Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mardani Maming tidak menggiring opini. Hal tersebut disampaikan KPK lantaran mantan bupati Tanah Bumbu mengaku dikriminalisasi terkait status tersangka dan pencekalan. “KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi mengungkap pihaknya akan mendalami peran mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Penyidik telah memanggil Lutfi untuk diperiksa sebagai saksi, hari ini, Rabu (22/6), sekitar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal dua orang terkait kasus dugaan rasuah. Salah satu yang dicekal adalah Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU), Mardani Maming. “Benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi,” kata Plt
Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan sejumlah alasan saat mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Putusan yang dikeluarkan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur dari posisi ketua MK saat ini. MK memutuskan bahwa pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut membuat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menolak pendapat yang menyerukan negara-negara tak lagi perlu memiliki ideologi. Apalagi, untuk Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negaranya. Pancasila justru harus menjadi landasan konkret Indonesia dalam mengejawantahkan jati diri bangsa sekaligus bekal membangun negara. Pancasila, sambung Edmon, tak hanya menginternalisasi nilai-nilai
Komnas HAM RI tengah menyiapkan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas). Pusdahamnas ditujukan sebagai rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat secara nasional serta mendukung pengambilan keputusan HAM berbasis pada bukti. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mencermati realita permasalahan hak asasi
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menghambat demokratisasi di Indonesia. Dalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti
Menko Polhukam Mahfud MD Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat apresiasi dari Komisi HAM PBB. Apresiasi yang disampaikan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet tersebut terkait penanganan kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua.”Saya bertemu secara khusus dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, yang mantan Presiden Chile, sia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menyisakan reaksi di publik. Salah satunya dari Dosen Komunikasi Fisipol UGM Nyarwi Ahmad. Dia mengatakan, reshuffle kabinet itu lebih merupakan upaya mengakomodasi partai politik pendukung pemerintah untuk masuk ke kabinet. “Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata karena pergantian Mendag
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu dikemukakan Firli dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis. Rakor tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada
Penggiat Antikorupsi Febri Diansyah menilai kepastian hukum di Indonesia saat ini sudah diciderai oleh beberapa oknum penegak hukum yang bermain dengan para pengusaha. Menurut Febri, kepastian hukum merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan bisnis dan investasi. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka dapat menciderai kepastian hukum dan
