KEGIATAN

Pagar Laut Tangerang: Polri Menduga Pengajuan HGB-SHM Pakai Girik Palsu

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menduga pengajuan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, menggunakan girik palsu. “Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo

Selengkapnya »

Dua Pesan Penting di Balik Arahan Prabowo saat Rapim TNI-Polri

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan dua makna utama dari arahan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1). “Presiden menegaskan adanya harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi

Selengkapnya »

Menlu Pastikan Penyelidikan Menyeluruh Dilakukan dalam Kasus Penembakan WNI di Malaysia

Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi soal kasus lima warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam insiden penembakan di Malaysia. Sugiono mengaku telah menginstruksikan dilakukannya penyelidikan secara penuh.  Saat ditanya mengenai perkembangan terkini, Sugiono tidak memberi keterangan lebih lanjut. Sehingga, hasil dari penyelidikan itu hingga kini masih belum jelas. Diketahui, pada

Selengkapnya »

Penguatan DKPP RI Perlu Diatur dalam Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Rifqinizamy mengatakan bahwa kelembagaan DKPP RI perlu dibuat menjadi independen, atau secara struktur tidak berada di bawah Kementerian Dalam

Selengkapnya »

KPK: Paulus Tannos Gugat Penangkapan Sementara di Pengadilan Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po sedang menguji penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura. Tessa mengatakan proses tersebut masih berjalan. Kendati demikian, KPK, terang dia, tidak ingin hanya menunggu hingga ada putusan pengadilan. Juru bicara berlatar

Selengkapnya »

Hasil Penelusuran, 5 WNI tak Melawan Sebelum Ditembak APMM

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia. Menurut keterangan tertulis dari Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha, Rabu (29/1), KBRI Kuala Lumpur telah menemui empat WNI korban penembakan yang

Selengkapnya »

DPR Minta Penegak Hukum Usut Kasus Pagar Laut

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pemasangan pagar laut yang dianggap telah melanggar banyak undang-undang. Menurut Abdullah, pemilik pagar laut di Tangerang, Banten terdiri dari perusahaan dan pribadi. PT Agung Intan Makmur diketahui memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 234 bidang, lalu

Selengkapnya »

Menkum Segera Serahkan Daftar 44 Ribu Napi Dapat Amnesti ke Prabowo

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan. Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama

Selengkapnya »

Paulus Tannos Masih WNI, Segera Diekstradisi ke Indonesia

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia. Ia mengatakan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga Paulus Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekalipun memiliki paspor di negara lain. Supratman mengungkapkan Paulus Tannos yang menjadi buron KPK ini telah dua kali mengajukan

Selengkapnya »

Ada Potensi Korupsi pada Penerbitan Sertifikat Izin Pagar Laut, KPK dan Kejaksaan Didorong Selidiki

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di laut utara Tangerang, Banten secara hukum telah memenuhi unsur pidana dan seharusnya tak ada kendala dalam penegakan hukumnya. Selain itu, Fickar juga mendorong aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung

Selengkapnya »
Search