Tim Advokasi untuk Reformasi Keamanan langsung menyiapkan draf uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Langkah itu disiapkan setelah mayoritas hakim MK menolak uji formil, Rabu (17/9). “Kami telah mempersiapkan draf permohonan untuk melakukan uji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji praktik rangkap jabatan publik untuk memperkuat reformasi tata kelola publik. Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menutup celah konflik kepentingan. Langkah tersebut diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi
Pakar hukum Universitas Negeri Makassar, Prof Harris Arthur Hedar menyoroti lima pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) yang mengandung kontroversial dan multitafsir. Draft RUU PA sudah beredar di kalangan wartawan pada Selasa (16/9/2025). RUU PA digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa. Menurut
Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan RUU Pemilu diharapkan selesai sesegera mungkin agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa lebih
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim atau komisi reformasi Polri, pelantikan segera dilakukan. Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian. Selanjutnya,
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons pembatasan akses atas 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait oleh KPU. Juri mengatakan pemerintah menghormati langkah KPU. Ia menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga independen, sehingga dalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan aliran dana kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji yang masuk ke organisasi keagamaan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, berpeluang dipanggil sebagai saksi. Menurut Budi, pemanggilan saksi, termasuk terhadap Yahya, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mengungkap perkara ini. Ia menambahkan, sejumlah
Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat setelah beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mencopot orang nomor satu di Kepolisian RI tersebut. Lalu bagaimana respons pemerintah dan DPR? Sorotan terhadap Polri meningkat sejak kericuhan demonstrasi yang dipicu meninggalnya pengemudi ojek online (ojol), Affan
Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya mengurungkan niat pelaporan tersebut dan memutuskan berdamai dengan Ferry Irwandi. Alasannya, Freddy mengatakan agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat. Selain itu,
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai rencana pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disetujui Presiden Prabowo Subianto merupakan ide yang baik. Namun, menurut Sugeng, momentum saat ini tidak tepat untuk merealisasikan gagasan tersebut. Sugeng menekankan, langkah yang lebih mendesak adalah membentuk komisi investigasi independen atau
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan usulannya untuk membuat ruang khusus untuk demonstrasi bukan merupakan hal baru karena banyak juga dipraktekan di beberapa negara. Natalius menyebut beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dijelaskan Pigai Jerman misalnya menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan
Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh
