Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Tak Sinkron Pendapat Menko Yusril Ihza dan Menkum Supratman Andi Agtas Soal Wacana Amnesti untuk Koruptor

Wacana pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil curiannya memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pejabat pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendukung langkah ini melalui pemberian amnesti dan abolisi. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menilai hal tersebut perlu dipahami dalam konteks

Selengkapnya »
30 Desember 2024

Mahfud Kritik Keras Wacana Denda Damai Koruptor: Itu Namanya Kolusi

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik keras wacana pemberian pengampunan bagi koruptor melalui denda damai yang belakangan ini digaungkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Baginya, wacana ini salah kaprah lantaran kasus korupsi tak bisa diselesaikan secara damai. Mahfud mengatakan kondisi kolusi untuk menyelesaikan suatu kasus sudah sering kali terjadi

Selengkapnya »
27 Desember 2024

Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka KPK, Mahfud MD Buka Suara

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK usai terseret dalam kasus Harun Masiku. Mahfud mengatakan hal ini merupakan wewenang KPK dan penegak hukum untuk di pertanggungjawabkan secara hukum. Mahfud meminta kasus ini supaya ditangani secara transparan oleh penegak hukum. Ia

Selengkapnya »
27 Desember 2024

Alasan Hakim Vonis Harvey Moeis dkk di Bawah Tuntutan Jaksa

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menilai tuntutan pidana terhadap Harvey Moeis dkk terlalu berat apabila disandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Atas dasar itu, Harvey dkk dijatuhi hukuman lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Menurut hakim, PT Timah Tbk dan PT Refined

Selengkapnya »
24 Desember 2024

Menkum: Pengampunan Koruptor tetap dengan Persetujuan MA dan DPR

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti. Supratman juga mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun

Selengkapnya »
24 Desember 2024

Polisi Surati Imigrasi, Cekal 3 DPO Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri. Salah satu dari

Selengkapnya »
24 Desember 2024

Isi Pasal 55 KUHP yang Bisa Bahayakan Prabowo Jika Maafkan Koruptor

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ‘mengunci’ upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor. Niat Prabowo mengampuni tindak pidana korupsi, asal uang kerugian negara dikembalikan, dinilai bisa melanggar hukum. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan tindakan Prabowo sama saja ikut menyuburkan korupsi. “Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang,

Selengkapnya »
23 Desember 2024

Prabowo Terbitkan Perpres Tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dokumen salinan yang dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Minggu (22/12/2024) menyebut, langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 15 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 3

Selengkapnya »
23 Desember 2024

Budi Arie Diperiksa Terkait Judol, Ketua Komisi III DPR: Berharap Beliau Tidak Terlibat

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi soal pemeriksaan terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terkait judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Habiburokhman berharap Budi Arie tidak terlibat dalam kasus judi online tersebut. Dia menilai Budi Arie adalah sosok yang baik dan profesional. Habiburokhman mengaku mendukung pemeriksaan

Selengkapnya »
20 Desember 2024

Update Kasus Korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta: Kadis Dinonaktifkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta tengah mengusut kasus dugaan korupsi anggaran pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2023. Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyebut pengusutan dugaan korupsi itu mulai dilakukan penyidik sejak November 2024 hingga akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada Selasa (17/12). Penyidik telah memeriksa Kepala Dinas

Selengkapnya »
20 Desember 2024
Search