Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas Pemberantasan Judi Online bakal menggandeng interpol dalam melaksanakan tugas. Hadi mengatakan kerjasama itu dilakukan lantaran server judi online berada luar negeri. “Kita bekerja dengan Interpol, dengan Kemenlu, untuk bisa memfasilitasi agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodir kepentingan judi online dari
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia saat ini overcrowded atau melebihi kapasitas sebesar 89 persen. Yasonna mengatakan, kapasitas lapas di Indonesia sebenarnya hanya untuk 140.000 orang, tetapi penghuninya mencapai 265.000. Hal tersebut Yasonna sampaikan dalam rapat antara Komisi III DPR dan Kemenkumham, di
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi dikritik. TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan. “Ketika panglima endorse multifungsi sehingga revisi UU TNI jadi kebutuhan karena bukan lagi dwifungsi, ini sesuatu yang sangat bahaya dalam demokrasi,” kata Ketua Centra Initiative Al Araf dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni
Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal maraknya judi online. Belakangan, sejumlah kasus judi online memantik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa Timur, yang membakar suaminya gegara bermain judi online. Jokowi pun menyoroti peristiwa yang terjadi gegara judi online, seperti harta benda warga habis terjual,
Bagi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, perayaan hari lahirnya yang ke-88 tahun tidak hanya menjadi ajang untuk bersyukur, namun juga tempat menyampaikan buah pikir. Ajudan terakhir Presiden Pertama RI, Ir Soekarno tersebut menyampaikan keprihatinannya mengenai demokrasi yang kini terjadi di negeri ini. Pada acara tersebut, diluncurkan pula buku “Jalan
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi perihal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dia mengingatkan bahwa TNI sejatinya tak mau melampaui tugas. “Ya saya pikir, bagi TNI juga tidak mau melampaui tugas. Karena apa? Kita juga punya konsitutsi, kita punya undang-undang. Saya mantan panglima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku murni proses penegakan hukum. Hal itu disampaikan Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/6). Dia mengatakan pendalaman mengenai di mana Harun Masiku juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah melakukan penjebakan saat menyita barang milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Penyitaan alat komunikasi itu didasari surat perintah. Budi memastikan tidak ada aturan yang dilanggar seperti yang dituduhkan kubu Hasto. Ia mengklaim penyitaan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Asisten Hasto,
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Senin, 10 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkit kasus Polwan bakar suami di Mojokerto, Jawa Timur. Abdul Kharis menyayangkan peristiwa anggota polisi wanita yang
Presiden Joko Widodo memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan tersebut terdapat Pasal 83A yang memberikan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal melakukan pemeriksaan saksi meringankan atau saksi a de charge untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, Senin (10/6/2024) ini. Ketiganya merupakan terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan RI). Dalam
Tokoh Reformasi Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1995-1998 itu mengatakan jebakan itu untuk mengubah fokus ormas. Dia mencontohkan apabila Muhammadiyah menerima pengelolaan izin tambang itu maka fokusnya
