Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal. Hal ini ia sampaikan usai memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Tak hanya Jaksa Agung dan jajarannya yang hadir, Kepala Pusat
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara tentang kasus adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di Tangerang. Tentang kasus pagar laut ini, AHY meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Investigasi ini pun tak hanya
Keluarga Darso, seorang sopir rental, mempertanyakan tindakan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian setelah penangkapannya. Kasus ini bermula dari kecelakaan yang dialami Darso di Yogyakarta pada Juli 2024, di mana tidak ada korban jiwa. Menurut kuasa hukum keluarga, Antoni Yudha Timor, Darso bertanggung jawab atas
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diklaim punya bekal cukup untuk menghadapi sidang praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Bekal itu berupa fakta-fakta itu berpeluang melepaskan Hasto dari status tersangkanya. Bima mengatakan PDIP mengawal dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto. Publik diajak menilai sejauh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyegel pagar bambu misterius di sepanjang 30,16 kilometer perairan Kabupaten Tangerang, Banten, karena tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). “Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono
Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021, Kamis (9/1). Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih satu jam. Ia mengatakan pemeriksaan berlangsung singkat lantaran hanya mengonfirmasi keterangan-keterangan
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pleidoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa disorot dunia internasional. Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menyatakan, hal itu disiapkan Hasto jika kondisi terburuk bakal menimpanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden ke-7, Joko Widodo, menangggapi tudingan soal penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya pengalihan isu. Penggeledahan itu disebut sebagai upaya meredam pemberitaan seputar nama Jokowi yang masuk dalam daftar finalis tokoh terkorup dunia 2024 versi Organized Crime and
Komisi Yudisial (KY) sedang memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Hal itu disampaikan anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata, yang menyebut lembaganya telah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut sejak Senin (6/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal rencana pemanggilan eks Ketua KPK Firli Bahuri terkait perintangan dalam penggeledahan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik saat ini masih mendalami keterangan dari para saksi, salah satunya mantan penyidik lembaga antirasuah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025. Lembaga antirasuah segera membuka pembicaraan dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH). Tessa meyakini bakal ada pemantauan kuat dalam penyelenggaraan haji pada 2025. Sebab, ada mantan pejabat KPK yang bekerja dengan BPH. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan baru menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2024). Padahal perkara yang menjerat Hasto sudah berlalu sekitar lima tahun. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut upaya paksa berupa penggeledahan sesuai kebutuhan tim penyidik. Adapun Hasto memang baru berstatus tersangka
