Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022). “Benar pada Kamis (11/8/2022) sore hingga malam, KPK telah melakukan serangkaian tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat
Sejumlah massa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sepanjang Rabu (10/8). Mereka mendesak agar pemerintah mencabut omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Keluarkan klaster Ketenagakerjaan dari Omnibuslaw,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban kepada Republika,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib dan seorang prajurit TNI AD yang diduga membantu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri ke Papua Nugini. Ricky telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek. Terkait pemanggilan ini, Ali
Skenario Irjen Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terungkap. Jenderal bintang dua itu akhirnya menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sambo lah yang diduga memerintahkan anak buahnya, Bharada E alias Richard Eliezer, untuk membunuh Brigadir J. Dia pula yang menyusun rekayasa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyayangkan pengurus partai politik (parpol) tidak masuk sebagai penyelenggara negara. Padahal menurut dia, pengurus parpol harusnya masuk dalam kategori itu. “Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong (dalam penyelenggara negara),” kata Firli di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Firli menjelaskan,
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengingatkan usul revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI supaya prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga bisa mempengaruhi profesionalisme militer. “Patut diingat bahwa, perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah, melalui Kemenko Polhukam, akan terus mengawal pengusutan kasus kematian Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J sampai tuntas. Setelah mengawal penetapan para tersangka, kata dia, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan mengawal Kejaksaan dalam membangun konstruksi hukum, kemudian ditindak
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan skenario terhadap kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J sudah mulai terungkap berkat dukungan pengawalan dari media dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (Non-Governmental Organization). “Berkat Anda (media) semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu menjembatani perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Sebab menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Saiful Akhyar Lubis, keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga. Saiful menilai, keberhasilan Jokowi merawat kebhinekaan tak lepas dari sinergi yang dibangun dengan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengkritik niat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merevisi Undang-undang TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil. Dave mengatakan semua pihak harus tetap menjaga semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI dengan melarang anggota TNI aktif menduduki jabatan
Perkembangan mutakhir kasus terbunuhnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pelan-pelan mulai memperlihatkan titik terang yang diharapkan akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Narasi awal yang sempat dihadirkan ke ruang publik pelan-pelan mulai terbantahkan. Beberapa perwira menengah yang semula berada pada lingkaran kasus dalam balutan profesionalismenya masing-masing ternyata
TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui jalur laut pada Sabtu (6/8) dini hari. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Stanley Lekahena M Tr Hanla mengatakan bahwa operasi ini bermula dari laporan warga mengenai pemberangkatan calon TKI secara ilegal dari Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Petugas
