Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih menghitung kerugian keuangan dan manfaat negara akibat kasus korupsi emas 109 ton PT Antam tahun 2010-2021. Ketut menjelaskan perbedaan kualitas emas hasil produksi swasta yang diberi cap palsu dengan emas PT Antam asli nantinya juga akan mempengaruhi besaran kerugian negara di kasus tersebut. “Kerugian negara
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah pusat untuk menunda pembahasan revisi Undang-undang (RUU) Polri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan, pemerintah perlu menganalisis secara mendalam aturan-aturan yang tertuang dalam RUU inisiatif DPR RI itu. Menurut Isnur, terdapat banyak pasal
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai penetapan revisi Undang-Undang TNI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI bukan hanya langkah yang tergesa-gesa dan cenderung memaksakan, tapi menunjukkan DPR tidak memiliki komitmen untuk menjaga capaian reformasi TNI. Apalagi, kata Gufron, pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sehingga jauh dari
Politikus PDIP, Aria Bima mengungkap sejumlah alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan sikap untuk berada di dalam atau luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bimo, sapaan akrabnya, mengatakan PDIP tak akan menjadi oposisi. Namun, PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances di parlemen atau legislatif. Lebih lanjut,
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan Korps Bhayangkara dengan Korps Adhyaksa akan terus bersinergi memberantas tindak pidana korupsi. Keretakan kedua lembaga aparat penegak hukum disebut bisa menyenangkan koruptor. Sandi menegaskan sinergi terus dibangun karena kedua lembaga ini saling terikat dalam penegakan hukum. Jenderal bintang dua ini menuturkan kegiatan
Mabes Polri buka suara terkait sejumlah poin krusial dalam draf revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diusulkan sebagai inisiatif DPR, pada Selasa (28/5) lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait RUU ini lantaran pihaknya juga masih belum menerima draf yang nantinya
Mahkamah Agung (MA) hanya memerlukan waktu tiga hari untuk mengubah aturan batas minimal usia kepala daerah sejak diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Juru bicara MA Suharto menjelaskan, cepatnya MA memproses uji materi terkait batas usia calon kepala daerah ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dipastikan dibahas di Komisi III DPR RI. Sementara, pembahasan perubahan beleid itu masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres). “Karena sudah disepakati melalui paripurna maka saya meyakini bahwa itu akan dibahas di Komisi III,” kata Anggota
Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani meyakini revisi UU TNI yang bergulir di DPR saat ini tak akan menghidupkan Dwi fungsi ABRI yang pernah eksis di era Orde Baru. Menurut Muzani, pemerintahan yang hadir saat ini sebagai proses demokrasi yang panjang. Dia karena itu memastikan proses tersebut akan menjadi
Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menahan terhadap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) pada Rabu (29/5/2024). Bambang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022. Kejagung juga akan mendalami lebih lanjut soal keuntungan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memastikan hubungan antara Polri dan Kejaksaan tetap baik meski pengusutan peristiwa penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah masih berjalan. Peristiwa itu juga dipastikan tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana. Pekan lalu, beredar informasi Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI segera dibawa ke persidangan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
