Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Akui Kecurangan Pemilu Masif, Jimly Asshiddiqie Apresiasi Hak Angket

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2). Dia mengaku kunjungan tersebut berdasarkan permintaan Airlangga. Pertemuan tersebut membahas seputar kondisi ketatanegaraan pascapemilu 2024. Jimly memberikan pendapat dan masukan kepada Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar. “Sudah beberapa

Selengkapnya »
27 Februari 2024

KPK: Negara Rugi Miliaran Rupiah dari Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI. Negara ditaksir merugi miliaran rupiah. “(Kerugian negaranya) miliaran rupiah,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (26/2). Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci total pastinya. Sebab, penghitungan

Selengkapnya »
26 Februari 2024

Kemendikbud Turun Tangan Usut Dugaan Rektor UP Lecehkan Karyawan

Rektor Universitas Pancasila diduga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendibudristek RI) pun turun tangan. “(Kami sudah monitor kasus tersebut) berdasar laporan masyarakat. Kasus tersebut sudah ditangani inspektorat jenderal,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

Selengkapnya »
26 Februari 2024

Pakar Politik UI Sebut Penyelenggara Pemilu 2024 Tak Profesional

Lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy dalam pelaksanaan pemilu kali ini begitu rendah. “Ketidakakuratan data dan informasi dalam penghitungan suara memperlihatkan tata kelola pemilu yang kurang profesional,” ujar Pakar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Valina Singka Subekti, saat

Selengkapnya »
23 Februari 2024

Kejagung Pastikan Tindak Korporasi di Kasus PT Timah Jika Memungkinkan

Besarnya nilai kerugian perekonomian negara dari dampak kerusakan lingkungan dan ekologi akibat korupsi timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membidik sejumlah perusahaan pertambangan yang terlibat, sebagai tersangka korporasi. Penjeratan tersangka korporasi tersebut untuk mencari jalan hukum dalam pengembalian kerugian negara yang

Selengkapnya »
23 Februari 2024

Yusril: Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Kekacauan

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kata Yusril, berpotensi menimbulkan kaos atau kekacauan. Menurut

Selengkapnya »
23 Februari 2024

Daftar Menteri Terbaru Kabinet Jokowi: Mahfud ke Luar, AHY Masuk

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi pada hari ini, Rabu, 21 Februari 2024 telah melantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru di Istana Merdeka, Jakarta.  Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Respons Santai Jokowi dan Gibran soal Ganjar Usulkan Hak Angket

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka santai merespons soal hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diusulkan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut. Jokowi mengatakan usulan penggunaan hak angket dalam

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Kerugian Negara Rp 271 Triliun, Pengamat: Korupsinya Biasanya Berjamaah

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, menyebut kasus dugaan korupsi penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk merupakan korupsi berjamaah. Sehingga besar kemungkinan banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Termasuk penyelenggara negara di luar PT Timah Tbk. Hibnu juga meyakini Kejaksaan Agung bakal mengejar

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Persiapan MK Hadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Mahkamah Konstitusi atau MK telah mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Dasar hukum penanganan PHPU ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selengkapnya »
22 Februari 2024

Korupsi Timah, Rekor Kerugian Negara Tertinggi di Indonesia

Kejaksaan Agung (Kejakgung) kembali mencatatkan rekor penanganan kasus korupsi jumbo dengan kerugian negara di atas puluhan triliun. Kerugian negara dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk ini, menjadi rekor terbesar dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) merilis penghitungan

Selengkapnya »
21 Februari 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search