Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti serius perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di sektor kelautan dan pekerja migran perempuan, yang dinilai masih jauh dari kata aman dan layak. Menurut Filep, kasus-kasus PMI non-prosedural yang terlantar di luar negeri hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar
Korps Adhyaksa mengungkap peran tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit terkait Sritex. Untuk tersangka eks Dirut Bank DKI, Zainuddin Mappa (ZM) dan eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS), diduga memberi kredit pada Sritex tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tak sesuai prosedur. Pasalnya, berdasar informasi dari
Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memberikan salinan ijazahnya kepada siapapun. Termasuk tidak memberikannya kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama yang mengunggah salinan ijazah Jokowi di platform media sosial X. Saat ini, pihak Jokowi tentu menghormati proses hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan langkah aparat memusnahkan narkoba jenis sabu dan kokain seberat dua ton hasil penangkapan TNI AL adalah untuk mencegah peredaran kembali barang haram tersebut. Pengungkapan kasus narkoba itu setelah personel TNI AL menangkap satu kapal di perairan Tanjung Balai Karimun,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Budi Arie Setiadi bisa saja kembali diperiksa dalam kasus pengamanan situs judi online (judol) dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dulu, saat Budi Arie masih menjabat sebagai Menkominfo, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pernah memeriksanya pada Desember 2024. Kini saat Budi menjabat sebagai
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa mantan Presiden RI Joko Widodo akan mengklarifikasikan ijazahnya pada Selasa ini. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Jumat (9/5). Kuasa
Pelantikan seorang polisi aktif, Irjen Muhammad Iqbal, menjadi Sekretaris Jenderal DPD RI dinilai menyalahi peraturan undang-undang. “Jadi hakikatnya, polisi aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). Dia menguraikan pelantikan Irjen Iqbal menjadi Sekjen DPD RI menyalahi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai acuan pegawai untuk tetap mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat tersebut dikeluarkan pada awal Mei lalu. Budi menjelaskan isi surat edaran tersebut menegaskan lembaga antirasuah tetap berwenang melakukan penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak agar kepolisian segera melakukan pemeriksaan serta melakukan penyidikan terhadap mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus dugaan judi online (judol). Menurutnya, munculnya nama Budi Arie yang diduga menerima jatah hingga 50 persen dari pengamanan website judol di
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meluruskan isu miring tentang pengerahan TNI menjaga kantor-kantor kejaksaan di setiap daerah. Hasan menilai kebijakan ini biasa saja. Menurutnya, pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan merupakan wujud kerja sama antarlembaga. Hasan menjelaskan setiap lembaga negara berhak menjalin kerja sama dengan lembaga negara lain.
Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut menggagalkan pengiriman 26 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Mereka ditemukan di sebuah rumah penampungan di Jalan Sedar, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, menjelaskan para calon PMI terdiri dari 18 laki-laki
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan menyebut Hasyim akan menjadi saksi dalam sidang tersebut di Pengadilan Tindak
