Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan penerimaan dana untuk kegiatan politik. “Nanti kami koordinasikan dengan PPATK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (11/1). Alex mengatakan PPATK belum menyampaikan semua temuan kepada lembaga antirasuah. Kendati demikian, Alex
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran untuk terus menjaga keberagaman dan toleransi beragama agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Listyo dalam acara perayaan Natal tahun 2023 Korps Bhayangkara di Gedung STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Listyo mengatakan saat ini terus berkomitmen untuk menjaga
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninggalkan gedung Bareskrim Polri setelah diperiksa 13 jam oleh tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya, Kamis malam, 11 Januari 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Ia juga mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyisik sudah dilakukan berkali-kali untuk
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, Kejaksaan Agung harus mencabut dan menghentikan kasasi yang diajukan dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Julius mengatakan, pencabutan itu dengan alasan dan pertimbangan yang sama dengan penundaan dan penghentian kasus yang menyangkut politisi yang sedang berkontestasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. Ivan menjelaskan pada 2022, ditemukan 8.270 transaksi dari 21 partai politik itu. Kemudian meningkat menjadi 9.164 transaksi pada 2023. Ivan mengatakan 21 partai politik itu juga diketahui
Polisi membeberkan total ada 214 kendaraan roda dua curian yang ditemukan di Gudbalkir Pusziad di Buduran, Sidoarjo. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra. Bukan cuma kendaraan roda dua, ternyata di sana ada juga puluhan kendaraan roda empat curian. Jumlahnya sebanyak
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, dirinya mendengar informasi terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengajukan banding terhadap vonis 14 tahun penjara terhadap Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan. “Ya itu putusan
Komnas HAM berharap jaksa penuntut umum (JPU) menarik upaya kasasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Komnas HAM Atnike Sigiro menyatakan dalam kondisi ideal seharusnya Haris dan Fatia bahkan tak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya. Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengundang ketiga pasangan calon capres-cawapres pada Rabu, 17 Januari 2024. Ketiganya akan berbicara dalam Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas). “Tentu nanti masing-masing capres-cawapres menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi yang diakhiri dengan penandatangan pakta integritas. Informasi yang kami peroleh, yang kami undang
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Diketahui, Haris dan Fatia merupakan terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis pidana penjara selama selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rafael
