Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam. Ia menekankan, Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapat di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi, hingga keamanan. SBY mengemukakan, Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, ia
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU oleh DPR RI pada akhir Maret 2025 lalu bertujuan untuk menyelaraskan ketahanan dengan berbagai dinamika zaman. Adies memandang saat ini dinamika global tengah memanas serta mengalami ketegangan geopolitik dan ancaman
Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025). Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU). Kejaksaan Agung
Polisi menyatakan bahwa pabrik rumahan pembuatan uang palsu di Kota Bogor, Jawa Barat, yang digerebek Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah beroperasi selama enam bulan. Menurut dia, sindikat peredaran uang palsu tersebut berjumlah delapan orang, di mana masing-masing pelaku mempunyai perannya, seperti DS yang menjadi pencetak uang palsu. Selain
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak beberapa pekan terakhir ini sangat memprihatinkan, pasalnya pelaku kekerasan melibatkan berbagai profesi yang seharusnya memberi perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan seksual. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menjelaskan berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual
Bareskrim Polri menyebut sembilan tersangka kasus pagar laut Bekasi memalsukan total 93 Sertifikat Hak Milik yang ada di wilayah pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut 93 sertifikat itu disalahgunakan dengan diperluas hingga masuk ke area laut
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa wacana pemiskinan keluarga koruptor memerlukan diskusi yang mendalam. Tessa menyampaikan pernyataan tersebut ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai tanggapan KPK terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas mengingatkan bahwa wacana pemiskinan koruptor agar tidak menyentuh keluarganya tetap perlu melihat konteksnya.
Sebelas pendulang emas korban penyerangan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan meninggal dunia dalam kondisi jasad memprihatinkan. Satgas Operasi Damai Cartenz sudah mengidentifikasi enam jasad korban. Sedangkan lima korban yang juga dinyatakan meninggal dunia lainnya dikabarkan masih dalam proses identifikasi. Sementara 52 pendulang emas yang
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati. Ia menuturkan jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis
Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur (31) akan menjalani sidang tuntutan perkara dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pada pekan depan. Ketiga hakim tersebut ialah Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Majelis hakim meminta jaksa menyiapkan surat tuntutan dengan baik
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menilai pemerintah mencoba untuk memperbaiki komunikasi publik dengan lebih terbuka dalam menanggapi berbagai persoalan termasuk soal kritik Revusi Undang-undang (RUU) Polri. Pernyataan itu melihat dari wawancara Presiden Prabowo dengan 7 orang jurnalis senior yang berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo Subianto di kediaman
Pegiat antikorupsi sekaligus mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan pemberian remisi bagi narapidana koruptor akan mengurangi efek jera bagi mereka. “Sebab dengan remisi praktis hukuman koruptor akan makin berkurang, hingga berujung bisa cepat bebas dari tahanan,” ujar Tibiko, Selasa, 8 Maret 2025. Ada 288 narapidana korupsi di
