Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Terkait Khilafatul Muslimin, Kapolda: Semua Ormas yang Langgar Hukum Ditindak

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menegaskan akan menindak semua organisasi masyarakat (Ormas) yang kedapatan melanggar hukum. Termasuk Ormas Khilafatul Muslimin yang sedang dalam penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Polda Metro Jaya. Dalam kasus pengungkapan Khilafatul Muslimin, pihak kepolisian telah menangkap sejumlah tokoh organisasi tersebut. Orang yang

Selengkapnya »
14 Juni 2022

Mantan Wamenkumham Soroti Maraknya Mafia Hukum, Pengusaha Jadi Korban

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di Tanah Air. Para mafia hukum bisa dengan leluasa mengatur keputusan penegak hukum. Denny secara khusus menyoroti Kalimantan Selatan dengan potret persoalan mafia hukum yang kasat mata terjadi sehari-hari.  Kalimantan Selatan seolah menjadi daerah yang subur praktik mafia hukum. Akibatnya,

Selengkapnya »
13 Juni 2022

Polisi Sebut Anggota Khilafatul Muslimin Capai Puluhan Ribu

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut jumlah anggota organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mencapai puluhan ribu orang. Hal tersebut diketahui setelah penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Zulpan mengatakan berdasarkan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa data induk warga Khilafatul Muslimin yang

Selengkapnya »
13 Juni 2022

PDIP: Isu Jokowi Tiga Periode Harus Dilawan

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa isu tiga periode Presiden Joko Widodo yang kembali menguat, telah berseberangan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Bahkan, Masinton meminta agar generasi muda untuk melakukan aksi protes ketika isu tiga periode semakin kencang. “Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus beri kepastian untuk generasi

Selengkapnya »
13 Juni 2022

DPR Usul Pembuatan Kementerian Baru yang Khusus Urus Kependudukan

DPR RI mengusulkan pembuatan kementerian baru yang khusus mengurusi data kependudukan. Pasalnya pembentukan kementerian baru terkait data kependudukan diharapkan menghasilkan satu data yang bisa digunakan untuk semua pihak, termasuk untuk ajang kepemiluan. Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, banyak permasalahan yang dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI terkait

Selengkapnya »
10 Juni 2022

Kasus Suap Haryadi Suyuti, Pukat UGM Dorong KPK Jerat Korporasi

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat korporasi yang memberikan suap kepada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyatakan bahwa hal ini bisa membuat efek jera bagi perusahaan lainnya. KPK sebenarnya telah menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon

Selengkapnya »
10 Juni 2022

Tingkat Kepercayaan KPK Paling Rendah di Antara Lembaga Hukum, ICW: Gejala Penggembosan Makin Terlihat

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian nampak. Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pasca lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat yang menunjukan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. Lebih mengagetkan, katanya, jika hasil

Selengkapnya »
10 Juni 2022

KontraS Minta DPR Segera Bahas RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Wakil Koordinator Eksternal KontraS Rivanlee Anandar menjelaskan bahwa pihaknya berharap penghilangan paksa tidak pernah terjadi kembali. Menurutnya, pembahasan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa akan menghidupkan semangat

Selengkapnya »
09 Juni 2022

Survei: Tren Pemberantasan Korupsi Terus Memburuk

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya tentang pandangan masyarakat terkait pemberantasan korupsi saat ini. Hasil survei mendapati bahwa tren pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir terus memburuk. Berdasarkan hasil survei, sebesar 37,6 masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan buruk pada Juli 2021 sedangkan 27,4 persen menilai baik.

Selengkapnya »
09 Juni 2022

Presiden Jawab Isu Perombakan Kabinet

Presiden Joko Widodo buka suara terkait isu perombakan kabinet yang berembus beberapa hari terakhir. Jokowi mengatakan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. “Belum,” ujar Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (8/6). Kabar terkait bongkar pasang menteri mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyinggung perihal tersebut beberapa waktu lalu. “Nanti

Selengkapnya »
09 Juni 2022

Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Mendag M Lutfi: Itu Prerogatif Presiden

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan berkomentar soal kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Lutfi juga tidak berkomentar soal menilai dirinya sendiri atas penanganan minyak goreng. “Jadi saya serahkan sama beliau lah,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kode atas

Selengkapnya »
08 Juni 2022
Search