Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Hadapi Tantangan Zaman, Polri Bentuk Direktorat PPA dan Siber

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan teknologi dan kelompok rentan, Polri mengambil langkah strategis dengan membentuk dua direktorat baru, yaitu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta

Selengkapnya »
23 September 2024

RUU Wantimpres Disahkan, MenPAN-RB: Perannya Menjadi Krusial

DPR RI telah mengesahkan revisi undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyebutkan pemerintah pada prinsipnya memahami dan mendukung sepenuhnya RUU Wantimpres. Hal tersebut ia Anas sampaikan saat memberikan pendapat akhir

Selengkapnya »
20 September 2024

Jubir Demokrat: SBY Siap Bantu Sukseskan Pemerintahan Prabowo

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pertemuan Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024), terkait diskusi membahas tantangan bangsa ke depan. Dalam pertemuan itu, SBY juga menyampaikan

Selengkapnya »
20 September 2024

Revisi UU Kementerian hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?

Setengah bulan menjelang jabatannya berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2024 membahas rancangan undang-undang dengan begitu cepat guna merevisi tiga undang-undang. Ketiga undang-undang yang direvisi tanpa partisipasi publik ialah RUU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Aspirasi masyarakat dinilai tidak signifikan karena aturan yang dibuat mengatur soal

Selengkapnya »
19 September 2024

Klarifikasi Kaesang tidak Hentikan Pengusutan Dugaan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan klarifikasi penggunaan jet pribadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak menyetop pengusutan laporan terhadapnya. “Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Selengkapnya »
18 September 2024

Eks Ketua KPK: Kalau Presiden Lemah, Pemberantasan Korupsi Akan Lemah

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan pemberantasan korupsi di suatu negara menjadi tanggung jawab presiden di negara tersebut. Menurutnya, sosok presiden sangat menentukan langkah pemberantasan korupsi. Agus pun berharap calon pimpinan dan anggota dewan pengawas (dewas) KPK yang masih diseleksi bisa ikut mengembalikan citra lembaga antirasuah tersebut.

Selengkapnya »
18 September 2024

Reposisi Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden

Riuh rendah percakapan di ruang publik terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden masih terus berlangsung. Mayoritas suara yang didengungkan memang bernada sumbang. Publik menerka, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak lebih dari sekadar upaya konsolidasi politik dan bagi-bagi kekuasaan yang sedang dilakukan

Selengkapnya »
18 September 2024

Dua Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penyelundupan Pekerja Migran ke Kamboja

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelundupan 14 calon pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Jakarta, Senin (16/9). Dua tersangka berinisial MZ dan PJ  diduga akan menyelundupkan 14 calon PMI melalui jalur non-prosedural ke Kamboja. Dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya dapat menyita barang bukti

Selengkapnya »
17 September 2024

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritisi besarnya proporsi aparat penegak hukum (APH) dalam deretan calon pimpinan atau Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 20 orang Capim, terdapat 9 orang yang berasal dari kalangan polisi dan jaksa. Akademisi dan aktivis yang akrab disapa Uceng ini

Selengkapnya »
17 September 2024

Babak Baru Kasus Bullying PPDS Undip: Sejumlah Mahasiswa Diperiksa, Menkes Heran Dilaporkan

Kasus bullying peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro (Undip) memasuki babak baru. Sejumlah mahasiswa PPDS Undip bakal dimintai keterangan oleh polisi. Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin heran dilaporkan atas kasus dugaan perundungan tersebut. Tim hukum Undip Semarang bakal memberi pendampingan terhadap sejumlah mahasiswa PPDS

Selengkapnya »
17 September 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search