Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyatakan, tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Sampai saat ini, pihaknya belum dapat membenarkan atau membantah dugaan peretasan itu. Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin
Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang getol-getolnya menyuarakan amendemen UUD 1945 untuk dikembalikan ke naskah asli. Jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, maka artinya Presiden tak lagi dipilih langsung rakyat, melainkan kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, semua partai politik telah menyetujui
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen. Adapun La
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat judi online. Selain itu, Sigit juga mengatakan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terus bergerak untuk mengungkap kasus judi online di Indonesia. Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menegaskan bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat dalam judi
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online. Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Pencegahan Pemberantasan Perjudian Daring, meminta NAP untuk memutus akses koneksi internet
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng,
Kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Berkas Pegi Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama di balik perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya jaksa masih akan menilai kembali apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap apakah belum. Namun menariknya, sejumlah terpidana yang terlebih dulu dijebloskan ke penjara kini melawan balik balik
Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online). Pembentukan Satgas ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kasus perjudian online yang telah meresahkan masyarakat, hingga mengorbankan nyawa sehingga mengancam stabilitas sosial. Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bakal menjadi saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Senin (24/6/2024). SYL turut menjadi terdakwa dalam perkara ini. Namun, dalam sidang Senin pekan depan, ia menjadi saksi untuk terdakwa eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan) Kasdi Subagyono dan
Pemberantasan perjudian online akan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam penindakan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring Hadi Tjahjanto menegaskan, dalam pengerahan aparat tersebut, tak akan melibatkan para prajurit dan anggota yang terlibat sebagai pelaku, apalagi pembekingan perjudian online. Hadi yang juga Menko Polhukam tersebut menegaskan, Polri
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan peningkatan jumlah gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan semakin buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, terdapat dua sisi yang bisa dicermati dari kenaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di MK. Dilansir laman resmi mkri.id
