Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kembali mengalami tarik ulur pembahasan. Kemarin, Rabu (23/2/2022), seharusnya dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, tapi batal. Fakta tersebut menambah daftar panjang lika-liku pembahasan RUU TPKS yang bahkan usianya sudah setara dengan anak usia masuk Sekolah
Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda mengharapkan penjelasan komprehensif atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda, Rutte kepada Indonesia. Ia mengatakan bahwa Belanda sudah tiga kali meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf pertama dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungannya ke Indonesia pada 15
Tim kuasa hukum enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) menyoroti dua anggota polisi terdakwa unlawful killing di KM 50 yang hanya dituntut enam tahun penjara. Padahal pihak keluarga dari enam orang yang tewas dibunuh oleh aparat kepolisian itu berharap agar kasusnya diselesaikan dengan peradilan HAM. Menurut Aziz, dari dakwaaan
Pemerintah resmi mengunggah dokumen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Sejumlah aturan menjadi sorotan, salah satunya soal bentuk otorita sebagaimana Pasal 4 ayat 1 huruf b. Otorita sebut sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Poin lain yang menjadi sorotan, yaitu:
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyerahkan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyampaikan penyerahan hasil penyidikan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (21/2). Para saksi dari pihak termohon mengungkapkan, aturan itu mengekang akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi pengelolaan pertambangan. Saksi ahli pemohon sekaligus pakar hukum lingkungan
Pada 15 Februari 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui lima permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Kasus yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) terkait pengancaman, pencurian, penipuan dan penggelapan, penadahan dan penganiayaan. Dalam pertimbangannya, Jampidum menyetujui permohonan penghentian penuntutan tersebut
Kinerja pemerintah di bidang hukum masih tergolong paling rendah dibandingkan bidang lainnya, meskipun trennya meningkat. Masih banyak ruang bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanannya di bidang ini, terutama dalam kerja terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum serta dalam menjamin perlakuan yang sama di mata hukum bagi setiap warga.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Despan Heryansyah menanggapi permintaan maaf resmi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rute kepada Indonesia mengenai penggunaan kekerasan berlebihan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Temuan sejarah menunjukkan Belanda menggunakan “kekerasan ekstrem” dalam merebut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terdiri dari sembilan bab dan 40 pasal itu mengamanatkan banyak hal, yang sangat ideal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru. Namun, masih banyak pula yang perlu dirumuskan lebih detail dalam peraturan turunan di bawahnya guna memastikan apa yang diamanatkan dalam undang-undang (UU)
Kantor Staf Presiden mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kendati peraturan perundangan sudah diteken, ia mengatakan pembangunan secara resmi belum bisa dilakukan. Pemerintah harus lebih dulu menunggu selesainya sejumlah aturan turunan yang menjadi landasan kegiatan-kegiatan di ibu kota baru yang
Majelis hakim menyatakan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terbukti bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara pada Azis. Selain itu ia pun dikenai pidana denda senilai Rp 250 juta
