Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan. Mahfud menunggu keputusan dari koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui adanya permasalahan yang muncul di masyarakat sebagai ekses Program Strategis Nasional (PSN). Salah satunya kasus kekerasan yang menimpa warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak tambang andesit demi pembangunan Bendungan Bener. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendesak Presiden Joko
Adopsi penggunaan sistem komputasi awan atau cloud di institusi layanan publik mengalami tren peningkatan, meski masih muncul kekhawatiran keamanan siber. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang sekarang beredar dinilai belum memberikan kepastian hukum. Selain berpedoman pada regulasi dari pemerintah pusat, setiap instansi layanan publik pemerintahan disarankan perlu membuat regulasi internal
Dalam perspektif Rusia, operasi militer yang dilancarkan adalah dalam rangka kerja sama pertahanan antara Rusia dengan dua Republik yang baru saja mendapatkan pengakuan dari Rusia atas kemerdekaan dari Ukraina yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhanks”. Ujar Hikmahanto Juwana. Presiden Putin mengendalikan operasi militer tersebut berdasarkan Pasal 51 Piagam
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus Nurhayati, seorang pelapor kasus korupsi yang justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena upaya masyarakat memberantas korupsi justru berbalik menjadi pentersangkaan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai upaya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi harus menjadi perhatian publik. Sebab, pemolisian
Transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota. Menurut Presiden Joko Widodo, hal itu juga akan diwujudkan melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Guna mewujudkan IKN Nusantara ini, Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dalam
Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kembali mengalami tarik ulur pembahasan. Kemarin, Rabu (23/2/2022), seharusnya dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, tapi batal. Fakta tersebut menambah daftar panjang lika-liku pembahasan RUU TPKS yang bahkan usianya sudah setara dengan anak usia masuk Sekolah
Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda mengharapkan penjelasan komprehensif atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda, Rutte kepada Indonesia. Ia mengatakan bahwa Belanda sudah tiga kali meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf pertama dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungannya ke Indonesia pada 15
Tim kuasa hukum enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) menyoroti dua anggota polisi terdakwa unlawful killing di KM 50 yang hanya dituntut enam tahun penjara. Padahal pihak keluarga dari enam orang yang tewas dibunuh oleh aparat kepolisian itu berharap agar kasusnya diselesaikan dengan peradilan HAM. Menurut Aziz, dari dakwaaan
Pemerintah resmi mengunggah dokumen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Sejumlah aturan menjadi sorotan, salah satunya soal bentuk otorita sebagaimana Pasal 4 ayat 1 huruf b. Otorita sebut sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Poin lain yang menjadi sorotan, yaitu:
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyerahkan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyampaikan penyerahan hasil penyidikan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (21/2). Para saksi dari pihak termohon mengungkapkan, aturan itu mengekang akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi pengelolaan pertambangan. Saksi ahli pemohon sekaligus pakar hukum lingkungan
