Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra memastikan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tak tumpang tindih antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Sebab, kawasan tersebut merupakan hutan tanaman industri (HTI). “IKN tidak ada tumpang tindih karena sebagian besar itu kan kawasan hutan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan yang terjadi akibat diaspora, kawin campur dan sebagainya. Revisi PP itu ditargetkan rampung tahun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sebaiknya para ahli dan pengajar tata negara tidak terlibat dalam agenda politik. Mahfud menyampaikan itu dalam acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) di Bali, Rabu (18/5). Mahfud menilai
Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Pertemuan ini, merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa Trisakti, pada Kamis (12/5/2022). Presiden BEM Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri mengungkapkan, kedatangan perwakilan dari 6 kampus Trisakti ke KSP untuk mempertanyakan upaya pemerintah dalam
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum menemukan indikasi dugaan uang hasil dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalir ke partai politik. “Kita lihat saja, anak-anak (penyidik) dalami alat bukti. Belum ada [uang hasil korupsi mengalir ke parpol],” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana
Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari menilai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak paham konsep putusan peradilan. Hal ini berkaitan dengan Tito yang mengatakan pembentukan peraturan pelaksana khusus mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah hanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan amar putusan yang harus dilaksanakan. Dia menjelaskan,
Manajer Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Busyrol Fuad menyinggung adanya paradoks dalam pemerintahan terait kebijakan agraria. Pernyataan ini diungkapkannya dalam merespons penangkapan 40 anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, Bengkulu. “Di satu sisi pemerintah sangat getol, bahkan menggaungkan pencapaian agenda reforma agrarian, misalnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, hari ini, Selasa (17/5). Lembaga Antikorupsi itu sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin. Sebelumnya, KPK membeberkan alasan baru memanggil Boyamin Saiman dalam dugaan pencucian uang Budhi Sarwono.
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memastikan jajarannya bakal menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sampai ke pengadilan. Kejaksaan Agung juga akan menjatuhkan hukuman secara adil. Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam menanggapi hasil survei nasional 5-10 Mei 2022, dengan 68,7 persen responden yakin Kejaksaan
Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, pihaknya akan mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran selama dilakukan untuk kepentingan dan keselamatan rakyat. Beni mengatakan, revisi UU tersebut dapat dilakukan dengan melihat
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan para menteri-menterinya agar fokus bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaan. Hal ini merespons pertanyaan adanya isu bahwa menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin mulai fokus pada Pemilu 2024 mendatang. “Belum (ada menteri yang kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus, itu jangan tinggalkan pekerjaan. Makasih,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih bisa mengusut dugaan rasuah pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Kasus itu tidak dihentikan meski Puspom TNI menghentikan perkara serupa. “Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru dan ada indikasi menguat di dalam
