Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 8 tersangka baru terkait kasus korupsi pemberian kredit oleh tiga bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Kasus ini membuat negara merugi hingga Rp 1 triliun. “Kerugian negara dari pemberian kredit ini, kepada tiga bank itu kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028 yang saat ini
Beredarnya beras oplosan di pasaran telah mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, beras oplosan bahkan beredar hingga ke rak supermarket dan minimarket. Beras oplosan dikemas seolah-olah premium oleh si pengoplos, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu konsumen. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan rakyat dan negara. Dalam pidatonya di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dia mengungkapkan, data kerugian yang sangat besar akibat ulah oknum pengusaha nakal dalam tata niaga pangan, khususnya beras. Praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai
Kuasa hukum Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyebut, majelis hakim tidak profesional karena menyebut kliennya mengambil kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis. Pandangan majelis hakim itu tertuang dalam pertimbangan putusan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman untuk Tom Lembong dalam dugaan korupsi importasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar biasa menggunakan aset kripto. Myanmar menjadi negara yang disorot karena di sana banyak ditemukan warga Indonesia yang menjadi korban TPPO. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan aliran aset kripto itu biasanya dialihkan dahulu melalui
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami server down yang berpotensi menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi. Dia menuturkan bahwa situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri itu sering
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendukung keputusan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia di Jakarta. Sebab, di saat yang sama hal itu juga dapat memudahkan pembangunan yang masih terus berlangsung saat ini. Pada tahap kedua pembangunan IKN, lanjutnya, otorita memfokuskan pada pembangunan akses jalan,
Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dijadwalkan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi importasi gula hari ini, Jumat (18/7/2025). Putusan akan dibacakan setelah Tom menjalani persidangan selama 4 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama empat bulan terakhir, jaksa penuntut
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam program pendidikan tahun 2019-2022 di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berstatus saksi. Dia dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan yang kedua pada Selasa (15/7). Kejaksaan Agung mengungkapkan Nadiem merupakan pihak utama
Kesepakatan tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen, disambut sebagai kemenangan diplomasi. Namun bayangan ancaman terhadap industri dalam negeri telah memunculkan beragam peringatan dari ekonom dan parlemen. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak cepat merasa cukup, bahkan menuntut tarif 0 persen
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz terus berupaya memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Namun, upaya itu tidak mudah dilakukan. Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan banyak kendala yang terjadi, terutama demografis. Maka itu, menyelesaikan masalah Papua disebut bukan soal cepat-cepatan. Faizal mengatakan dalam menyelesaikan masalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengatur larangan bepergian ke luar negeri hanya untuk tersangka. Padahal, KPK dalam melaksanakan tugasnya selama ini bisa mengajukan pencegahan ke luar negeri juga untuk saksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPK. “Di RKUHAP itu yang bisa dilakukan
