Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Antam Tahun 2010-2022 sebanyak 109 ton mencapai Rp1 triliun. Angka itu baru perkiraan sementara Korps Adhyaksa. Harli mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung disebut tengah berkoordinasi dengan ahli. Khusunya, untuk menghitung
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara. Kemudian Yuliot
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai subtansi usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih bermasalah. Karena itu, ia mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, ujar dia, waktu pembahasan RUU TNI terbatas. Ia khawatir dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ada upaya lobi
Tim kuasa hukum PDIP mengatakan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal dilantik apabila gugatan yang pihaknya layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dikabulkan. PDIP menggugat KPU terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. “Yang bermasalah
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk menjajaki kerja sama pada Pilkada Jawa Barat 2024. Ono mengatakan, komunikasi itu dijalin karena Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi yang masing-masing merupakan kader Golkar dan Gerindra adalah dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tim penyidik KPK selama satu hari kemarin, Rabu (17/7), melakukan serangkaian penggeledahan. Saat ini, Wali Kota Semarang dijabat oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu yang biasa disapa Ita. Secara paralel, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah
Pemohon uji materi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan KPU RI. Pemohon Desy Natalia Kristanty mengungkapkan, tidak ada alasan untuk menunda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih karena penetapan pasangan yang terpilih sudah tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyepakati akan melakukan clearance atau memprofiling peserta yang mendaftar calon pimpinan (capim). Pemeriksaan rekam jejak itu akan dilakukan setelah panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke Lembaga Antirasuah tersebut. Clearance merupakan salah satu kesepakatan antara KPK dengan pansel capim Lembaga Antirasuah saat melakukan kunjungan, beberapa waktu
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang mengejar para bandar dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengatakan pelacakan aset itu dilakukan berbekal pengungkapan kasus judi online yang telah dirilis sebelumnya. Berdasarkan catatan Medcom.id, Polri sudah menangkap
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut Indonesia mencatat rapor baik dengan nol serangan teroris di tahun 2023. Namun, dia juga menyoroti kajian yang menunjukkan bahwa fenomena radikalisasi justru meningkat. Hal itu diungkap Hadi saat hadir di HUT ke-14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sentul, Bogor, Selasa (16/7); Hadi menilai keberhasilan ini
Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai solusi jangka pendek terhadap kondisi itu yakni perlunya presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat korupsi. “Harus ada pernyataan dari kepala negara bahwa Indonesia darurat korupsi dan memerintahkan seluruh aparat
