Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat pengibaran bendera kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait aturan yang memicu polemik di masyarakat tersebut. Heru mengaku,
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan hakim konstitusi Suhartoyo tetap menjabat Ketua MK karena pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman. Fajar menjelaskan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo belum inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, kata
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengecam Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang menginstruksikan 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri melepas hijab mereka. Guspardi kaget dengan tindakan BPIP tersebut karena 18 Paskibraka muslimah itu menggunakan hijab dalam kegiatannya sehari-hari. “Jika benar ada larangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali beredar. Ari menegaskan tidak ada rencana reshuffle pada 14 atau 15 Agustus 2024. Dia juga menekankan pernyataan ini sama seperti yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Sebelumnya,
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) menyusul putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Lewat putusan itu, PTUN Jakarta menyatakan kepemimpinan Hakim Konstitusi Suhartoyo tidak sah. Menurut rencana, RPH dilaksanakan pada Rabu (14/8) ini. Hal ini dikonfirmasi Juru Bicara MK Fajar Laksono. Fajar menjelaskan
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu sebelumnya menggugat MK perihal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Gugatan itu dilayangkan Anwar Usman pada 23 November 2023, dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam putusan pokok perkara, majelis hakim
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini menyimpang dari garis perjuangan atau khittah NU. Hal itu disampaikan merespons perseteruan PBNU dengan PKB. Jazilul mengatakan bahwa PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB saat ini. Padahal, kewenangan PBNU sebagai
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan baik saat ia menjabat nanti. Menurut Prabowo, keberadaan IKN sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya memeratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konsentrasi populasi di Pulau Jawa. Prabowo juga mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN hingga
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy, menyatakan bahwa sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Andy dalam konferensi pers laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengadaan Layanan (FPL).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan perlu regulasi khusus yang mengatur tentang praktik penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh perusahaan. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan hal ini perlu dapat perhatian serius. Menurut dia hal ini berpotensi mencemari hak tenaga kerja karena
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awi) memastikan tidak ada pembahasan khususnya revisi 4 UU krusial yang dikebut untuk segera dirampungkan. Keempat RUU yang menimbulkan polemik publik yakni TNI dan Polri, RUU Kementerian Negara, serta RUU Wantimpres. Sebelumnya Baleg DPR menggelar pembahasan Rancangan UU pengoperan (carry over) kepada
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron dinyatakan lulus tes tulis seleksi calon pimpinan atau Capim KPK 2024-2029. Lolosnya dua pimpinan KPK periode 2018-2023 yang sempat berpolemik tersebut mendapat sorotan dari sejumlah aktivis antikorupsi. Sebelumnya, Panitia Seleksi atau Pansel KPK telah mengumumkan
