Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Ketika Mendagri Harus Turun Gunung Klarifikasi soal Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ada alasan yang dinilai kental akan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya adalah boleh berpoligami dengan dalih, “Istri tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

Selengkapnya »
20 Januari 2025

Nasib Demokrasi Kita, Renungan atas Peringatan Peristiwa Malari

Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat pelemahan institusi-institusi yang seharusnya menjadi penopangnya. Masyarakat sipil yang dulu menjadi motor penggerak demokrasi kini terfragmentasi, sebagian terserap ke dalam kekuasaan, sementara sebagian lainnya memilih diam. Hal yang sama terjadi pada institusi formal seperti parlemen dan lembaga penegak hukum, yang semakin terkooptasi oleh

Selengkapnya »
17 Januari 2025

Komisi IV DPR Ingin Pelaku Pemagaran Laut Dibawa ke Ranah Hukum

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mendorong agar pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 Km di wilayah pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi dibawa ke ranah hukum jika terbukti melakukan tindakan ilegal. Rajiv menyebut Komisi IV DPR akan segera melakukan sidak ke lokasi untuk mencari tahu pelaku dan motif pemagaran

Selengkapnya »
16 Januari 2025

Hakim Tinggi dan Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Vonis Ronald Tannnur

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka korupsi penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status hukum terhadap Rudi, setelah dilakukan penangkapan di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa

Selengkapnya »
16 Januari 2025

Ketua KPK Yakin Kasus Hasto Bisa Sampai Ketuk Palu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya terus mencari bukti, terkait kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR. Tersangka sekaligus Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto, diyakini bisa diadili dalam persidangan. Setyo mengatakan, kasus itu menjadi atensi publik saat ini. KPK tidak bisa membuatnya mangkrak, karena masyarakat

Selengkapnya »
16 Januari 2025

DPR Janji Cari Pelaku Pemagaran Laut

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya melalui komisi terkait tengah melakukan pengecekan terhadap pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, guna mencari pelaku yang bertanggung jawab terhadap pemasangan ilegal tersebut. Dasco mengemukakan bahwa pengecekan tersebut terhadap berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mencari dalang pemasangan

Selengkapnya »
15 Januari 2025

KPK: Penyidik Belum Ungkap Rencana Tahan Hasto di Pemeriksaan Perdana

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjelaskan tim penyidik belum menyampaikan rencana penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan perdana Senin (13/1) kemarin. Setyo mengatakan hanya mendapat informasi dari penyidik perihal materi pemeriksaan terhadap Hasto saja. Kata dia, penyidik juga masih memerlukan keterangan dari saksi lain

Selengkapnya »
15 Januari 2025

Alasan Yusril Nilai MK Berpeluang Hapus Ambang Batas Parlemen

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi atau MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional. Yusril menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen

Selengkapnya »
15 Januari 2025

Hasto Bisa Ditahan meski Praperadilan Bergulir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bisa ditahan meski proses praperadilan masih bergulir. Hasto mengajukan upaya hukum itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tessa mengatakan bahwa proses penyidikan di KPK dengan praperadilan merupakan ranah yang berbeda. Kedua proses

Selengkapnya »
14 Januari 2025
Search