Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum saja. Selain itu, dengan lebih dari satu lembaga
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkap sejumlah hambatan kerja-kerja pemberantasan korupsi di hadapan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dalam agenda Paku Integritas, Rabu (17/1) malam, Nawawi pertama-tama menyoroti ketiadaan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak lengkap dan taat melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Nawawi menjelaskan Undang-undang Nomor
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengembangkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 8 kegiatan sepanjang 2023. “KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 525,415,553,599,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango, Selasa, 16 Januari 2024. Nawawi menuturkan, KPK mengusut perkara Muhammad Syahrir dari
Politiisi Maruarar Sirait memutuskan untuk keluar dari PDI-P pada Senin (15/1/2024). Maruarar sempat bertemu Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen sebelum pengumuman ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pun mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari Maruarar selaku kader. Menurutnya, Maruarar juga
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan akan menyelesaikan pengusutan kasus dugaan pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Hal itu Karyoto disampaikan Karyoto merespons pernyataan pernyataan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, yang meminta kasus Firli dihentikan karena banyak kejanggalan. Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda
Belakangan ini, agenda pemakzulan (impeachment), mengemuka sekali. Ada sejumlah anak bangsa yang menggulirkan isu dan agenda pemakzulan ini, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pemakzulan berarti pendongkelan seorang pejabat publik dari jabatan yang sedang dipegangnya, terutama pejabat yang memegang jabatan politik. Tak ada kata dan proses yang paling ditakuti oleh seorang
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut tidak ada alasan atau keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Lha itu apa lagi? Wong ngak ada urusannya. Wong ndak ada alasan, tidak ada keadaan yang memungkinkan dan seterusnya,” kata
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta kasus pemerasan eks Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Firli Bahuri kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dihentikan. Menurut Yusril, ada banyak kejanggalan bukti-bukti dalam kasus ini. Dia bilang, bukti-bukti yang dipakai untuk menjerat Firli Bahuri sebagai tersangka belum cukup. Ia menganggap
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima sebanyak 149 laporan dari masyarakat sepanjang tahun 2023. Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup. Sedangkan sisanya tidak dilanjutkan karena kurangnya
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho mengugnkapkan perkiraan nilai pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar. Ia kemudian menjelaskan bahwa nominal suap yang diduga diterima bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta. Berdasarkan pemeriksaan, Dewas menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat
Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dugaan tindakan nepotisme. Mengutip berkas gugatan yang di laman resmi PTUN Jakarta, gugatan itu dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang diregister dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT pada Jumat 12 Januari 2024. Selain Jokowi, Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan
Calon wakil presiden Mahfud Md menilai tidak sehat jika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu tentang perampasan aset. Penilaian itu dikemukakan Mahfud, ketika ditanya terkait molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang masih ada perbedaan pandangan antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan pemerintah. Menurut Mahfud,
