Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengeklaim, keputusan pemerintah pusat menetapkan 4 pulau yang sempat disengketakan untuk masuk wilayah Aceh adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Budi mengatakan, keputusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat cepat menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia juga berharap keputusan Presiden Prabowo nantinya juga dapat diterima semua pihak. Irawan berpandangan Presiden Prabowo bukan mengambil alih tanggung jawab dan kewenangan Mendagri Tito Karnavian. Ia
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto, divonis 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Arief terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) serta pengelolaan keuangan di PT Indofarma dan anak perusahaannya. Hakim juga menghukum Arief membayar denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti pidana 3
Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar rapat membahas keputusan mengalihkan empat pulau milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Sumatera Utara, Senin (16/6/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, bersama dengan Tim Nasional Pembakuan Rupabumi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian absen karena sedang mendampingi Presiden Prabowo
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut status kewarganegaraan tersangka terorisme Encep Nurjaman alias Hambali masih belum dapat dipastikan. Yusril mengatakan Hambali tidak memegang paspor Indonesia dan tidak menunjukkan identitas sebagai WNI ketika ditangkap di Thailand. “Hambali ditangkap tidak menunjukkan paspor Indonesia, tetapi paspor Spanyol dan Thailand. Hingga kini, kita
Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan tindak pidana di balik polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk mendalami hal tersebut. Sigit menjelaskan Polri juga telah memulai proses penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya
nggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh sudah menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa 4 pulau yang diputuskan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Mereka meminta Prabowo membatalkan (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perkembangan terbaru soal rencana pembangunan mega-proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di laut utara Pulau Jawa. Prabowo bilang, pemerintahannya akan memulai realisasi proyektor tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana pembangunan giant sea wall sudah disusun sejak 30 tahun lalu tapi belum bisa terealisasi. Presiden mengungkapkan,
Wakil Ketua Partai Aceh Suadi Sulaiman mengatakan pemerintah seharusnya menghormati batas-batas Aceh yang sudah disepakati lewat Perjanjian Helsinki pasca konflik. Dengan keputusan penyerahan empat pulau ke Sumatera Utara, pemerintah dinilai menodai perjanjian damai Aceh dengan Indonesia. Reaksi protes atas perubahan status wilayah ini terjadi lantaran pemerintah tak menuntaskan permasalahan yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya berbagai permasalahan dalam sektor pertambangan di Indonesia, termasuk lemahnya pengawasan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Lembaga antirasuah ini juga menerima banyak laporan dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan, salah satunya di wilayah Raja Ampat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengusulkan agar ada larangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil buntut polemik izin pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Dian, pemerintah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tentang
Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji para hakim. Momen pengumuman kenaikan gaji ini disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah oleh para calon hakim yang mengikuti acara pengukuhan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025). Prabowo menyatakan, gaji para hakim akan naik secara bervariasi sesuai dengan golongannya. Kepala
