Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus. Cara itu dinilai menjadi langkah perbaikan kinerja menyusul polemik mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. “(Harus) tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan segera berbenah buat memulihkan citra lembaga setelah tercoreng akibat dugaan korupsi yang dilakukan Ketua nonaktif Firli Bahuri. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang merekomendasikan supaya Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kemunduran demokrasi serius yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditandai dengan kembalinya negara ke arah kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM demi kepentingan politik elektoral. Dikutip melalui keterangan tertulis, dalam diskusi dan catatan akhir tahun Koalisi Masyarakat Sipil pada Kamis, 28 Desember 2023, Dimas
Mabes Polri memblokir total 1.229 rekening perbankan yang terkait dengan aktivitas judi online di sepanjang tahun 2023. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pemblokiran tersebut dilakukan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penanganan tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Selain berkoordinasi dengan PPATK, Listyo menyebut
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) memperlihatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terendah kedua di antara beberapa lembaga negara. Posisi lembaga antikorupsi ini berada sedikit di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan angka 58,8 persen. DPR menjadi lembaga yang kepercayaan publiknya berapa di paling bawah atau
Terpidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Lantas, bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana Lukas Enembe telah berakhir setelah yang bersangkutan dinyatakan
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengatakan telah mengirimkan hasil putusan sidang etik terhadap Firli Bahuri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Sudah dikirim petikan putusannya,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu, 27 Oktober 2023. Hal senada disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan
Dewan Pengawas atau Dewas KPK memastikan akan tetap melakukan pembacaan putusan sidang kode etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023 pukul 11.00 WIB. “Sidang tetap (berlangsung), sesuai jadwal,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada Tempo, Selasa, 26 Desember 2023. Albertina mengatakan pihaknya akan membacakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan pengusutan kasus yang melibatkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini dilakukan menyusul meninggalnya Lukas Enembe pada hari ini, Selasa (26/12). “Dengan meninggalnya terdakwa, maka secara hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa berakhir, tetapi dalam konteks perkara tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terus digulirkan. Malam tadi, Kamis (21/12/2023), tim KPK melakukan penggeledahan di rumah ajudan Gubernur, Abdul Ghani Kasuba berinisial Ipda W alias Wandi di perumahan depomart blok E nomor 9 RT 09 Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua sekaligus pimpinan KPK yang sudah empat tahun diembannya. Masa jabatan Firli seharusnya berakhir pada 20 Desember 2024 mendatang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Firli
Direktur Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy menilai pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen sebagai upaya untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi (MK), meski hal itu tidak menjadi jaminan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK akan bersih dari pelanggaran etik. Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia itu
