Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023. “Bukan korupsi, (tapi) pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi,
Kasus penganiayaan D (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20) merupakan titik awal dari rentetan kasus besar yang tengah terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak, buah dari kejadian penganiayaan itu membongkar kebusukan yang dilakukan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti yang diketahui, Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang
EKS Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai sistem perpajakan Indonesia harus diubah. Supaya kasus transaksi mencurigakan dan rekening gendut pejabat negara bisa diminimalkan. Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyebut sepatutnya memang Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk menggaet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo tetap menjadi calon presiden adalah keputusan mutlak. Hashim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar. Usia
Dugaan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mulai menemui titik terang. Harta kekayaan RAT yang tidak wajar dan didukung laporan PPATK telah mendorong kasus tersebut memasuki tahap penyidikan. Mantan Kabareskrim Susno Duadji mengatakan bahwa tindakan RAT bukan sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik. RAT sebenarnya
Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sepakat soal menguatkan pengakuan negara pada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini termasuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan. “Penguatan perlu dilakukan dengan upaya pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui penundaan Pemilu 2024 secara serta-merta, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022. Mekanisme soal persetujuan dari PT DKI Jakarta ini tidak tergantung pada ada tidaknya upaya banding yang ditempuh oleh
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dianggap terlalu reaktif dalam merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan agar tahapan Pemilu 2024 ditunda. Pasalnya, Mahfud meyakini bahwa ada ‘permainan’ di balik putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Prima tersebut. Partai Prima selaku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap seratusan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan setelah KPK melakukan pendalaman terhadap database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pahala mengatakan, mayoritas saham itu diatasnamakan istri para pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Alhasil, banyak yang tidak mencantumkannya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (20) kepada D (17) bukan sebuah penyiksaan, melainkan kejahatan pidana. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pengertian penyiksaan dalam konvensi anti penyiksaan adalah penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Penyiksaan juga bertujuan untuk memaksakan agar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui sama sekali tidak menghadirkan saksi saat persidangan gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat (Jakpus). Ketua KPU Hasyim Asy’ari menilai sejak awal gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima berada di luar kewenangan PN Jakpus. Menurut Hasyim, KPU merupakan pihak yang paling mengetahui kronologis perkara Partai
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah terus berupaya agar kasus korupsi Indosurya tidak berlanjut. “Kami akan terus bekerja. Kasus Indosurya ini tidak boleh berlanjut penipuannya dan korupsinya. Akan terus kita kejar dan kita lawan,” ujar Mahfud saat menggelar ‘Bedah Kasus Koperasi Simpan Pinjam
