Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden Dalam RUU KUHP, Bisa jadi Alat Kekuasaan?
Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR. Sejumlah pasal siap dibahas untuk diresmikan menjadi KUHP. Pro kontra terus mengikuti selama pembahasan draft RKUHP ini, khususnya pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara, dan pemimpin negara. Pakar hukum pidana dari