Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan koordinasi dan supervisi dengan pihak TNI terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. Koordinasi itu dilakukan lantaran KPK telah menemukan bukti yang cukup untuk menahan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway yang merupakan pihak swasta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan DPR RI dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia. Rekomendasi tersebut dimunculkan menyusul adanya temuan BPK terkait permasalahan pada aspek peraturan
DPR akan mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (24/5/2022). RUU PPP yang akan disahkan itu, nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Ketua DPR Puan Maharani, revisi
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah yang terjadi di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5). Menindaklanjuti arahan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L). Pihaknya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan proses penunjukan penjabat daerah oleh pemerintah pusat sudah dilakukan secara terbuka. Prosedur itu bahkan telah melebihi arahan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK). “Itu sudah lebih dari yang diputuskan MK. Kalau MK kan menyuruh membuat prosedur. Ini sudah lebih lagi,”
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menunjuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mulai pertengahan tahun ini. Seperti diketahui, UU Pilkada mengamanatkan penyerentakan seluruh pilkada pada November 2024. Aturan itu berdampak pada peniadaan pilkada pada 2022 dan 2023. Artinya sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif lantaran
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjamin semua pengaduan masyarakat terkait penerapan kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Keluhan publik pasti ditindaklanjuti. KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?” ujar Moeldoko
Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan soal perburuan buron kasus korupsi sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Menurutnya, KPK wajib menjelaskan alasan belum mampu menangkap Harun. Azmi menyayangkan, Harun Masiku yang belum tertangkap hampir menjelang 1.000 hari berstatus buron. Menurutnya, hal
Tersangka korupsi penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Lin Che Wei, menerima uang miliaran rupiah dari minimal dua perusahaan minyak goreng. Uang tersebut diduga turut juga dinikmati oleh sejumlah pejabat di Kemendag selaku penerbit PE CPO Januari 2021-Maret 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Choirul Anam mengkritik usul penyelesaian pelanggaran HAM berat tahun 1998 secara nonyudisial alias di luar peradilan, sebagaimana dikemukakan Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko. “Sampai saat ini, penyelesaian pelanggaran HAM berat, mau yang di bawah tahun 2000 maupun tidak, mekanismenya satu-satunya hanya Undang-undang
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra memastikan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tak tumpang tindih antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Sebab, kawasan tersebut merupakan hutan tanaman industri (HTI). “IKN tidak ada tumpang tindih karena sebagian besar itu kan kawasan hutan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan yang terjadi akibat diaspora, kawin campur dan sebagainya. Revisi PP itu ditargetkan rampung tahun
