Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi tersebut dinilai menjadi kebutuhan
Komisi III DPR akan mengundang mahasiswa Fakultas Hukum dari tiga universitas untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketiga universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Borobudur, dan Universitas Lampung (Unila) yang akan diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 17 Juni
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tak masalah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibahas dengan mekanisme Panitia Khusus (Pansus). Menurut dia, hal yang menjadi persoalan bagaimana agar RUU tersebut bisa segera dibahas. Pembahasan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan pemerintah tidak akan mempermasalahkan siapa pihak yang akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. Supratman menegaskan bahwa saat ini hal yang terpenting dan menjadi fokus pemerintah adalah terus mendorong agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima mantan anak buah eks Mendikbud Nadiem Makarim terkait kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022. Lima orang tersebut yakni STN selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019; HM selaku Plt Direktur Jenderal Paud Dasmen tahun 2020. Kemudian, KHM
Sejumlah fraksi di DPR RI angkat bicara mengenai peluang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Isu pemakzulan Gibran ini kembali mengemuka setelah Forum Purnawirawan TNI menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses impeachment terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi,
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk mewaspadai penyebaran paham ekstremisme dan terorisme melalui ruang digital yang masif. Hal tersebut disampaikannya di sela Pemutaran Film Dokumenter berjudul Road to Resilience dan Bedah Buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah. Sebagai implementasi nyata Roadmap Komunikasi
Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna menolak usulan perpanjangan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Ia mengatakan perpanjangan usia pensiun tersebut berisiko menghambat regenerasi birokrasi, memperburuk ketimpangan struktural, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan ASN. Ateng mengungkapkan masa pensiun
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar, ketika dihubungi, Selasa (3/6). Indra enggan mengungkapkan tindak lanjut setelah surat dari Forum Purnawirawan TNI
Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode tahun 2019 hingga 2022. Proyek tersebut merupakan bagian dari program bantuan peralatan pendidikan berbasis teknologi dan tercatat menelan
Upaya memulangkan Paulus Tannos, tersangka dugaan korupsi e-KTP yang masuk DPO atau daftar pencarian orang sejak 2022, tampaknya tidak bisa segera terealisasi. Setelah ditangkap Polisi Singapura untuk diekstradisi, ia mengajukan penangguhan penahanan yang baru disidang pada akhir Juni 2025. Tannos ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada Agustus 2019.
Dua orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/6). Permohonan Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU Polri beserta penjelasannya. Pasal Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyatakan: “Untuk
