Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Perbaiki Indeks Korupsi, Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Ekonomi dan Bisnis

Transparency International Indonesia (TII) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan bisnis guna mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam rilis IPK 2024, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37 poin. Deputi TII, Wawan Heru Suyatmiko berpendapat, peningkatan skor dan peringkat Indonesia dibanding

Selengkapnya »
12 Februari 2025

135 Kg Sabu Selundupan dari Thailand di Aceh terkait Fredy Pratama

Polisi menggagalkan penyelundupan 135 kilogram narkotika jenis sabu di Aceh. Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan narkotika itu berasal dari Thailand dan menduga terkait Fredy Pratama. Mukti menyatakan gembong narkoba Fredy Pratama masih aktif memelihara sindikatnya di Indonesia. Fredy juga diduga telah mengubah cara komunikasi dengan jaringannya. Mukti menyebut

Selengkapnya »
12 Februari 2025

TNI Buka Suara Mayjen Novi Helmy Jabat Dirut Bulog dan Danjen Akademi

Markas Besar TNI buka suara soal Mayjen Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI dan Direktur Utama Bulog. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menyebut jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan eselon I yang dalam struktur TNI setingkat dengan perwira tinggi bintang tiga. Oleh karenanya,

Selengkapnya »
12 Februari 2025

Bareskrim Periksa Kepala Desa Kohod, Alur Skandal Pagar Laut Dibongkar

Mabes Polri mengungkapkan sudah memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin (AR) terkait skandal pemagaran laut di kawasan pantai utara Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penyidiknya akan segera melakukan gelar perkara hasil penyidikan untuk mengumumkan tersangka skandal pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah

Selengkapnya »
11 Februari 2025

Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas, Kementerian ESDM Buka Suara

Perihal penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (migas) oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung). Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama ESDM Chrisnawan Anditya menuturkan, pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan Kejagung. Penggeledahan yang dilakukan pada siang ini, Senin (10/2), terkait dugaan tindak pidana korupsi tata

Selengkapnya »
11 Februari 2025

Imparsial Kritik Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog: Langgar UU TNI

Imparsial mengkritik penunjukan prajurit TNI aktif Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, seperti di Bulog merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan hal itu kemudian ditegaskan dalam Pasal

Selengkapnya »
11 Februari 2025

Kendala Teknis, 11 Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum Pemuda Pancasila Japto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum bisa membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur. Sebab, KPK mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut. Namun, penguasaan

Selengkapnya »
10 Februari 2025

Ada 505 Kepala Daerah Ikut Retret di Magelang

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 505 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan itu berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025. Bima memastikan retret kepala daerah di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya

Selengkapnya »
10 Februari 2025

Survei LSI: Kejaksaan Agung Penegak Hukum Paling Dipercaya di 100 Hari Prabowo

Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei terkininya, LSI mencatat Kejagung memperoleh angka 77 persen tingkat kepercayaan masyarakat untuk penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kejaksaan Agung di 100 hari pemerintahan

Selengkapnya »
10 Februari 2025

DKP Banten Akan Beri Data ke Bareskrim untuk Usut SHGB-SHM Pagar Laut

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengaku jajarannya akan memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk membantu penuntasan dan pengusutan kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang. Kawasan yang jadi lokasi pagar laut itu kemudian diketahui ternyata sudah memiliki status Sertifikat Hak Guna

Selengkapnya »
10 Februari 2025

Menko Yusril Ungkap Faktor 300 Terpidana Mati belum Dieksekusi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu kendala ialah terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain. Yusril menjelaskan eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia

Selengkapnya »
07 Februari 2025

DPR Usul Revisi UU Pilkada Dibahas Satu Paket dengan UU Pemilu dan Partai Politik

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan bersamaan dengan revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Partai Politik. Politikus Golkar itu mengatakan, usulan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merekomendasikan

Selengkapnya »
07 Februari 2025
Search