Sindikat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan dan terus memakan korban. Bukan hanya warga dewasa yang jadi korban karena tergoda pekerjaan dengan penghasilan baik, anak-anak di bawah umur–bahkan bayi–pun menjadi korban TPPO. Mengutip dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mempertanyakan alasan pembagian kuota tambahan dilakukan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemblokiran jutaan rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Untuk itu, komisi melakukan analisis dampak pemblokiran rekening itu terhadap hak asasi manusia. “Komnas HAM sudah bersepakat akan melakukan pemantauan penyelidikan terkait dengan pemblokiran rekening ini,” ujar Ketua Komnas HAM Anis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada Kamis, 7 Agustus 2025, dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud. Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejumlah pihak yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam penyidikan kasus Harun Masiku. Budi mengatakan pemanggilan Hasto tersebut agar perkara Harun Masiku segera tuntas. Terlebih, saat ini KPK masih menyita barang mantan terdakwa yang bebas setelah memperoleh amnesti dari presiden. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih dalam batas wajar. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). Menurutnya, tidak ada larangan mengibarkan bendera fiksi seperti One Piece,
Ancaman pidana kepada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece dinilai berlebihan. Penggunaan bendera sebagai sarana penyampaian kritik merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, ekspresi damai lewat pengibaran bendera bukanlah makar, apalagi upaya pecah belah bangsa. Alih-alih merepresi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, dia memandang langkah yang ditempuh Presiden atas dua kasus hukum yang dinilainya sarat muatan politik
Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan segera menganalisis laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016 Thomas Trikasih Lembong. Mukti menjelaskan KY melalui tugas pemantauan persidangan telah mengawal kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut, pemilihan gubernur oleh pemerintah pusat dan bupati atau wali kota oleh DPRD tidak mengurangi substansi demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat dimintai tanggapan terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar kepala daerah tidak lagi dipilih
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek gudang penyimpanan narkoba di Jalan Sekolah Gang Padang, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.Dari pengungkapan itu, ditangkap empat tersangka yang merupakan jaringan Thailand. “Pengungkapan ini dari informasi masyarakat tentang rumah yang dicurigai kerap menjadi tempat transaksi narkoba pada Selasa (29/7/2025) sekitar pukul
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece bisa dilarang jika dianggap sebagai bentuk makar. Natalius menjelaskan bahwa dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, ada dua otoritas yang diberikan kepada negara, yakni soal Integritas Nasional dan Stabilitas Negara. Natalius mengatakan
