Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut transaksi di lingkungan kantornya menyentuh ratusan juta. Sebanyak 17 orang teridentifikasi bermain gim haram itu di lingkungan Lembaga Antirasuah. Alex mengatakan hanya delapan orang yang masih berstatus pegawai KPK. Sisanya ada mantan pegawai yang sudah dipecat dan pihak lain. “Antara lain yg terlibat itu (kasus
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pihak kepolisian melanjutkan mencari para terduga pelaku yang masih buron dalam kasus pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam. Hal itu dikatakan Ma’ruf merespons putusan PN Bandung yang mengabulkan permohonan praperdilan Pegi Setiawan sehingga statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya telah menerima empat surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, RUU Polri, RUU Kementerian Negara, dan RUU Keimigrasian. Meski demikian, dia menyebutkan pembahasan keempat RUU tersebut akan dilanjutkan sesudah masa reses. “Jadi menunggu DIM dari pemerintah.
Direktorat Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus dan pornografi jaringan Taiwan. Perputaran uang dalam sindikat internasional ini mencapai Rp500 miliar. Djuhandani mengaku akan berkoordinasi dengan Pusat Pelapoan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jenderal bintang satu ini memastikan akan mengungkap sampai tuntas dan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Di tengah kritik publik yang semakin masif, pemerintah tetap mengirimkan surat presiden berisi persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski tidak akan dibahas pada masa sidang ini, pimpinan DPR memastikan kedua rancangan UU
Profesor Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni’matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara. Hal ini menanggapi terkait kasus dimana satu persatu pucuk pimpinan lembaga negara rontok akibat kebobrokan integritas dan moral, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai “salah alamat” atau salah sasaran. “Objek yang dinilai di pengadilan hukum adalah pelanggaran hukum. Akan tetapi, dia bukan melanggar hukum, tapi melanggar kode etik. Jadi, ini objek perkaranya salah
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan, penyidik Bareskrim Polri akan memiliki waktu hingga 30 hari untuk membekukan rekening yang terkait dengan judi online. Rekening yang berpotensi dibekukan itu dicurigai berkaitan dengan judi online berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Uang yang ada di
Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat memberi perhatian khusus terhadap kasus tewasnya siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana di Sumatera Barat. “Tentu saja para penegak hukum harus secara langsung memberikan perhatian khusus terkait hal ini,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Puan mengaku baru mendengar kasus
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung CAT membawa kasus kekerasan seksual yang menimpanya ke ranah pidana. CAT merupakan korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus Hasyim bersalah dan memecatnya dari KPU. Badan
Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menghormati keputusan itu. Ma’ruf mengatakan bahwa DKPP punya alasan kuat untuk memecat Hasyim dari jabatan itu. Dirinya mengaku tidak bisa berkomentar jauh soal kasus Hasyim. “Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Menurut dia peretasan yang berdampak pada 282 layanan kementerian/lembaga itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah pelanggaran kerahasiaan,
