KEGIATAN

Bawaslu Akan Pastikan Penerapan Implementasi Putusan MK soal Pilkada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah. Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam

Selengkapnya »

Pimpinan KPK Perintahkan Anak Buah Cek Isu Private Jet Kaesang

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi menindaklanjuti polemik jet pribadi yang digunakan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS). Alex menegaskan dalam perkara itu pihaknya tetap berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Selain itu,

Selengkapnya »

Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU Pilkada

Presiden RI Joko Widodo, menghargai langkah cepat DPR RI yang lekas membatalkan rancangan revisi UU Pilkada, usai didemo masyarakat. “Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang,” kata keterangan pers Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, hari ini. Menurut Presiden, respon yang cepat adalah hal yang baik, bahkan sangat

Selengkapnya »

Sudah Terima Supres Revisi UU Wantimpres, Baleg DPR Tunggu DIM Pemerintah

Badan Legislasi DPR RI sudah menerima surat presiden (supres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Hal itu dikatakan Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto saat memimpin Rapat Pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selengkapnya »

Daerah Kategori Rawan Tinggi pada Pilkada 2024 Perlu Diintervensi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin meminta seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah lebih mengintervensi daerah yang dikategorikan rawan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia, daerah dengan rawan tinggi justru harus lebih diperhatikan upaya pencegahannya. “Ketika provinsi A dikategorikan sangat rawan, oke, tapi bagaimana kita intervensi

Selengkapnya »

KY Rekomendasikan MA Pecat 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur

Komisi Yudisial mengusulkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Hal itu disampaikan Kabid Waskim dan Investigasi KY, Joko Sasmita dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR pada Senin (26/8). Joko menyampaikan KY akan menyurati Ketua

Selengkapnya »

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Akan Menerbitkan Perppu, Apa Saja Persyaratan Perppu?

Meski DPR RI telah menyatakan pembatalan pengesahan RUU Pilkada, masyarakat masih terus menyuarakan aksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah siasat pemerintah mengakali putusan tersebut lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat diterbitkan oleh Presiden. Dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan tidak akan menerbitkan

Selengkapnya »

Berdalih Takut Disanksi DKPP, KPU Konsultasikan Dulu PKPU Pilkada 2024 dengan DPR

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan KPU akan memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024. Namun, kata Afifuddin prosedural kelembagaan, mengharuskan KPU untuk berkonsultasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin

Selengkapnya »

DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Revisi UU Pilkada secara Diam-diam

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada secara diam-diam setelah batal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Dia mengatakan bahwa sesuai aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis. Dengan demikian, menurutnya, tidak akan

Selengkapnya »

KPU Harus Gerak Cepat Selamatkan Putusan MK

Setelah DPR dan pemerintah sepakat merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pilkada, Rabu (21/8/2024) kemarin, dan berencana mengesahkannya dalam rapat paripurna Kamis (22/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk tetap menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, terkait dengan pencalonan kepala daerah. KPU menjadi harapan terakhir bagi

Selengkapnya »

Ketua MKMK: DPR Lakukan Pembangkangan Terhadap Putusan MK

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menilai Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) telah membangkang konstitusi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Palguna mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku bagi semua pihak (erga omnes). Palguna meyakini Indonesia saat ini di mata

Selengkapnya »
Search