Kasus pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, kini semakin kompleks. Pemasangan pagar tersebut dinilai ilegal karena tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan merugikan para nelayan setempat. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut
DPR telah mengesahkan revisi tata tertib nomor 1 Tahun 2020 pada Selasa (5/2). Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan 2024-2025. Ada dua pasal baru yang masuk dalam Tatib baru DPR. Adanya Pasal baru ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi secara berkala jabatan publik yang diemban
Presiden Prabowo Subianto memperjelas pernyataanya yang menyebut akan menindak jajaran di kabinetnya yang masih bandel setelah lewat 100 hari kerja pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle Kabinet Merah Putih. Berdasarkan hal itu, Prabowo ingin pemerintahan yang ia pimpin sesuai dengan apa yang dituntut oleh rakyat. Sehingga
Mahkamah Konstitusi (MK) telah rampung membacakan putusan sela alias dismissal terhadap 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. MK membacakan 158 perkara pada sidang yang digelar Selasa (4/2) dan 152 perkara pada Rabu (5/2). Sebanyak 40 perkara berlanjut ke sidang pembuktian. Perkara-perkara itu belum diputus oleh MK. Sementara 280 perkara lainnya
Penyidik Polda Jawa Timur masih bungkam soal penyelidikan dan pemeriksaan dua perusahaan pemegang hak guna bangunan (HGB) seluas 656 hektare di laut Sidoarjo. Kedua perusahaan, yakni PT Surya Inti Permata (PT SIP) dan PT Semeru Cemerlang (PT SC) disebut sudah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim. Namun, soal hasil pemeriksaan
Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menerima permohonan banding dan membebaskan terdakwa Yu Hao (YH) yang merupakan warga negara asing (WNA) China karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin yang merugikan negara hingga Rp1,02 triliun dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak 937,7 kg di Kabupaten Ketapang,
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (5/2). Agenda sidang itu sebelumnya ditunda pada Selasa (21/1) lalu, karena pihak termohon yakni KPK tak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih belum ada tersangka dalam kasus dugaan rasuah terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Sejumlah saksi masih dipanggil untuk menentukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Tessa menegaskan kasus ini tidak disetop meski tersangkanya belum ada. Masyarakat diharap bersabar, sampai KPK memberikan
Bareskrim Polri memeriksa total tujuh orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ketujuh saksi itu diperiksa penyidik di Mabes Polri, pada Senin (3/2) hari ini. Ia mengatakan agenda pemeriksaan hari ini merupakan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kaget mendengar vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara China, Yu Hao (49), dalam kasus penambangan ilegal. Bahlil mengungkapkan, jajarannya adalah salah satu yang mengungkap pencurian ratusan kilogram emas oleh Yu Hao di Kalimantan Barat pada saat itu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 hari ini, Selasa (4/2/2025). Terdapat 158 perkara yang akan diputuskan, terdiri dari 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian, ada
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad, menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara
