Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas KPK) lembaga anti-rasuah periode tahun 2024-2029. Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan ada 236 orang yang lulus untuk capim dan sebanyak 146 orang yang lulus untuk calon dewas. Yusuf mengatakan
Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan, alasan ide TNI boleh berbisnis yakni demi meningkatkan kesejahteraan prajurit. “Itu menurut hemat kami itu ada kaitannya dengan pemenuhan anggaran untuk Kemenhan. Ada kaitannya dengan kesejahteraan prajurit,” kata Syarief dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (24/7/2024) petang. Berdasarkan asumsi
Mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik mengeklaim, hanya melaksanakan perintah jabatan dari atasan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023. Kuasa hukum Nur Setiawan, Ranop Siregar, menjelaskan, perintah dimaksud, yakni berasal dari mantan dirjen perkeretaapian
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memastikan perkara syarat batas usia calon kepala daerah (cakada) diputus berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Enny juga tidak secara eksplisit menyampaikan dalam RPH tersebut Anwar Usman diikutsertakan dalam memberikan pendapat terhadap perkara tersebut atau tidak. Jadwal terkait RPH itu pun Enny belum
KPK menyurati Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah lima orang bepergian ke luar negeri berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak menyampaikan secara lengkap identitas para pihak dimaksud. Berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com, mereka yang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam melanjutkan rapat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2002 atau RUU TNI. Penyusunan DIM di Kemenkopolhukam ini diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebelum diserahkan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suami. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan tim penyidik hingga saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan di Semarang. KPK saat ini sedang mengusut tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun sepanjang Semester I 2024. Penyelamatan uang negara itu didapat dari bidang tindak pidana khusus. Pada bidang ini, Burhanuddin menuturkan Kejaksaan Agung juga sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah. Total kerugiannya kerugian total
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis karena saat ini banyak anggota TNI yang membutuhkan pendapatan sampingan dengan menjadi ojek daring (online). Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai prajurit, Maruli menyarankan hal itu tidak dilarang karena saat ini kebutuhan ekonomi para prajurit TNI
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Awalnya, dia menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7.2024). Dia mengaku, baru mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK tersebut. “Saya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidik bekerja berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku, termasuk saat menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengenai penanganan kasus yang diduga menyeret kader
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan berbisnis bagi prajurit TNI. Wacana ini
