu, pemerintah perlu menata pemanfaatan sistem teknologi informasi. Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Tanah Air. Terlebih, Indonesia kini tengah
Aturan tentang syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, hingga kini, MK mencatat 12 perkara uji materi terhadap aturan ini. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap lima kendala yang dihadapi Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK. Mahfud menyebutkan kendala itu, antara lain, dokumen yang dilaporkan tidak ditemukan dokumen aslinya, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia diminta memberantas mafia kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini agar tak terjadi kasus seperti dua kurator, Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang dinyatakan terbukti bersalah melebihkan atau mark up nilai tagihan kreditur dalam perkara PKPU PT. Alam Galaxy di Pengadilan Niaga Surabaya. Dimana, tagihan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima 3.544 aduan dugaan rasuah dari masyarakat sampai dengan Agustus 2023. “Sampai dengan Juni ada 2.707 pengaduan dan sekarang sampai dengan Agustus kita ada 3.544,” kata Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo di Jakarta, Senin (11/9). Tomi menjelaskan laporan itu masuk melalui email,
Kepolisian Daerah Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi(SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi. Polda Papua saat ini membawahi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan personel ke Mabes Polri untuk
