Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang yang dicuri kepada negara merupakan bagian dari strategi pemulihan kerugian negara atau asset recovery. Yusril mengatakan, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Situbondo Karna Suswandi untuk mendalami penerimaan-penerimaan uang dan sejumlah aset diduga hasil dari korupsi. Materi itu juga didalami lewat saksi lain. Pemeriksaan dilakukan di Polres Bondowoso, Rabu (18/12). Sementara itu, saksi lain yang diperiksa soal pemberian uang kepada Karna Suswandi ialah Arif Subali (swasta),
Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo buka suara seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantornya pada Senin petang, 16 Desember 2024. KPK mendatangi Gedung BI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat untuk melakukan penyelidikan lanjutan penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial atau CSR. Menurut Perry, KPK sekaligus membawa dokumen-dokumen yang
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Indrajaya mengatakan bahwa wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat. Masyarakat masih mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum lainnya, seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Menurut Indra, PKB sendiri hanya mengusulkan agar pemilihan gubernur (Pilgub) dilakukan melalui
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin (16/12/2024) malam. Adapun penggeledahan kantor BI tersebut tekait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR). Rudi mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Terakhir, Rudi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, hingga rehabilitasi. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk berbagai kasus tertentu setiap tahunnya. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, di sisi lain, dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki berbagai strategi di
Pemerintah Indonesia telah mengembalikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Mary Jane juga telah dipulangkan pada Rabu (18/12) dini hari. Mary Jane sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yogyakarta selama 15 tahun. Ia sempat akan dieksekusi mati pada 2015 silam, namun pelaksanaan hukumannya ditunda. Deputi Koordinator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tiga negara telah mengajukan permohonan transfer narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Prancis. Proses dengan Filipina dan Australia, termasuk pemulangan terpidana narkoba Mary Jane dan anggota Bali Nine, sedang berlangsung. Menurut Yusril, draf syarat pemulangan anggota Bali Nine
Presiden Prabowo Subianto melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lima Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 161P Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029.
Sepekan berlalu setelah putusan etik dibacakan, Aipda Robig Zulkarnain masih menjadi satu-satunya polisi yang dicap bertanggung jawab dalam kasus polisi tembak siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy (17) di Semarang, Jawa Tengah. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang itu diputus etik Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) alias dipecat dalam sidang etik pada
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan dari hasil analisis mereka terdapat indikasi sindikat judi daring (online) menggunakan mata uang kripto guna menyamarkan transaksi. Menurut Danang, transaksi judi online kini banyak beralih ke mata uang kripto. Hal ini membuat aktivitas ilegal
