Kekerasan yang terjadi di tanah Papua terus terjadi hingga saat ini. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memaparkan bahwa pada Januari-Februari 2024 telah terjadi 7 peristiwa kekerasan. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan dari 7 peristiwa kekerasan tersebut 6 korban luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Data
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan informasi yang banyak terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024. Hal itu diakui anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/3). Menurut Lolly, pihaknya telah meminta jajaran pengawas di bawah, baik kabupaten/kota maupun provinsi,
Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal munculnya desakan dari berbagai pihak untuk segera menahan eks Ketua KPK Firli Bahuri. Sigit mengatakan sampai saat ini proses hukum Firli Bahuri atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih berjalan. Sejauh ini, Sigit mengatakan penyidik
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahajanto mengatakan pemberian pangkat bintang empat yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sesuai prosedur. Hadi memastikan prosesnya sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Hadi, Prabowo sebelumnya sudah menerima Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022. Bintang
Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK. Adapun JPU KPK sebelumnya mendakwa SYL telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan memaksa pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian (Kementan) beserta jajaran di bawahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Kajian ini dilakukan karena revisi UU Pemda masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, T.B. Hasanuddin, menilai pemberian gelar kehormatan Jenderal TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum. Pasalnya, dia berujar tak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian gelar kehormatan bagi seorang purnawirawan. Pasca-Reformasi 1998, Hasanuddin mengatakan pemberian pangkat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR RI. Objek korupsi tersebut mulai dari kamar tidur hingga kulkas. “Pengadaan kelengkapan rumah, ada untuk kamar tidur, ruang tamu, televisi, kulkas, dan lain-lain,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis,
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bakal mendengarkan dakwaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. “Agenda sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Rabu (28/2). Persidangan Syahrul
Rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai wujud transaksi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan. Tindak pidananya terjadi dalam tahapan pembelian perabotan untuk mengisi hunian tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan kasus ini bukan penerimaan suap, maupun gratifikasi. Lembaga Antirasuah mengendus adanya kerugian keuangan negara yang terjadi
