Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (UU Polri) dilakukan untuk menyamakan batas usia pensiun dengan penegak hukum lainnya. Sebab pada 2021, kata dia, DPR RI telah lebih dulu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Kejaksaan Agung kembali memeriksa sejumlah pegawai Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung di kasus korupsi tata niaga timah di wilayah lUP PT Timah tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan salah satu saksi yang diperiksa merupakan S selaku Cabang Dinas ESDM untuk Wil. Bangka Tengah dan Bangka
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengklaim pihaknya belum ada rencana terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau UU TNI. Belakangan santer terdengar kabar penggodokan kembali UU tersebut akan digelar DPR pada Rabu, 22 Mei 2024. Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis
Rapat pleno Badan Legislasi atau Baleg DPR RI menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. Hal itu disepakati oleh peserta rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, mengatakan
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yakin diperiksa soal dugaan vendor yang mendapatkan keuntungan dengan tidak sepatutnya dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI. Namun Ali tidak menjelaskan lebih lanjut soal berapa vendor yang diduga terlibat maupun besaran aliran uang yang masuk ke
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) atau RUU MK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan MK sendiri. Lantas, apa reaksi dari kalangan internal MK terhadap revisi UU MK di DPR? Berikut pernyataan kalangan
Kejaksaan Agung (Kejakgung) sudah melakukan pembekuan sementara sebanyak 66 rekening perbankan dalam penyidikan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung 2015-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, timnya juga sudah melakukan penyitaan terhadap aset berupa ratusan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri seolah-olah dalam rangka dinas saat memeriksa saksi dari pihak travel, Selasa (14/5). Para saksi dimaksud yaitu Pemilik Suita Travel Harly Lafian dan Michele Kezia Sultan Jaya serta Pegawai
Aliansi Jurnalis Independen Jakarta atau AJI Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum Pers mengatakan draf revisi Undang-Undang atau revisi UU Penyiaran akan membawa masa depan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan. Ketua AJI Jakarta, Afwan Purwanto, mengatakan salah satu hal krusial dalam revisi undang-undang ini ialah Standar Isi Siaran (SIS) yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dalam dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di PT Sigma Cipta Caraka, yang merupakan anak usaha PT Telkom (Persero), merupakan proyek fiktif. Negara ditaksir mengalami kerugian ratusan miliar akibat permainan kotor itu. Hitungan kerugian negara ratusan miliar itu masih dugaan awal. Sebab, hasil audit
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menolak Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang saat ini tengah digodok di Badan Legislasi DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika. Menurut dia, seluruh asosiasi media akan menyuarakan isu ini. Apabila DPR tetap melanjutkan RUU Penyiaran, kata
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait Rancangan undang-undang perubahan keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK yang kini tengah dibahas di DPR. Padahal, sebelumnya RUU tersebut ditolak oleh Mahfud saat dirinya mewakili pemerintah di DPR.
