Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terdiri dari sembilan bab dan 40 pasal itu mengamanatkan banyak hal, yang sangat ideal dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru. Namun, masih banyak pula yang perlu dirumuskan lebih detail dalam peraturan turunan di bawahnya guna memastikan apa yang diamanatkan dalam undang-undang (UU)
Kantor Staf Presiden mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kendati peraturan perundangan sudah diteken, ia mengatakan pembangunan secara resmi belum bisa dilakukan. Pemerintah harus lebih dulu menunggu selesainya sejumlah aturan turunan yang menjadi landasan kegiatan-kegiatan di ibu kota baru yang
Majelis hakim menyatakan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terbukti bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara pada Azis. Selain itu ia pun dikenai pidana denda senilai Rp 250 juta
Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan. Hal itu sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.
Pemerintah Indonesia segera memproses ratifikasi tiga perjanjian dengan Singapura. Indonesia dan Singapura telah melakukan perjanjian kerja sama dalam tiga hal, yakni Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR), Defence Cooperation Agreement atau kerja sama pertahanan (DCA), dan ekstradisi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Kejaksaan Agung membantu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Bantuan itu diberikan Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun). JAM-Datun Feri Wibisono menjelaskan, sebelum putusan arbitrase itu dapat dieksekusi, dua perusahaan itu
Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (15/2/2022), menyetujui 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Tujuh dari delapan RUU yang disetujui DPR adalah RUU terkait Provinsi.
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi permohonan maaf Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada keluarga almarhum Elfaldi, warga Parigi Moutong yang tewas tertembak saat berunjuk rasa menentang aktivitas pertambangan, Minggu (13/2) lalu. Bagi LPSK permohonan maaf itu tidak menghilangkan perbuatan pidana. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan lembaganya menyoroti atas
Salah satu poin dalam Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada pertengahan Januari 2022 adalah mengenai pendirian Otorita IKN Nusantara. Kehadiran lembaga baru tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan karena berada selevel dengan kementerian dan lembaga, namun dengan fungsi dan tugas kepala daerah. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Kementerian
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti dua kasus kekerasan yang dilakukan aparat Polri kepada rakyat di Wadas, Jawa Tengah, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kedua kasus itu terkait isu tambang. Di Parigi, seorang warga tewas karena peluru tajam. Komisi III DPR, seusai peninjauan ke Wadas, meminta Polri mengedepankan pendekatan humanis
Risiko dan potensi tindak pidana di metaverse pada dasarnya sama saja dengan isu-isu yang selama ini mengemuka di internet. Hanya saja, persoalan-persoalan itu jauh lebih besar di metaverse dibandingkan dengan yang terjadi di internet saat ini. Contoh tindak pidana yang mungkin terjadi di metaverse di antaranya pencucian uang, mengingat metaverse
