Anggota DPR Fraksi PDI-P Junimart Girsang menyentil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali yang menaruh curiga pada partai politik pendukung hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Junimart menegaskan, rencana menggulirkan hak angket bukan lah srtategi PDI-P menaikkan daya tawar, sebagaimana yang disampaikan Ahmad Ali. “Kalau kita (PDI-P) murni
Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari sejumlah fraksi partai politik meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Tanpa partisipasi bermakna, rancangan undang-undang tersebut berisiko digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, terdapat sejumlah pasal yang berisiko mengancam
Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 seperti jalan di tempat. Dorongan yang disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 19 Februari 2024 itu tak juga disambut dengan langkah signifikan baik dari PDI-P maupun tiga partai politik (parpol) pengusung capres nomor
Partai Nasdem menegaskan tak menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menggulirkan hak angket penyelidikan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024. Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak angket adalah hak dari anggota DPR-RI dan bisa digunakan tanpa harus menunggu fraksi terbesar bergerak. Dia bahkan menyebut, tanpa PDI-P pun hak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum juga menetapkan jadwal untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa, meskipun surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai RUU tersebut telah diserahkan ke Senayan pada Mei 2022. Surat presiden tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada akhir April. Rivanlee menjelaskan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menarik permohonan pengujian Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diketahui saat Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Sidang Panel mengungkapkan pihaknya menerima surat elektronik (surel) yang dikirim oleh Perludem selaku pemohon yang berisi penarikan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi, di mana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, yang menjadikannya kasus
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika jenis sabu yang berasal dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan lima orang tersangka dengan inisial SD (44 tahun), AN (42 tahun), MR (42 tahun), MT (42 tahun), ML (29 tahun), WP (24 tahun), dan RD (24 tahun). Kemudian petugas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) bertekad meningkatkan capaian target operasi dalam penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Terkait strategi penyelesaian kasus mafia tanah, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Widodo mengatakan,
Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu. Oni menyebut anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses. Oni menjelaskan, atas informasi dari masyarakat tersebut, maka diputuskan perlu ada pansus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, berujar bahwa pihaknya membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk pilpres dan pileg. Pria yang akrab disapa Afif itu menambahkan,
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, sejak awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan baik. Ini terbukti dari banyaknya persoalan yang terjadi pada Sirekap, termasuk tidak sesuainya data Sirekap dengan formulir model C baru-baru ini Namun demikian, Ninis berpandangan,
