Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi. Johnny mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan. “Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny, dikutip
Pakar Siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec Pratama Dahlian Persadha menyinggung rentetan kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari data perusahaan baik negara maupun swasta seperti PLN, Indihome, hingga terbaru dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM masyarakat di Indonesia. Pratama pun mengatakan,
Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bisa tuntas di bulan Oktober. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan penerbitan Perppu dilakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu di 3 povinsi baru di Papua. “Selesai sebelum Oktober. Sederhana hanya lampira I,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, sebagai pelanggaran terhadap HAM. Dari hasil kesimpulan penyelidikan, dan investigasi yang dilakukan lembaga adhoc itu, terjadi dua praktik pelanggaran HAM. Pertama, kematian Brigadir J merupakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan sudah saatnya mengakhiri perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah berlangsung selama 59 tahun. Perubahan KUHP diakuinya bukan hal mudah. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Training of Trainer Sosialisasi RUU KUHP di Hotel
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menilai rekonstruksi kasus Ferdy Sambo yang dilakukan polisi sudah cukup baik. Persoalan motif pembunuhan tidak perlu dimunculkan dalam rekonstruksi. Hal ini disampaikan Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam paparan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Penilaian Publik atas Masalah Hukum
Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati perlunya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai akibat dibentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Hal itu merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI, Rabu (31/8/2022). Revisi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan Komisi III DPR berkomitmen mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. “Dalam kasus Sambo, Komisi III DPR melihat bergulirnya prosesnya selesai di peradilan, apakah dalam peradilan itu sesuai dengan
Komisi II DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-Undang DOB Papua Barat Daya. RUU yang mengatur pemekaran wilayah Papua tersebut ditargetkan bisa disahkan pada 6 September 2022. “Kami kan sudah susun jadwal dan harus komitmen pada jadwal itu. Mudah-mudahan tanggal 6 September ada paripurna, kita bisa masukkan ke dalam rapat
Pakar hukum pidana Prof DR Mudzakkir mengatakan adanya rekonstruksi polisi malah membuat semakin tidak jelas motif pembunuhan yang diduga dilakukan mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo terhadap ajudannya Brigadir Joshua. Bahkan tindakan yang kemarin dilakukan itu membuat korban kejahatan mengalami viktimisasi. ‘Imbas rekonstruksi kemarin korban kejahatan yang sudah meninggal
Setidaknya ada 80 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dipertimbangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya. Dari jumlah itu, 28 RUU di antaranya merupakan sisa pembahasan tahun ini. “Usulannya 80 RUU, di mana 28 RUU yang masih
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mendorong Presiden Joko Widodo lebih tegas mengingatkan pendukungnya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Tak cukup menyatakan bakal patuh pada konstitusi, Hadar bilang, seharusnya Jokowi meminta relawannya tak melanjutkan diskursus tersebut. Hadar mengatakan, pembatasan masa jabatan
