Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej gencar menyebarluaskan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke berbagai daerah Indonesia. Sebab ia mengakui perlu perubahan pola pikir masyarakat dalam penerapan KUHP Baru. Prof Eddy mengamati perilaku masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum sebagai korban.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak pernah menawarkan mediasi dalam proses penyelesaian gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Putusan atas perkara ini diketahui memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Hasyim menjelaskan, dalam salinan putusan PN Jakpus, memang terdapat penjelasan bahwa mediasi
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi disepakati Komisi II DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke sidang paripurna DPR. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan mempelajari laporan tersebut. Juru bicara berlatar belakang
Survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 34,8 persen pemilih muda menginginkan sosok pemimpin yang jujur dan tidak korupsi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, temuan ini berbeda dari dua pemilu sebelumnya, di mana publik lebih banyak menginginkan pemimpin yang merakyat
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menguatkan dugaan adanya manipulasi dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi mengungkapkan, adanya dugaan pemalsuan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu. Kuntadi menjelaskan, pembangunan dan penyediaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus bergerak cepat buat segera menyidik dugaan harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi artinya, kalau kita kaitkan juga dengan gambar yang besar, kemarin ada angka 300 yang disampaikan Pak Mahfud, memang sudah saatnya kita masuk ke penyidikan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah berpikir untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. “Secara institusi, pemerintah, posisi pemerintah, tidak pernah berpikir, bahkan men-drafting sekali pun untuk menunda pemilu,” ujar Bahtiar dalam Seminar Nasional Dies Natalis Ke-67 Institut Pemerintahan Dalam
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendukung arahan Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang meminta partai politik untuk berkampanye sesuai nilai-nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan cara-cara kotor. “Ya pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung adanya motif tak baik di balik skandal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto. Hal itu disampaikannya setelah dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (13/3/2023). Jimly mengatakan, perubahan kalimat dalam putusan
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) penting dalam kasus eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Sebab, ancaman hukuman dalam pasal TPPU bakal lebih berat dan mampu memberikan efek jera jika dibarengi dengan dugaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial agar berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk terus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendukung langkah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. “Sebagai mitra Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab
