Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjelaskan, revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya yang sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I oleh Komisi III DPR. Ia mengatakan, RKUHP akan disahkan selambat-lambatnya pada Juni 2022. Ia juga menyampaikan, Kemenkumham
Setelah satu dekade sejak pertama digagas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan, kemarin. Inilah kado terindah, kemenangan bagi anak-anak bangsa. Meski korban kekerasan seksual kebanyakan perempuan dan anak, UU PKS sesungguhnya penting bagi semua orang. Inilah UU yang menjadi salah satu perlindungan krusial bagi generasi mendatang. Dengan adanya
Demo yang diselenggarakan oleh mahasiswa pada 11 April 2022 disorot dunia. Dalam aksi demo yang berlangsung Senin lalu, perhatian masyarakat Indonesia beralih pada demo mahasiswa yang mengajukan beberapa tuntutan. Dalam aksi demo Senin siang, mahasiswa menolak Presiden Joko Widodo untuk tidak menjabat tiga periode hingga menuntut penurunan BBM. Tidak hanya
Pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Ade Armando (AA) oleh sekelompok orang saat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI, Senin (11/4) tidak dapat dibenarkan. Hal itu diungkapkan Ketua Setara Institute, Hendardi, Selasa (12/4). Menurut Hendardi, adanya tindakan-tindakan penelanjangan tentu sangat merendahkan harkat martabat sebagai manusia (dehumanisasi). Karenanya, ia meminta agar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengutuk tindak kekerasan yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Salah satu aksi kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa itu adalah pengeroyokan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando. Puan
Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya, UU TPKS sudah ditunggu-tunggu masyarakat terutama dalam mencegah dan menegakkan hukum soal tindak pidana kekerasan seksual. “Insya Allah (UU TPKS) akan segera berlaku dan bermanfaat dalam mitigasi dan perlindungan
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, hari ini. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia ini bakal menyuarakan aspirasinya sekira pukul 10.00 WIB. “Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 massa. Kita
Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Tim Perumus Badan Kajian MPR sepakat bahwa pembentukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) akan dihadirkan tanpa melalui amandemen UUD 1945. Menurut Djarot, Tim Perumus Badan Kajian MPR sepakat jika menghidupkan PPHN lewat amandemen UUD 1945 terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak pandora. Agenda
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan peredaran sebanyak 255,96 kilogram (kg) sabu yang berada di dalam kemasan teh China. Barang tersebut berasal dari sindikat Golden Triangle (Segitiga Emas) di pedalaman Myanmar, Thailand, dan Laos. Golden Triangle merupakan kawasan Segitiga Emas yang menjadi pusat produksi berbagai jenis narkotika di Asia Tenggara. Mereka
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) telah dimulai pada Kamis (7/4/2022) dan ditargetkan rampung dalam sepekan. Salah satu subtsansi yang akan masuk dalam revisi UU PPP adalah ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus. Hal itu adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI masih mendalami keterlibatan tiga purnawirawan TNI yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan dan sewa satelit slot orbit 123º bujur timur Kementerian Pertahanan pada 2015-2021. “Izin Pak Panglima melaporkan perkembangan kasus satelit. Kemarin sudah diminta untuk tim penyidik dari kita (TNI), (kami) sudah melaksanakan koordinasi (dengan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurutnya, RUU tersebut sebagai salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. RUU TPKS juga merupakan payung hukum
