Komisi II DPR RI memahami pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal alasan ingin mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari bulan November ke September. Percepatan ini rencananya akan diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Hal ini menjadi poin pertama kesimpulan rapat
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengklaim cuma menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim adanya tindakan koruptif yang dilakukan olehnya. “Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya,” kata Karen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa,
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, mengatakan pembentukan angkatan siber di TNI perlu memperhatikan mandat konstitusi. Ini menanggapi Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. “Bagaimana mandat konstitusi? Pasal 10 konstitusi
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena menyebut prajuritnya bisa “memiting” warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yudo mengaku memiliki pemahaman bahwa “piting” merupakan hal yang biasa ia lakukan semasa kecil. Ketika hidup di desa dulu, dia biasa saling memiting dengan teman-temannya. Menurutnya, tindakan “memiting” warga yang menolak
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan peta jalan untuk pembentukan angkatan siber di TNI. “Peta jalan itu sedang kami siapkan, tentunya pengambil keputusan bukan di Lemhannas,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023). Andi menyebutkan, roadmap itu telah ia sampaikan
Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang sebelum memanggil Kapolri. Dia menilai para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu. Penyelesaian konflik di Pulau Rempang, kata Sahroni, tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, menurut dia, bisa jadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan jaksa untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan jalur kereta api. Di antaranya, anggota DPR Sudewa dan pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras disebut ikut menerima uang panas dalam kasus itu. “Ketika ditemukan para pihak yang diduga melakukan tindak pidana
Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rangka rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad siang 17 September 2023. Rapat koordinasi tiga menteri di Hotel Marriott Batam ini berlangsung sekitar empat jam. Setelah rapat berlangsung Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia langsung menyampaikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan setengah permasalahan bangsa tuntas jika penegakan hukum dilakukan dengan benar. Hal ini diungkapkan Mahfud Md saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan Profesor Siti Marwiyah sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyerahkan 150 rekomendasi hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Penyerahan 150 rekomendasi dilakukan di Istana Negara, Bogor, Kamis (14/9/2023). Laporan Rekomendasi Agenda Percepatan Reformasi Hukum ini disampaikan ke Jokowi dengan penjelasan dari masing-masing Kelompok Kerja
Suasana Pulau Rempang, Kota Batam, terlihat kondusif pada Kamis siang, 14 September 2023. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mencatat sekitar 87 rumah sudah mendaftar untuk direlokasi. Pantauan Tempo, beberapa aparat terus berjaga di pos-pos terpadu Rempang Eco-city. Terdapat lima posko, posko 1 di Jembatan
Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan
