Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Kamis (28/8) diwarnai maraknya hoaks di media sosial. Informasi palsu soal kerusuhan, penjarahan, hingga represi aparat kian memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, hoaks yang beredar semakin masif, baik di media sosial maupun aplikasi perpesanan. Contohnya, video kerusuhan di Baghdad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan para pimpinan DPR RI telah menyepakati pencabutan kebijakan tunjangan DPR yang diketahui menjadi pangkal dari munculnya gelombang demonstrasi saat ini. Menurut Prabowo, mereka pun setuju untuk melakukan moratorium atas kunjungan DPR keluar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers (konpers) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada
Polisi menangkap ratusan anak karena terlibat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, pada Kamis (28/8). Setelah didata Polda Metro Jaya, anak-anak itu dipulangkan pada Kamis malam WIB. Dia mengungkapkan bahwa terdapat 176 anak yang diamankan Polda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi 28 Agustus di Jakarta hari ini (28/8).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) buka suara atas kekerasan yang dilakukan Brimob kepada para demonstran yang terjadi Kamis (28/8/2025) malam, khususnya terkait peristiwa kendaraan taktis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online (ojol). Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, peristiwa ini sebagai kekerasan yang tidak bisa ditoleransi dan
Sejumlah pekerja dari berbagai daerah hari ini, Kamis (28/8/2025), akan turun ke jalan untuk demonstrasi. Demonstrasi dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), didukung oleh berbagai koalisi serikat pekerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan enam tuntutan utama yang menjadi fokus demo buruh. Berikut enam tuntutan para
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekitar 350 surat dari warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore. Surat-surat tersebut kini masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk ditelaah. Menurut Budi, isi surat bisa menjadi bahan pengayaan KPK dalam menangani perkara maupun memperkuat upaya pemberantasan korupsi di
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi narapidana kasus korupsi yang diminta Presiden Prabowo Subianto sedang dibicarakan dengan kementerian lain terkait. Menurut Agus, perlu ada pembahasan lintas kementerian untuk rancangan pembangunan karena berkaitan banyak hal. Dia bilang kementerian yang bakal diajak diskusi yaitu Kementerian
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyebut persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang (UU) sebagai sebuah transformasi fundamental dalam pelayanan jamaah haji Indonesia. Untuk itu, dia menyambut baik keputusan DPR menyetujui RUU Haji menjadi
Elite politik diingatkan untuk tidak mempertontonkan manuver yang jauh dari rasa empati terhadap masyarakat. Mulai dari pesta seremonial mewah, perebutan panggung kekuasaan, hingga isu kenaikan gaji fantastis, semua itu menuai kritik tajam publik. Pengamat politik sekaligus Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra, menilai fenomena tersebut sebagai bukti nyata ketidakpekaan elite terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8). KPK meyakini Sudewo akan memenuhi panggilan tersebut setelah sebelumnya berhalangan hadir, pada Jumat (22/8). Dia dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG), dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel sudah mengetahui adanya praktik kotor saat awal menjabat. Asep mengatakan, Noel sudah mengetahui pemerasan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
