Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait polemik iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) yang bakal memotong gaji pegawai sampai 3 persen. Menurut pria yang karib disapa Cak Imin tersebut sejumlah pihak yang akan dipanggil termasuk pemerintah, BP Tapera sampai perwakilan buruh. Cak Imin
Lagi-lagi, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh lolos dari jerat hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dikabulkan. Gazalba Saleh didakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di MA
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstritusi atau Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Diskusi Terbuka oleh Persma Akademika dan Kerta Aksara Universitas Udayana pada Ahad, 26 Mei 2024 mengatakan, proses penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan meaningful partisipation dan mengganti RUU seluruhnya dengan menghilangkan pasal-pasal bermasalah. Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 32
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebutkan akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024). Pertemuan itu bakal digelar di tengah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota
Draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditolak. Perubahan beleid yang memuat pasal kontroversial itu dinilai hanya membuat mundur ke zaman kegelapan pada orde baru. “Revisi UU Penyiaran harus ditolak bila tidak sejalan dengan kemerdekaan pers. Sebab, Indonesia tidak boleh mundur ke zaman kegelapan dimana rezim
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kepolisian RI (Polri) untuk segera duduk bareng untuk menyampaikan informasi resmi. Informasi resmi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah yang dibuntuti oleh Densus 88 Anti Teror Polri.
Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menggelar sidang pembuktian untuk sengketa pileg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Majelis hakim konstitusi menyidangkan puluhan perkara pada hari ini. “MK akan menggelar sidang lanjutan 106 perkara PHPU Pileg dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli pada 27 Mei hingga 3 Juni 2024,”
Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang atau RUU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan penyusunan Undang-undang kemarin, Kamis, 16 Mei 2024. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan melanjutkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PT Indofarma Tbk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke proses penegakan hukum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, tim penyidikan sudah mulai melakukan telaah dan analisa hukum atas hasil audit investigasi BPK. Investigasi itu terkait dugaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Grup. Lembaga antirasuah itu sedang melakukan pengumpulan alat bukti. “Saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Grup,” kata Kepala
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif atau sengketa Pileg 2024 mulai hari ini, Selasa (21/5). Putusan dismissal adalah proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan dan tidak diteruskan oleh MK.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bakal rampung sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada Oktober 2024 mendatang. Dasco menjelaskan, dirinya sudah mendapatkan laporan dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR bahwa hanya akan ada perubahan dalam satu pasal
