Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1), mengungkap bahwa Kejaksaan Agung bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya telah menangani sebanyak 701 permohonan atau perkara sepanjang 2025. Dengan rincian, 366 permohonan pengujian undang-undang, 334 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah, dan 1 permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara telah diputus. Data
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dihalangi untuk berbicara usai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Setelah menjalani sidang perdana kasus Chromebook, Nadiem langsung dibawa jaksa menuju ruang tahanan pengadilan. Padahal biasanya para terdakwa diberi kesempatan
Kementerian Hukum (Kemenkum) menjelaskan berbagai pasal yang mendapat sorotan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. KUHP dan KUHAP yang baru sudah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Penjelasan itu dilakukan dalam konferensi pers terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru di Gedung Sekretariat
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Kepolisian RI (Polri) menginvestigasi asal teror yang diterima influencer usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang benar. Pemerintah tidak menghendaki adanya teror terhadap siapapun dalam bentuk apapun. Ia pun mengaku prihatin atas kejadian
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis,
Terdakwa penghasutan bakar Mabes Polri, Laras Faizati Khairunnisa membantah dalil jaksa yang menyebut perbuatannya meresahkan masyarakat dalam nota pembelaannya. Ia justru menilai keresahan publik muncul akibat kekerasan aparat penegak hukum (polisi) dan ketidakadilan hukum. Ia menyebut tuntutan satu tahun penjara terhadap dirinya tidak sebanding dengan penanganan kasus kematian pengemudi ojek
Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akhirnya hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/1/2026). Kehadiran Nadiem disambut riuh lantaran ia telah absen dalam dua kali pemanggilan terakhir. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan dilanjutkan dengan pemaparan dakwaan dari jaksa.
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mendengar dakwaan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook, hari ini, 5 Januari 2026. Nadiem sudah beberapa kali mangkir dari persidangan dengan dalih sakit. Firman menjelaskan sidang Nadiem akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Rencananya, dakwaan dibacakan di Ruang Hatta Ali. Kubu Pengadilan Tipikor pada
Berbagai jenis teror terhadap aktivis dan influencer terjadi di pengujung tahun 2025. Teror tersebut diduga berkaitan dengan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Aktivis sekaligus Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menerima teror bangkai ayam di rumahnya, pada Selasa (30/12/2025) pagi. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi berlaku, mulai Jumat (2/1/2026). Pemberlakuan dua instrumen hukum pidana baru ini menandai perubahan besar dalam sistem penegakan hukum nasional yang sebelumnya mengadopsi hukum warisan kolonial Belanda. Sejumlah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung),
Mahkamah Agung (MA) tengah menyiapkan aturan teknis terkait mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah terdakwa, yang diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Juru Bicara MA, Yanto, mengatakan MA sedang menugaskan tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung
