Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

KPK Periksa Ade Yasin Dalami Awal Mula Temuan BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat tersangka, termasuk Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, untuk mendalami awal mula pembahasan temuan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Selain tersangka Ade Yasin, tersangka lain yang diperiksa tersebut ialah Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Selengkapnya »
12 Mei 2022

Kembali Menagih Janji Jokowi Menuntaskan Penyelidikan Tragedi Trisakti

Hari ini tepat 24 tahun lalu terjadi Tragedi Trisakti yang memilukan. 4 Mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak aparat keamanan ketika hendak membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa damai karena dampak krisis finansial sepanjang 1997 sampai 1999. Kematian keempat mahasiswa Trisakti itu kemudian memantik peristiwa Reformasi 1998 yang membuat Presiden Soeharto memutuskan berhenti dari jabatannya. Akan tetapi, di sisi lain pergantian rezim dari Orde Baru juga diwarnai aksi kerusuhan yang meletup di DKI Jakarta, yang menewaskan ribuan orang.

Selengkapnya »
12 Mei 2022

Belajar dari Kesuksesan Kinerja Legislasi UU TPKS

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pembuatan Undang-Undang (UU) tidak bisa sekadar berbasis kuantitas, tapi soal kualitas. Proses pembuatan UU lebih penting difokuskan pada mekanisme yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan kuantitas produk perundangan memang selalu menjadi

Selengkapnya »
28 April 2022

KPK Jelaskan Kronologi OTT Ade Yasin yang Diduga Suap Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap. Ade dan anak buahnya diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat agar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat ihwal

Selengkapnya »
28 April 2022

Jubir Wapres Akui Kepuasan Publik Menurun Akibat Kenaikan Harga Pangan dan BBM

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengakui adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres merupakan dinamika yang bisa dipahami. Meski demikian, tambahnya, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. “Contohnya pada

Selengkapnya »
28 April 2022

KPK Endus Kesalahan Mekanisme Pembayaran Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya kesalahan mekanisme dalam pembayaran ajang balap Formula E. KPK menduga adanya kepentingan bisnis dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan bakal dikonfirmasi ke beberapa orang di PT Jakpro. Keterangan mereka dibutuhkan sebagai penyelenggara Formula E di DKI

Selengkapnya »
27 April 2022

Dewas: Dirut Pertamina tak Kooperatif Soal Dugaan Gratifikasi Lili

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati tidak kooperatif saat akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua, Lili Pintauli Siregar (LPS). Hal itu menghambat pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Lili. “Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak koperatif,” kata

Selengkapnya »
27 April 2022

Survei Charta Politika Soal Tingkat Kepercayaan Publik: KPK Masih di Bawah Polri, DPR Urutan Buncit

Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi pertama dalam tingkat kepercayaan masyakat terhadap lembaga tinggi negara. Di mana, TNI selama pascareformasi selalu menempati posisi puncak sebagai lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Selengkapnya »
26 April 2022

Busyro Muqqodas, AMAN, Hingga Walhi Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Senin (25/4/2022). Perkara nomor 54/PUU-XX/2022 tersebut diajukan Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam

Selengkapnya »
26 April 2022

Prof Eddy: Sistem Pemasyarakatan Indonesia Tertinggal 30 Tahun

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan sistem pemasyarakatan di Indonesia sangat tertinggal. Bahkan menurutnya ketertinggalannya mencapai 30 tahun jika dibandingkan sejumlah negara barat. Ia mengatakan di negara-negara tersebut, bisa dikatakan penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah kosong. Berbanding terbalik dengan keadaan

Selengkapnya »
26 April 2022
Search