Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya akan fokus terhadap situasi dan kondisi hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Mukti mengungkapkan dirinya banyak mendengar komentar dan opini publik terkait kasus tersebut, namun dia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap akan melakukan “update” terkait soal waktu penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menurut Budi, KPK masih membutuhkan waktu untuk memeriksa pihak-pihak terkait kasus tersebut sebelum menetapkan tersangka. Ia melanjutkan, ”Kami akan lihat apakah
Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kebijakan itu juga telah direspons oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono. Namun pembatalan kenaikan PBB itu tak menyurutkan kekesalan
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengeklaim tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2025 yang ditangani Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK. Nasaruddin mengaku sudah memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Akan tetapi, saat ditanya lebih jauh
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengklaim pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menggali masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Eddy mengatakan Komisi Hukum DPR pun masih terbuka untuk menerima aspirasi tentang RUU KUHAP melalui Rapat Dengar
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendukung penuh pihak keluarga untuk mencari dan mendapatkan keadilan atas meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga mendapat kekerasan dari seniornya sesama anggota TNI. Gubernur NTT itu juga memastikan keluarga Prada Lucky untuk mendapatkan keadilan. CNNIndonesia.com telah mendapat ijin dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meningkatkan penanganan kuota haji tambahan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah rampung mengklarifikasi mantan Menteri Agama era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, hari ini. Asep menargetkan peningkatan status tersebut akan dilakukan pada bulan ini. Sebelumnya, Yaqut mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menjelaskan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) berkaitan dengan dugaan suap peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada hari ini, KPK tak hanya bergerak di Sultra. Tim penindakan juga melakukan operasi senyap di Jakarta dan Sulawesi Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi mengenai pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Perkara ini masih di tahap penyelidikan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan untuk memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak dengan kondisi tengkes atau
Sindikat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan dan terus memakan korban. Bukan hanya warga dewasa yang jadi korban karena tergoda pekerjaan dengan penghasilan baik, anak-anak di bawah umur–bahkan bayi–pun menjadi korban TPPO. Mengutip dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mempertanyakan alasan pembagian kuota tambahan dilakukan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemblokiran jutaan rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Untuk itu, komisi melakukan analisis dampak pemblokiran rekening itu terhadap hak asasi manusia. “Komnas HAM sudah bersepakat akan melakukan pemantauan penyelidikan terkait dengan pemblokiran rekening ini,” ujar Ketua Komnas HAM Anis
