Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi rencana aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Ia mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi dengan masyarakat secara santun di tengah polemik kebijakan pajak. Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.
Setya Novanto, terpidana perkara korupsi e-KTP, bebas bersyarat. Setya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Sabtu, 16 Agustus 2025. Pembebasan ini diberikan setelah dia menerima total remisi selama 28 bulan 15 hari. Mashudi, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjelaskan jumlah remisi tersebut. “Itu 28 bulan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pesan Presiden Prabowo pada Hari Konstitusi yang jatuh pada Senin (18/8/2025). Pratikno sendiri diketahui hadir mewakili Presiden Prabowo dalam acara Hari Konstitusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025) malam. Ia menyampaikan bahwa Prabowo meyakini bahwa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030. Hasto kembali ditunjuk sebagai sekjen melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut. “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa pihaknya memulangkan 264 orang pekerja migran non-prosedural alias ilegal dari Malaysia. Karding menuturkan, lokasi pemulangan ratusan pekerja migran ilegal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok yang berasal dari Jakarta, Kualanamu, dan Lombok. Karding mengatakan, ratusan pekerja migran ilegal tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang yang diterimanya terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meski demikian, KPK menegaskan hal tersebut tidak menghapus unsur pidana yang telah dilakukan, sebagaimana merujuk pada Pasal 4 UU
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti musik. Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan, bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Menkum meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8/2025)
Pengamat militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyayangkan terlibatnya komanda peleton dalam kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Ia mengatakan komandan harusnya menjadi teladan dan melindungi anak buahnya. Khairul menilai TNI harus melakukan evaluasi pembinaan terus menerus. Ia mengatakan tidak cukup dilakukan sekali buntut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8). Penggeledahan dilakukan di rumah pihak terkait di Depok, Jawa Barat, serta di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari rumah di Depok
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses pemakzulan atau pemberhentian Bupati Pati Sudewo akan memakan waktu yang lama. Bahkan, ia mengaku tidak dapat memastikan waktu perihal pemakzulan, karena kepala daerah merupakan posisi politik. Pemakzulan kepala daerah ia sebut sifatnya politis,
Tewasnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo di tangan para seniornya membuat publik menyoroti senioritas berbahaya di institusi TNI, khususnya matra Angkatan Darat. Peristiwa tersebut tak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga mengingatkan bahwa kekerasan berbasis senioritas -antara prajurit senior dan junior- di tubuh TNI masih menjadi persoalan serius
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek di era Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sama-sama sedang ditangani kedua institusi tersebut. Dia pun memastikan komunikasi dan koordinasi antardua lembaga penegak hukum dalam kasus terkait yang sedang ditangani masing-masing tak tertutup
