Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW alias Indrasari Wisnu Wardhana jadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejaksaan Agung juga menjerat tiga orang dari pihak swasta. Mereka berinisial MPT (Komisaris PT Wilmar Nabati
Lembaga Bantuan Hukum Papua atau LBH Papua meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemekaran Provinsi Papua. “Sebab perumusan rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua dilakukan tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua,” ujar Ketua LBH Papua Emanuel Gobay kepada Tempo pada Ahad, 17 April 2022. Pada 12 April lalu, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tantangan yang dihadapi untuk penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan semakin berat. Di saat yang bersamaan Presiden mengatakan potensi kejahatan siber juga kain meningkat. “Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terosime,” kata Jokowi dalam peringatan 20 tahun Gerakan Anti-pencucian
Kuasa hukum keluarga enam anggota laskar FPI, Aziz Yanuar, mengaku masih menunggu respons Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) terkait laporan kasus para kliennya yang ditembak kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Insiden itu terjadi pada awal Desember 2020 lalu. Aziz mengatakan laporannya sudah dikirimkan oleh tim advokasi keluarga
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akui masih mengumpulkan bukti terkait dugaan penerimaan gratifikasi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili dilaporkan menonton MotoGP Mandalika dan menginap enam malam di hotel mewah kawasan Lombok dari pemberian perusahaan BUMN. Dewas KPK belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Lili dalam waktu dekat. “Masih
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II DPR menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Rencana pemekaran 3 provinsi di Papua ini menuai penolakan dari warga setempat. Bahkan beberapa kali menggelar demo menolak rencana pemekaran ini. Rifqi mengatakan target
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mendapat kritik keras dari sejumlah pihak usai masuk ke dalam Laporan Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tahun 2021. Dalam laporan yang diterbitkan AS bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, AS menyoroti pelanggaran kode etik
Pemerintah mengeklaim tidak menemukan penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) Usman Kansong mengaku pengawasan pada data yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari PeduliLindungi berjalan baik. Menurutnya, pengelolaan data PeduliLindungi oleh Kemenkes menjadi prioritas dengan sistem keamanan berlapis. Mulai
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai harus tetap membuktikan klaim mereka tentang keberadaan big data soal dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Pejabat publik ya mestinya harus bertanggung jawab terhadap
Penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) Kejaksaan Agung mulai memeriksa tiga saksi dari unsur militer dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menguraikan ketiga saksi itu
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu-satunya pihak yang menolak pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang merupakan bagian dari perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, revisi undang-undang tersebut memuat metode omnibus tak diatur syarat
Kejaksaan Agung menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencegah tindakan melawan hukum dan penegakan hukum. Hal ini dibahas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat menemui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung meminta dukungan PBNU dalam penegakan hukum. Terutama, kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani
