Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menyisakan reaksi di publik. Salah satunya dari Dosen Komunikasi Fisipol UGM Nyarwi Ahmad. Dia mengatakan, reshuffle kabinet itu lebih merupakan upaya mengakomodasi partai politik pendukung pemerintah untuk masuk ke kabinet. “Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata karena pergantian Mendag
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu dikemukakan Firli dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis. Rakor tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada
Penggiat Antikorupsi Febri Diansyah menilai kepastian hukum di Indonesia saat ini sudah diciderai oleh beberapa oknum penegak hukum yang bermain dengan para pengusaha. Menurut Febri, kepastian hukum merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan bisnis dan investasi. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka dapat menciderai kepastian hukum dan
Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menegaskan akan menindak semua organisasi masyarakat (Ormas) yang kedapatan melanggar hukum. Termasuk Ormas Khilafatul Muslimin yang sedang dalam penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Polda Metro Jaya. Dalam kasus pengungkapan Khilafatul Muslimin, pihak kepolisian telah menangkap sejumlah tokoh organisasi tersebut. Orang yang
Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai kinerja menteri dan reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, sebanyak 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle. Survei Charta Politika ini dilakukan selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di Tanah Air. Para mafia hukum bisa dengan leluasa mengatur keputusan penegak hukum. Denny secara khusus menyoroti Kalimantan Selatan dengan potret persoalan mafia hukum yang kasat mata terjadi sehari-hari. Kalimantan Selatan seolah menjadi daerah yang subur praktik mafia hukum. Akibatnya,
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut jumlah anggota organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mencapai puluhan ribu orang. Hal tersebut diketahui setelah penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Zulpan mengatakan berdasarkan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa data induk warga Khilafatul Muslimin yang
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa isu tiga periode Presiden Joko Widodo yang kembali menguat, telah berseberangan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Bahkan, Masinton meminta agar generasi muda untuk melakukan aksi protes ketika isu tiga periode semakin kencang. “Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus beri kepastian untuk generasi
DPR RI mengusulkan pembuatan kementerian baru yang khusus mengurusi data kependudukan. Pasalnya pembentukan kementerian baru terkait data kependudukan diharapkan menghasilkan satu data yang bisa digunakan untuk semua pihak, termasuk untuk ajang kepemiluan. Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, banyak permasalahan yang dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI terkait
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat korporasi yang memberikan suap kepada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyatakan bahwa hal ini bisa membuat efek jera bagi perusahaan lainnya. KPK sebenarnya telah menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian nampak. Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pasca lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat yang menunjukan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. Lebih mengagetkan, katanya, jika hasil
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Wakil Koordinator Eksternal KontraS Rivanlee Anandar menjelaskan bahwa pihaknya berharap penghilangan paksa tidak pernah terjadi kembali. Menurutnya, pembahasan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa akan menghidupkan semangat
