Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/1). Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti awal yang ditemukan tim KPK di lapangan. Adapun uang tersebut masih dalam perhitungan. Dalam operasi senyap tersebut, KPK
Menkumham Yasonna Laoly berjanji akan memproses permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ingin memiliki rumah tahanan sendiri (Rutan). LPSK berencana memfungsikan rutan untuk justice collaborators atau saksi pelaku. Yasonna menjelaskan izin pembentukan rutan berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham. Yasonna menyatakan akan mempercepat perizinan rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2011-2015, Reyna Usman sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelum memulai konferensi pers penetapan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan pihaknya tak ingin masuk pada detil boleh tidaknya Jokowi berkampanye. Namun, Pramono berharap pemerintah baik institusi kenegaraan maupun pejabat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut Undang-Undang (UU) Pemilu membolehkan presiden dan menteri untuk kampanye. Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan
Polisi akhirnya mengembalikan berkas perkara pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Rabu (24/1) hari ini. Pengembalian berkas ini dilakukan setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan jaksa. “Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menguatkan sistem pencegahan rasuah sebagai langkah berbenah usai adanya pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. “(Penguatan sistem) sehingga tidak memungkinkan lagi kemudian terjadi kecurangan-kecurangan yang sangat terstruktur ini (pungli),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (25/1). Kepala
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai bahwa dukungan mantan presiden dan wakil presiden tak akan terlalu berpengaruh pada elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, dukungan mantan pemimpin negara hanya akan memperkuat mesin politik capres-cawapres yang berlaga. Menurut Adi,
Mahfud MD tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain komitmennya pada calon presiden Ganjar Pranowo, langkah mundur dari kabinet ini juga diambil untuk menghindari konflik kepentingan. Rencana mundur dari kabinet disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang,
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Dijelaskan Titi, Pilpres satu putaran atau dua putaran merupakan kondisi yang sama-sama konstitusional, karena dimungkinkan terjadi dalam pengaturan
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa tahun 2017-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penetapan tersangka dilakukan terhadap pihak swasta berinisial FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya. Berdasarkan perannya, Ketut mengatakan FG diduga
