Ketua BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo dalam pernyataan BEM UI, Senin (27/6/2022), mengatakan, RKUHP yang ada saat ini adalah RKUHP yang tertunda pembahasannya pada 2019. Saat itu, RKUHP ditunda disahkan karena penolakan luas masyarakat di berbagai daerah. Ada 24 isu bermasalah yang ditolak masyarakat seperti pidana mati, penyerangan harkat
DPR tak menampik bahwa sejumlah norma dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengandung semangat kolonialisme. “Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sejumlah norma di dalam perubahan RKUHP yang sebagian orang memandang bahwa ini seperti mengulang kembali semangat kolonialisme,” kata Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam
Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI akan kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (GIAA). Tersangka baru dalam kasus rasuah pengadaan dan sewa 64 unit pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600 tersebut akan diumumkan pada Senin (27/6/2022). Namun belum diketahui siapa dan berapa orang pesakitan baru dalam dugaan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Ahad pagi, 26 Juni 2022, terbang menuju Jerman untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7. Jokowi menyebut Indonesia turut hadir karena menjadi Presidensi G20 tahun ini. Jokowi mengakui upaya mendamaikan Ukraina dan Rusia bukan hal yang mudah. Namun, ia menyatakan Indonesia tetap bakal
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak untuk mengubah 14 pasal yang mengancam kebebasan pers dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ke-14 pasal tersebut merupakan temuan pada draf yang dibahas Komisi III DPR pada 25 Mei 2022. Ke- 14 pasal yang disorot AJI yaitu Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan
Presiden Joko Widodo dipastikan akan berkunjung ke dua negara yang saat ini sedang berkonflik, yakni Ukraina dan Rusia. Kepastian itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pernyataan persnya pada Selasa (22/6/2022). Retno menerangkan, Presiden Jokowi diagendakan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid heran dengan pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD soal Indonesia bersih dari masalah Papua. Padahal, di awal Juni, Amnesty mendapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai di berbagai kota dan kabupaten wilayah Papua dan Papua Barat, saat
Ketua Pengarah Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Mahfud MD mengatakan telah menyita tanah obligor atau debitur BLBI seluas 22,33 ribu meter persegi yang diperkirakan bernilai 22,67 triliun rupiah sampai 21 Juni 2022. Nilai tersebut mencakup tanah seluas 89,01 hektare senilai sekitar 2 triliun rupiah yang terkait dengan obligor PT
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan penyidik sejauh ini belum menemukan adanya bukti atau fakta bahwa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diduga menerima suap dari pengusaha sawit. Menurut Supardi, selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Muhammad Lutfi sudah terbuka dalam menjawab pertanyaan penyidik yang menyangkut
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya memiliki prinsip untuk tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, meskipun itu dilakukan oleh kader partainya. Hal itu disampaikan Hasto merespons politisi PDI-P Mardani H Maming yang dicegah bepergian ke luar negeri dan dikabarkan berstatus tersangka. Hasto melanjutnya, prinsip itu
Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku salah satu penggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menilai putusan MK pada Senin (20/6) sarat kepentingan politik. Anggota koalisi dari KoDe Inisiatif Violla Reinida mengatakan putusan MK yang membatalkan Pasal 87 huruf a memperlihatkan bahwa mayoritas hakim konstitusi ingin memperebutkan posisi
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini membuka peluang Komisioner Komnas HAM ada di setiap provinsi. UU HAM ini digugat oleh Pemohon I, yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga Ketua Bidang Hukum Forum Ulama dan Habaib
