Direktur PUSAKO Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) sebenarnya bukanlah persoalan memperkuat pertahanan, tetapi lebih pada penguasaan sumber daya alam. “Ini ada niatan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang terselip,” kata Feri, dalam diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah mendapat kemajuan signifikan dari proses penyelidikan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat pada hari ini. Komisoner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pihaknya telah meminta keterangan pada aide- de camp (ADC) atau ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang belum
Beberapa platform digital tak lagi bisa diakses setelah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Beberapa platform yang diblokir Kominfo adalah Yahoo, PayPal, Steam, Epic Games, Dota, Counter Strike, dan Origin. Akibat pemblokiran itu, media sosial dalam 24 jam terakhir diramaikan dengan tagar #BlokirKominfo sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan tersebut.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kasus Brigadir Joshua, diharapkan menjadi titik balik dijalankannya lagi agenda reformasi Polri. Kasus ini menjadi perhatian publik, sehingga nama baik Polri menjadi taruhannya. “Kami memandang bahwa kasus kematian Brigadir Joshua yang menjadi sorotan publik perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk menyelesaikannya,” kata
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mematuhi aspek HAM. Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan mengatakan terdapat beberapa pengaturan yang berhubungan dengan isu-isu kontroversial, termasuk isu HAM dalam RUU KUHP. “RUU KUHP harus mencerminkan HAM. Jangan sampai membuat
Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memastikan bahwa pihaknya juga akan memeriksa Kadivpropam nonaktif Polri, Irjen Ferdy Sambo terkait penembakan yang menewaskan ajudannya, Brigadir J, pada 8 Juli lalu. “Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai,” ujar Anam kepada wartawan selepas memeriksa
Empat petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang juga merupakan tersangka kasus dugaan penggelapan dana lembaga ACT, akan diperiksa Bareskrim hari ini, Jumat (29/7/2022). Mereka adalah Ahyudin (A) selaku mantan presiden dan pendiri ACT, Ibnu Khajar (IK) selaku presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain (HH) selaku Pengawas Yayasan ACT pada
Mantan bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya memenuhi janjinya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mardani tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/7) sekitar pukul 14.00 WIB. Mardani datang ditemani dengan kuasa hukumnya, salah satunya yakni Denny Indrayana. Saat tiba, Mardani sempat menyampaikan kepada awak media bahwa
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Hendra Utama Sutardodo menjelaskan alasan keputusan menolak gugatan praperadilan mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Menurut dia, pemohon tidak dapat membuktikan telah ditetapkan sebagai tersangka. “Tetapi pemohon dalam permohonannya hanya mengatakan bahwa KPK melakukan koordinasi dan supervisi secara melawan hukum,” kata Hendra
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini tim khusus sedang bekerja dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sigit mengatakan, proses autopsi ulang yang sedang dilakukan akan diumumkan hasilnya setelah dianggap selesai. “Rekan-rekan tentunya sudah melihat ada kegiatan-kegiatan dari timsus yang kemudian mempresentasikan apa yang didapat
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta lembaga filantropi dapat bersikap transparan ihwal pendanaan. Hal itu menyusul dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Jadi nanti laporan-laporan keuangannya agar lebih terbuka sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan (penyelewengan),” ujar Ma’ruf, Rabu (27/7). Ma’ruf menjelaskan dengan cara tersebut dapat memberikan
Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyesali kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Yenti, adanya tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi jadi tidak maksimal. Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan
