Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut belum pernah membahas Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset. Padahal beleid tersebut telah ada di meja pimpinan sejak lama. Anggota Komisi IIII DPR Santoso mengatakan RUU tersebut hanya pernah disinggung oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto secara singkat. Menurut Santoso, Bambang Wuryanto mengindikasikan sulit untuk membahas
Komisi III DPR RI menolak seluruh 12 calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) usulan Komisi Yudisial untuk menjalani tes ujian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyebut penolakan itu didasarkan atas kesepakatan seluruh fraksi. Komisi III
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah. Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi menindaklanjuti polemik jet pribadi yang digunakan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS). Alex menegaskan dalam perkara itu pihaknya tetap berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Selain itu,
Presiden RI Joko Widodo, menghargai langkah cepat DPR RI yang lekas membatalkan rancangan revisi UU Pilkada, usai didemo masyarakat. “Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang,” kata keterangan pers Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, hari ini. Menurut Presiden, respon yang cepat adalah hal yang baik, bahkan sangat
Badan Legislasi DPR RI sudah menerima surat presiden (supres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Hal itu dikatakan Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto saat memimpin Rapat Pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin meminta seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah lebih mengintervensi daerah yang dikategorikan rawan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia, daerah dengan rawan tinggi justru harus lebih diperhatikan upaya pencegahannya. “Ketika provinsi A dikategorikan sangat rawan, oke, tapi bagaimana kita intervensi
Komisi Yudisial mengusulkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Hal itu disampaikan Kabid Waskim dan Investigasi KY, Joko Sasmita dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR pada Senin (26/8). Joko menyampaikan KY akan menyurati Ketua
Meski DPR RI telah menyatakan pembatalan pengesahan RUU Pilkada, masyarakat masih terus menyuarakan aksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah siasat pemerintah mengakali putusan tersebut lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat diterbitkan oleh Presiden. Dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan tidak akan menerbitkan
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi. Hal
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan KPU akan memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024. Namun, kata Afifuddin prosedural kelembagaan, mengharuskan KPU untuk berkonsultasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Dia mengatakan bahwa sesuai aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis. Dengan demikian, menurutnya, tidak akan
