Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dugaan tindakan nepotisme. Mengutip berkas gugatan yang di laman resmi PTUN Jakarta, gugatan itu dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang diregister dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT pada Jumat 12 Januari 2024. Selain Jokowi, Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan
Calon wakil presiden Mahfud Md menilai tidak sehat jika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu tentang perampasan aset. Penilaian itu dikemukakan Mahfud, ketika ditanya terkait molornya pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang masih ada perbedaan pandangan antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan pemerintah. Menurut Mahfud,
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang inkonstitusional. Pasalnya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-undang Dasar (UUD) 1945. “(Pemakzulan) itu inkonstitusional. Mustahil prosesnya dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebab, pemakzulan itu prosesnya panjang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau melakukan reformasi total dan memperketat standar penerimaan pegawai guna mencegah aksi pungutan liar (pungli) seperti terjadi di rumah tahanan negara (Rutan) lembaga itu terulang. “Selain melakukan reformasi total pengawasan di internal lembaga, KPK juga harus memastikan rekrutmen pegawai mengedepankan nilai integritas,” kata peneliti Indonesia Corruption
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai Lembaga Antirasuah yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Ia menjelaskan besaran total pungli di rutan itu lebih dari Rp4 miliar. Namun, ia mengatakan hal itu merupakan persoalan pidana. Dugaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan penerimaan dana untuk kegiatan politik. “Nanti kami koordinasikan dengan PPATK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (11/1). Alex mengatakan PPATK belum menyampaikan semua temuan kepada lembaga antirasuah. Kendati demikian, Alex
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaran untuk terus menjaga keberagaman dan toleransi beragama agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Listyo dalam acara perayaan Natal tahun 2023 Korps Bhayangkara di Gedung STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Listyo mengatakan saat ini terus berkomitmen untuk menjaga
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninggalkan gedung Bareskrim Polri setelah diperiksa 13 jam oleh tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya, Kamis malam, 11 Januari 2024. Dia diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Ia juga mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyisik sudah dilakukan berkali-kali untuk
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, Kejaksaan Agung harus mencabut dan menghentikan kasasi yang diajukan dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Julius mengatakan, pencabutan itu dengan alasan dan pertimbangan yang sama dengan penundaan dan penghentian kasus yang menyangkut politisi yang sedang berkontestasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya penerimaan dana ratusan miliar dari luar negeri oleh bendahara 21 partai politik sepanjang 2022-2023. Ivan menjelaskan pada 2022, ditemukan 8.270 transaksi dari 21 partai politik itu. Kemudian meningkat menjadi 9.164 transaksi pada 2023. Ivan mengatakan 21 partai politik itu juga diketahui
Polisi membeberkan total ada 214 kendaraan roda dua curian yang ditemukan di Gudbalkir Pusziad di Buduran, Sidoarjo. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra. Bukan cuma kendaraan roda dua, ternyata di sana ada juga puluhan kendaraan roda empat curian. Jumlahnya sebanyak
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, dirinya mendengar informasi terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengajukan banding terhadap vonis 14 tahun penjara terhadap Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan. “Ya itu putusan
