Tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil telah melakukan investigasi sedikitnya tujuh hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, di mana 131 orang tewas imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian pada 1 Oktober lalu. Tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan telah menemui sebagian besar pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan Arema dan Persebaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Selain menemui Aremania TIGPF juga sudah meninjau langsung Stadion Kanjuruhan dan menemui banyak unsur pelaksana lapangan yang terlibat saat kejadian yang menewaskan seratusan orang
Pencopotan secara tiba-tiba Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto oleh DPR berbuntut panjang. Sejumlah mantan hakim MK melawan balik dan menyatakan bahwa keputusan yang diambil DPR mencopot Aswanto melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sejumlah aturan lain. Eks hakim MK tersebut yakni Mahfud yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik,
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menyebabkan ratusan korban meninggal. Jokowi menyesalkan terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan 129 orang meninggal hingga saat ini. Jokowi mengatakan juga telah memerintahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Kapolri, dan Ketua umum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merekomendasikan perombakan struktural terbatas terhadap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Menurut dia, perombakan tersebut supaya kewenangan Divisi Propam Polri terpecah dan tidak menjadi kekuatan yang menakutkan. Mahfud juga mengatakan, perombakan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan “abuse of power”
Masyarakat Indonesia khususnya Papua hingga saat ini masih menyoroti kasus korupsi yang diduga melibatkan gubernur Papua Lukas Enembe. Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura John Bukwab mengatakan, Lukas Enembe harus memiliki jiwa besar dalam menghadapi dan mematuhi proses hukum yang saat ini menjeratnya. “Tidak ada yang kebal hukum
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan reformasi hukum di Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memastikan perbaikan tersebut sedang berjalan. “Reformasi hukum di Indonesia ini memang merupakan suatu proses yang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Itu ada step by step yang dilakukan, baik
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Non-Yudisial, tidak sesuai dengan standar hukum internasional. Menurut Usman, Keppres tersebut hanya melakukan pendekatan rehabilitasi saja terhadap korban pelanggaran HAM berat. Empat kewajiban negara terhadap penuntasan
Persoalan korupsi di wilayah Provinsi Papua terus menjadi perbincangan publik, lebih-lebih setelah Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka. Masyarakat dan tokoh-tokoh lokal di Papua tampak geram, lantaran gara-gara kasus korupsi, pembangunan di wilayahnya jadi terhambat. Merekapun ramai-ramai mendesak agar Pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beri apresiasi kepada Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah bekerja keras. Kejagung sudah menyatakan berkas lengkap atau P21 untuk perkara pembunuhan Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurut Mahfud, baik Polri dan Kejagung sudah teliti serta profesional dalam
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut lima oknum mafia tanah. Mereka berkolaborasi untuk menjadi sindikat terselubung di bidang pertanahan. Hadi menjelaskan mafia tanah biasanya terdiri atas lima oknum yang saling bekerja sama, yakni oknum unsur BPN, oknum pengacara, oknum notaris, oknum kecamatan, dan oknum
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi persoalan kelebihan kapasitas ruang tahanan di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) pada sejumlah daerah di Indonesia. “Langkahnya adalah mengirim (tahanan) ke (lapas) yang tidak padat. Dan kami juga punya program asimilasi integrasi,” ujar Menteri Yasonna, usai
