Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dugaan teror berupa kiriman paket kepala babi di kantor Tempo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik telah melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu (23/3). Olah TKP meliputi
Komisi III DPR RI telah selesai melakukan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mendatang, pihaknya akan segera melakukan pembahasan RUU KUHAP dan ditargetkan
Selain di Jakarta, demo mahasiswa dan masyarakat sipil tolak RUU TNI juga terjadi di berbagai kota di Indonesia dari ujung barat hingga timur, Kamis (20/3). Meskipun ada demonstrasi dan protes setidaknya sejak berhari-hari lalu, DPR secara bulat mengesahkan perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI itu jadi
Aparat telah menemukan senjata laras panjang kaliber 5,56 yang diduga digunakan prajurit TNI untuk menembak tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung. KapendamII/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar mengatakan senpi laras panjang itu selanjutnya akan dicek tim TNI AD. Eko menyebut senjata laras panjang itu dalam kondisi terbuang di
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Drawis menyebut status dua anggota TNI AD terduga pelaku penembakan tiga anggota Polres Way Kanan masih saksi. Ujang menjelaskan status saksi itu belum berubah meski keduanya, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, sudah ditahan sejak Senin (17/3) usai insiden penembakan. Ujang beralasan hal itu dikarenakan tim
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memenui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Pertemuan dilakukan menjelang disahkannya RUU TNI yang rencananya digelar Kamis (20/3/2025). Ia mengaku RUU TNI menjadi salah satu pembahasan bersama Prabowo. Namun, Utut tidak berkomentar banyak soal pembahasan dia bersama Prabowo. Politikus
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil bakal turun ke jalan bersama untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Aksi ini dilandasi dari kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan pemerintah meski melakukan protes RUU TNI di berbagai daerah
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah akan menangani kasus tewasnya tiga polisi di Way Kanan, Lampung, yang diduga ditembak anggota TNI. Supratman menjelaskan pemerintah akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal kasus ini. Politisi Gerindra itu menegaskan penanganan kasus tersebut akan dilakukan
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam proses penyusunannya, dia mengatakan semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU
Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menyebutkan tidak semua penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Berdasarkan draf RKUHAP yang diterima Kompas.com dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pada Selasa (18/3/2025), ada beberapa kategori penyidik. Pasal 6 Ayat (1) mengatur bahwa penyidik terdiri atas penyidik Polri,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto yang mau para koruptor ditempatkan di penjara di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bahkan meminta negara agar tidak usah menyediakan makanan untuk koruptor saat menjalani masa penahanan. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan alat pertanian saja supaya koruptor bisa bercocok
Anggota Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengatakan komisinya melakukan perubahan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh prajurit dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Saat rapat sinkronisasi hasil pembahasan revisi UU TNI hari ini, Komisi I DPR menghapus satu lembaga sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Lembaga
