Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Program Manager ICJR, Adhigama Andre Budiman menilai UU tersebut telah 17 tahun berlaku dan belum pernah direvisi sama sekali. Adhi menyoroti salah satu permasalahan di UU itu yakni terkait persetujuan anak
Presiden Prabowo Subianto mulai memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024) hari ini. Prabowo dijadwalkan mengunjungi 5 negara dalam perjalanan selama 16 hari. Ia akan berangkat meninggalkan Indonesia pada Jumat hari ini melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dua hari sebelum kunjungan luar negeri, Rabu
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, Kamis (7/11/2024). Rakornas yang akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. Berdasarkan rangkaian agenda yang dibagikan kepada awak media,
Presiden RI Prabowo Subianto akan melanjutkan proses seleksi nama-nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama tersebut diketahui sudah diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke DPR RI. Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengkaji ulang nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (6/11). Ivan mengatakan jumlah transaksi di semester I
Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa upaya praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) merupakan hak tersangka yang dijamin oleh hukum acara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Kejagung menghormati langkah hukum tersebut dan siap menghadapi prosesnya. Sebelumnya, Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari
Pemerintah menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko
Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11). Mereka mendiskusikan mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat. Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Gavriel Novanto mendukung langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas praktik judi online. Gavriel mendorong semua elemen pemerintah, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), polisi, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membasmi judi online.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenkopolkam memimpin rapat koordinasi tingkat menteri pembentukan tujuh desk untuk stabilitas politik serta keamanan. Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan bahwa tujuh desk itu bakal dipimpin oleh masing-masing kementerian serta lembaga yang berada di bawah kementeriannya. Berikut tujuh desk baru yang dibentuk oleh Kemenkopolkam bersama
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menkopolkam, Budi Gunawan menyatakan mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggeber program prioritas pemerintahan. Salah satu program prioritas di bidang politik dan keamanan ialah penanganan judi online. Budi memimpin pembentukan Desk Penanganan Judi Online dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar secara
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan pemerintah dan DPR harus melaksanakan pembahasan empat Undang-Undang sebagai pelaksanaan KUHP baru. Eddy menjelaskan empat undang-undang yang harus segera dirampungkan itu meliputi UU tentang pidana mati, UU penyesuaian pidana, UU pidana tutupan, dan UU tentang grasi. Selain itu, Eddy
