Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan jilid 2 yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (3/3/2025). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengonfirmasi Biro Hukum KPK mengajukan penundaan sidang untuk mempersiapkan materi hukum terkait gugatan yang diajukan Hasto. Menurut
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengungkapkan pentingnya Undang-Undang (UU) Keamanan Laut segera dibentuk untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Aher dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (Kamla) dengan Kepala Badan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat vonis eks Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, menjadi 13 tahun penjara. Putusan kasasi dinilai memaksimalkan efek jera. Melalui putusan tersebut, KPK berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta gugatan itu ditunda. “KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) kepada hakim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (3/3). Tessa mengatakan, ada sejumlah
Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno turut menyoroti dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk olahan minyak di Pertamina. Menurut dia, penanganan kasus itu merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Eddy meyakini, langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam
Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait peluang memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina. Menurutnya pemerintah bekerja dengan baik dalam hal itu. Apapun motif yang ada di balik pengungkapan kasus korupsi tersebut, menurut dia yang terpenting adalah hukum tegak. Ia juga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membatalkan 209 sertifikat tanah di Pantai Kohod, Tangerang. Sementara itu, 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pembatalan karena statusnya yang berada di batas antara garis pantai dan luar garis pantai. Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan
Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah klaim PT Pertamina Patra Niaga soal tak ada proses blending atau pencampuran bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan di dalam negeri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menegaskan, dari bukti-bukti dalam pengusutan korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina,
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua bos PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Corne, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Maya Kusmaya adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne merupakan VP Trading Operation
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan resmi atas permintaannya agar Lembaga Antirasuah memeriksa keluarga Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Tanpa aduan, KPK tidak bisa bertindak. Asep mengatakan KPK bisa saja menjemput bola dengan memeriksa Hasto. Namun, sikap itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku karena
