Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada 80 ribu pemain judi online (judol) di Indonesia yang terdeteksi berusia di bawah 10 tahun. Kemudian Hadi mengungkapkan terdapat 440 ribu pemain judi online yang berusia 10 tahun sampai 20 tahun. Sementara pemain judi online yang berusia
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan sesuai dengan amanat konstitusi, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, mencerdaskan dan mensejahterakannya. Maka pemerintah harus turun menghadapi masalah secara bersungguh-sungguh. Sebab dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktek judi online sudah sangat meresahkan masyarakat, dan mengakibatkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum dan keagamaan. Muhammadiyah juga memuji langkah-langkah
Istana Kepresidenan sudah menerima salinan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan. Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima draf revisi UU Kementerian Negara, menurut pejabat di Istana seperti dikonfirmasi oleh Tempo pada Jumat, 14 Juni 2024. Pemerintah kemudian bakal mengkaji salinan
Istana Kepresidenan membantah pengakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penarikan uang kementerian untuk menanggulangi krisis pangan akibat pandemi dan El Nino. “Tidak benar ada instruksi Presiden dalam rapat kabinet kepada para menteri/kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online sebagai salah satu langkah tegas dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan penunjukan dilakukan melalui keputusan presiden yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Satgas tersebut akan dinakhodai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas Pemberantasan Judi Online bakal menggandeng interpol dalam melaksanakan tugas. Hadi mengatakan kerjasama itu dilakukan lantaran server judi online berada luar negeri. “Kita bekerja dengan Interpol, dengan Kemenlu, untuk bisa memfasilitasi agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodir kepentingan judi online dari
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia saat ini overcrowded atau melebihi kapasitas sebesar 89 persen. Yasonna mengatakan, kapasitas lapas di Indonesia sebenarnya hanya untuk 140.000 orang, tetapi penghuninya mencapai 265.000. Hal tersebut Yasonna sampaikan dalam rapat antara Komisi III DPR dan Kemenkumham, di
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi dikritik. TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan. “Ketika panglima endorse multifungsi sehingga revisi UU TNI jadi kebutuhan karena bukan lagi dwifungsi, ini sesuatu yang sangat bahaya dalam demokrasi,” kata Ketua Centra Initiative Al Araf dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal maraknya judi online. Belakangan, sejumlah kasus judi online memantik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa Timur, yang membakar suaminya gegara bermain judi online. Jokowi pun menyoroti peristiwa yang terjadi gegara judi online, seperti harta benda warga habis terjual,
Bagi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, perayaan hari lahirnya yang ke-88 tahun tidak hanya menjadi ajang untuk bersyukur, namun juga tempat menyampaikan buah pikir. Ajudan terakhir Presiden Pertama RI, Ir Soekarno tersebut menyampaikan keprihatinannya mengenai demokrasi yang kini terjadi di negeri ini. Pada acara tersebut, diluncurkan pula buku “Jalan
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi perihal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia mengingatkan bahwa TNI sejatinya tak mau melampaui tugas. “Ya saya pikir, bagi TNI juga tidak mau melampaui tugas. Karena apa? Kita juga punya konsitutsi, kita punya undang-undang. Saya mantan panglima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku murni proses penegakan hukum. Hal itu disampaikan Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/6). Dia mengatakan pendalaman mengenai di mana Harun Masiku juga
