Peringatan 24 tahun Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 digelar di kampus Universitas Trisakti, Jakarta dengan sederhana dan khidmat. Rangkaian upacara dimulai pukul 08.15 WIB, dipimpin langsung Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Kadarsyah. Dalam acara ini, Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti Silmy Karim mengajak civitas academica untuk melanjutkan semangat dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E masih berjalan. Pengusutan kasus itu bukan didasari atas desakan. “KPK bekerja tentu bukan atas dasar ada desakan siapa pun,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (12/5). Ali mengatakan KPK bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses penanganan perkara didasari dengan kecukupan bukti yang ditemukan penyelidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat tersangka, termasuk Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, untuk mendalami awal mula pembahasan temuan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Selain tersangka Ade Yasin, tersangka lain yang diperiksa tersebut ialah Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).
Hari ini tepat 24 tahun lalu terjadi Tragedi Trisakti yang memilukan. 4 Mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak aparat keamanan ketika hendak membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa damai karena dampak krisis finansial sepanjang 1997 sampai 1999. Kematian keempat mahasiswa Trisakti itu kemudian memantik peristiwa Reformasi 1998 yang membuat Presiden Soeharto memutuskan berhenti dari jabatannya. Akan tetapi, di sisi lain pergantian rezim dari Orde Baru juga diwarnai aksi kerusuhan yang meletup di DKI Jakarta, yang menewaskan ribuan orang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pembuatan Undang-Undang (UU) tidak bisa sekadar berbasis kuantitas, tapi soal kualitas. Proses pembuatan UU lebih penting difokuskan pada mekanisme yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan kuantitas produk perundangan memang selalu menjadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap. Ade dan anak buahnya diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat agar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat ihwal
Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengakui adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres merupakan dinamika yang bisa dipahami. Meski demikian, tambahnya, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. “Contohnya pada
Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sama-sama turun. Namun demikian, angka kepuasan publik terhadap Jokowi masih lebih tinggi dibanding Ma’ruf. “Pak Jokowi masih ada kurang lebih 60 persen yang puas, sementara Pak Kiai Ma’ruf itu total hanya 45,2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya kesalahan mekanisme dalam pembayaran ajang balap Formula E. KPK menduga adanya kepentingan bisnis dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan bakal dikonfirmasi ke beberapa orang di PT Jakpro. Keterangan mereka dibutuhkan sebagai penyelenggara Formula E di DKI
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati tidak kooperatif saat akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua, Lili Pintauli Siregar (LPS). Hal itu menghambat pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Lili. “Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak koperatif,” kata
Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi pertama dalam tingkat kepercayaan masyakat terhadap lembaga tinggi negara. Di mana, TNI selama pascareformasi selalu menempati posisi puncak sebagai lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Senin (25/4/2022). Perkara nomor 54/PUU-XX/2022 tersebut diajukan Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam
