Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Prabowo Usung Zaken Kabinet, Harapan Baru untuk Profesionalisme Pemerintahan?

Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahan mendatang. Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu kompeten,

Selengkapnya »
10 September 2024

Baleg DPR Belum Bahas RUU Wantimpres Hari ini: Pemerintah Tak Setuju Jadi DPA

Badan Legislatif DPR RI belum membahas RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar sore ini, Senin (9/9). Pimpinan Baleg DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan pembahasan RUU Wantimpres ditunda hingga Selasa (10/9), karena pemerintah tidak setuju dengan perubahan nomenklatur. Sebelumnya, DPR mengusulkan agar nomenklatur Wantimpres diubah menjadi

Selengkapnya »
10 September 2024

KPK Terima 2 Pengaduan Dugaan Gratifikasi Jet Kaesang Pangarep

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima dua laporan terkait jet pribadi yang diduga digunakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kedua laporan itu sedang ditelaah Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM). Ia meminta berbagai pihak untuk menunggu proses penelaahan itu. Namun,

Selengkapnya »
09 September 2024

Perlu Penyesuaian Aturan Bentuk Angkatan Siber TNI

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan perlu ada penyesuaian aturan apabila ingin membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Angkatan Siber. Wacana Angkatan Siber kembali menuai perhatian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk matra baru di TNI, yakni

Selengkapnya »
06 September 2024

Beda Sikap KPK dan Kejagung soal Proses Hukum terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak

Selengkapnya »
06 September 2024

KPK Sebut Kaesang Tak Punya Kewajiban Lapor Gratifikasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Ia mengatakan, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Jika mereka menerimanya,

Selengkapnya »
06 September 2024

Babak Baru Kasus Dokter Aulia Risma: Keluarga Lapor Polisi Bawa Bukti Kuat, Undip Terpojok

Kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Keluarga dokter Risma telah resmi melaporkan dugaan perundungan, termasuk di dalamnya pemerasan dan intimidasi, yang dialami almarhumah, ke Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (4/9/2024). Dalam proses pelaporan, keluarga dokter Risma membawa dan menyerahkan sejumlah bukti kuat, antara lain bukti percakapan di

Selengkapnya »
05 September 2024

DPR Setuju Pelimpahan Rupbasan ke Kejagung

Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah Kemenkumham untuk melimpahkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dinilainya tepat termasuk melakukan perombakan besar supaya tidak terjadi lagi penempatan dan penaikan pangkat, penerimaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu di sana sehingga bisa merusak mental para pegawai.

Selengkapnya »
05 September 2024

KPK Ungkap Tengah Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, pihaknya kini tengah menelaah laporan yang dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang Pangarep. “Pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari dosen UNJ sudah masuk

Selengkapnya »
05 September 2024

Ketua KPK Sebut Punya Kewenangan Usut Kaesang soal Dugaan Gratifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango kembali menegaskan meski bukan penyelenggara negara, lembaga antirasuah tetap memiliki kewenangan untuk memanggil anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Pasalnya, Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tetap memiliki hubungan dengan atau menjadi bagian dari keluarga penyelenggara

Selengkapnya »
04 September 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search