Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin memastikan ACT tidak pernah melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana. Menurut dia, ACT laporan keuangannya sejak itu semuanya diaudit dan dapat predikat wajib tanpa pengecualian (WTP). ACT, kata dia menjadi lembaga pionir dalam hal laporan keuangan. Apalagi diaudit oleh akuntan publik dengan predikat tanpa
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema “Refleksi Nilai Pancasila dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang di moderatori langsung oleh Wakil Kepala BPIP Karjono di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (13/7). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menetapkan tenggat waktu dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Komnas HAM bekerja hingga bisa ditarik kesimpulan dari insiden berdarah itu. “Bagi Komnas HAM, ujung dari pekerjaan adalah penarikan kesimpulan apakah peristiwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas menonton MotoGP di Mandalika tidak bisa diusut lagi. Kasus itu langsung tutup buku usai Lili Pintauli Siregar menyatakan mundur dari jabatan wakil ketua KPK. “Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek (insan KPK) persidangan dimaksud,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyelidiki dugaan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Dia mengatakan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dia melanjutkan, harta kekayaan Menteri Bappenas itu diduga mengalami kejanggalan saat menjadi menteri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tidak akan terburu-buru mengambil langkah untuk menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Ferdy Sambo usai kasus baku penembakan yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Listyo sendiri telah membentuk tim gabungan khusus untuk mengusut
Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan status dugaan kasus penyalahgunaan dana sosial di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari penyelidikan ke penyidikan. “Update kasus penyelewengan dana Yayasan ACT. Perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin 11
Lili Pintauli Siregar tiba-tiba mundur dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lili mundur tepat di hari sidang putusan etik yang digelar oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk dirinya, pada Senin (11/7/2022). Sidang etik dilakukan terhadap Lili untuk menindaklanjuti laporan yang berisi dugaan Lili menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara
Bhayangkara Dua (Bharada) E menembak Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J) di rumah dinas salah satu pejabat Polri di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Anggota yang ditugaskan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. “Ya tentu ya, dalam hal
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengamati kasus kekerasan seksual kian bertambah. Ia mendesak para pelaku kekerasan seksual diganjar dengan hukuman maksimal dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Amiruddin mengamati peristiwa penangkapan terduga pelaku kekerasan seksual oleh polisi di Jombang yang sempat buron bertahun-tahun.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menyampaikan ada potensi bahaya dalam peredaran mata uang kripto. Kripto diyakini bisa menjadi sarana pencucian uang. Berdasarkan pengalaman KPK, modus pencucian uang selalu berkembang mengikuti zaman. Mata uang kripto diyakini bakal menjadi model baru pencucian uang yang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan maraknya kasus dugaan penyelewengan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan secara tiba-tiba. Informasi itu diklaim untuk melindungi hak masyarakat. “(Pengungkapan kasus ACT) bukan ujug-ujug (tiba-tiba) dan dasarnya sudah jelas,” kata Kepala Biro Humas PPATK M Natsir Kongah. Natsir mengatakan, PPATK hanya
