Setelah DPR dan pemerintah sepakat merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilkada, Rabu (21/8/2024) kemarin, dan berencana mengesahkannya dalam rapat paripurna Kamis (22/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk tetap menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, terkait dengan pencalonan kepala daerah. KPU menjadi harapan terakhir bagi
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menilai Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) telah membangkang konstitusi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Palguna mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku bagi semua pihak (erga omnes). Palguna meyakini Indonesia saat ini di mata
Pemerintah dan DPR menjadwalkan rapat kerja secara mendadak untuk mrevisi Undang-Undang Pilkada pada Rabu (21/8/2024) hari ini. Rapat kerja dadakan ini digelar untuk membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Awiek, sapaan akrab Baidowi, tidak menjawab gamblang ketika ditanya soal rapat tersebut digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 70 ayat 2 UU Pilkada mengenai aturan syarat pejabat atau kepala daerah ikut kampanye Pilkada 2024. Perkara itu diajukan oleh peneliti Ahmad Farisi dan mahasiswa hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi. Lewat putusan itu, MK memperjelas aturan
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Senin (19/8/2024) kemarin menambah panjang daftar orang-orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto yang masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada Senin kemarin, Jokowi setidaknya melantik enam orang dekat Prabowo sebagai pembantunya, sedangkan kursi menteri dari PDI-P yang mengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU
Komisi Yudisial (KY) RI memeriksa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Erintuah Damanik yang memberi vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tannur. Pemeriksaan itu berlangsung di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga sekarang, Senin (19/8). Selain Erintuah, Bambang belum mengetahui apakah dua
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan konstitusi menjadi pondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut Wapres, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus terus membumikan konstitusi. Untuk itu, ia meminta bahwa kita harus jeli dan mengerti benar perbaikan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh
Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menilai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan terobosan strategis yang akan meningkatkan komunikasi Presiden dan lembaga kepresidenan secara efektif dan efisien. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan tersebut menekankan Juru Bicara Presiden adalah ujung tombak strategis komunikasi Presiden. Dengan adanya Kantor
Presiden Joko Widodo akan kembali merombak (reshuffle) susunan Kabinet Indonesia Maju pada Senin (19/8/2024) ini. Menurut sumber Kompas.com dari kalangan pemerintahan, pada Minggu (18/8/2924), setidaknya ada tiga orang menteri baru dan dua kepala badan yang akan dilantik pada pukul 09.00 WIB Senin ini. Tiga orang menteri yang akan dilantik Presiden
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry membeli kapal yang tak didasarkan dengan spesifikasi pengadaan. Kapal tersebut dibeli saat berada di bawah naungan PT Jembatan Nusantara. Asep menjelaskan, di PT ASDP armada kapal tidak memadai guna memenuhi keperluan penyeberangan. Apalagi pada saat hari raya seperti lebaran atau
Dua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) sekitar pukul
