Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative Al Araf mengatakan, banyaknya kasus aparat militer yang mendatangi kampus perguruan tinggi adalah dampak dari revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Sebab, menurut Al Araf, UU TNI yang baru memperluas kewenangan TNI, salah satunya dengan mengatur pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) yang
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah bakal mendengarkan seluruh aspirasi terkait usul menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihak-pihak yang menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional juga akan didengarkan oleh pemerintah. Ia memastikan, penetapan pahlawan nasional bakal mengikuti prosedur yang berlaku. Gus Ipul juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kediaman anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti (LN). KPK pun meminta publik menungggu langkah KPK selanjutnya, termasuk memanggil mantan Ketua DPD RI itu. Sebelumnya, rumah La Nyalla di Kota Surabaya, Jawa Timur, digeledah penyidik KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. “Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan
Upaya melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan medis kembali mengemuka setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom beserta jajaran bertandang ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4). Marthinus menjelaskan dalam pertemuan itu turut membahas legalisasi ganja medis hingga pemanfaatan tanaman kratom. Menurut dia, pembahasan
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Direktur
Komisi II DPR bakal merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan DPR diminta untuk fokus menggodok revisi UU ASN, sedangkan revisi UU Pemilu dialihkan ke Badan Legislasi. Namun, ia tak merinci siapa yang
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. Kemudian, Supratman kembali menegaskan bahwa dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, UU TNI yang disetujui oleh parlemen
Komisi Yudisial (KY) akan menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH dalam kasus suap perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Diketahui, Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait ditangkapnya tiga hakim terkait vonis onslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Puan mengatakan perlunya dilakukan evaluasi pada tubuh peradilan, khususnya terhadap para hakim. Selain itu, Puan meminta integritas hakim juga dibenahi agar kejadian serupa tak terulang di
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mencegah keberangkatan enam calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia dan Jepang. Dalam upaya pencegahan yang dilakukan di Tangerang pada Senin, seorang calo juga ditangkap, seperti yang diumumkan dalam rilis pers KemenP2MI pada hari yang sama. Pencegahan tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil eks Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dana hibah Jawa Timur usai menggeledah rumah La Nyalla. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan, La Nyalla bisa saja dipanggil jika penyidik membutuhkan keterangannya dalam perkara yang sedang diusut. Kendati demikian,
