Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akan menerapkan sosialisasi Pancasila dengan cara-cara yang lebih modern. Tujuannya jelas untuk merangkul generasi milenial, Z dan alpha yang akan mendominasi populasi di Indonesia. Demikkan disampaikan Yudian Wahyudi selepas dilantik Presiden Joko Widodo sebagai kepala BPIP periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta,
Kepolisian telah menetapkan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka terkait provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, serta menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, Khilafatul Muslimin akan
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Kehadirannya mampu mengurai persoalan kepadatan penduduk. Demikian diungkapkan Ketua Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman Ahmad Naelul Abrori yang juga Ketua Panitia Seminar Ibu Kota Negara bertajuk Negara
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono merespons adanya gugatan masyarakat sipil terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kelangkaan minyak goreng di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebelumnya, gugatan diajukan oleh Sawit Watch bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Kamis, 2 Juni 2022. Selain Jokowi, mereka juga menggugat
BEM Nusantara menggelar kegiatan temu nasional ke-XIII, di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari ratusan universitas di Indonesia. Kegiatan ini bertema BEM Nusantara Sebagai Inkubasi Pemimpin Bangsa yang Ideal Berlandaskan Nilai Pancasila Guna Menjawab Tantangan Era Society 5.0. Pembicara dalam kegiatan ini selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kejaksaan memutuskan untuk mengambil upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas mayoritas hukuman terhadap terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI (Persero). “PU (Penuntut Umum) menyatakan akan melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta tersebut,” kata Kasipenkum
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh). Hal itu merespons pernyataan Kemendagri yang mengaku siap untuk memberikan penjelasan kepada Ombudsman. “Kami berharap Ombudsman
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Soesatyo mendorong para wakil rakyat menanamkan semangat Pancasila di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka lahirkan. Jika hal tersebut dilakukan, menurutnya, berbagai peraturan yang ada akan menjadi alat yang ampuh dalam membumikan ideologi bangsa. Itu sekaligus akan menjadi solusi
Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kasus pertanahan yang sudah divonis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, upaya penanganan kasus tanah yang sudah divonis akan diawali dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP). Dalam penanganan kasus pertanahan tersebut, Mahfud telah menggelar rapat
Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis siang, 2 Juni 2022. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penyidik juga menyita sejumlah uang dalam pecahan dolar AS dan dokumen dalam operasi itu. “Kami mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan beberapa orang. Sementara jumlah
Sengketa kasus Pilkada Serentak 2019 memang sudah selesai di ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Dari ratusan kasus gugatan Pilkada, ada satu yang masih berjalan sampai sekarang, yaitu sengketa Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Sengketa itu terjadi antara mantan wakil bupati Rusma Yul Anwar melawan bupati petahana Hendrajoni. Pada pilkada, Rusma
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana mengkritik pedas eks terpidana kasus korupsi AKBP Raden Brotoseno yang diduga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Menurutnya, keputusan tersebut sebenarnya menjadi bumerang bagi Korps Bhayangkara. Denny menyayangkan lemahnya semangat anti korupsi bahkan di kalangan penegak hukum seperti Polri. Padahal polisi seharusnya menjunjung
