Sengketa kasus Pilkada Serentak 2019 memang sudah selesai di ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Dari ratusan kasus gugatan Pilkada, ada satu yang masih berjalan sampai sekarang, yaitu sengketa Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Sengketa itu terjadi antara mantan wakil bupati Rusma Yul Anwar melawan bupati petahana Hendrajoni. Pada pilkada, Rusma
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana mengkritik pedas eks terpidana kasus korupsi AKBP Raden Brotoseno yang diduga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Menurutnya, keputusan tersebut sebenarnya menjadi bumerang bagi Korps Bhayangkara. Denny menyayangkan lemahnya semangat anti korupsi bahkan di kalangan penegak hukum seperti Polri. Padahal polisi seharusnya menjunjung
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, perilaku korupsi sangat bertentangan dengan setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila. Ia mengatakan, para koruptor tidak pancasilais. “Dalam konteks pemberantasan korupsi, jelas korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan sangat bertentangan dengan setiap butir sila Pancasila sehingga banyak yang mengatakan para koruptor tidak pancasilais
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara.Ajakan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/6). Dasar negara yang dirumuskan Sang Proklamator Soekarno itu, menurut kepala negara, bukan sekadar elemen yang mempersatukan
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara alias UU IKN. Dasar hukum pembentukan Ibu Kota baru tersebut digugat oleh enam pihak dan teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XX/2022. Adapun pihak yang mengajukan gugatan itu antara lain, M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Trisno Raharjo
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sempat memicu polemik kemungkinan besar segera disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR pada 25 Mei 2022, pemerintah dan Komisi III DPR sepakat tidak ada persoalan yang menjadi hambatan untuk mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Yang menjadi
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada sampai saat ini ada cara menggunakan TNI dan Polri aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. “Sebegitu jauh sistem hukum kita menyediakan cara untuk TNI/Polri menjabat kepala daerah. Sejauh orang-orang itu (anggota
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyinggung upaya judicial review pada aturan presidential threshold. Dia juga mengajak partai politik lain agar bisa memberikan alternatif calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu mengacu ambang batas suara. Menurut Syaikhu, presidentsial threshold 20 persen menghambat partai politik, termasuk PKS, mengusung kader di
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten menyatakan dua hakim PN Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Bante binisial YR (39) dan DA (39), sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Mereka memiliki 20.634 gram sabu-sabu. Kemudian, RASS yang berperan selaku kurir, juga menjadi tersangka. Menanggapi itu, Ahli Hukum Tata Negara, Agus Riewanto, menyebut adanya dua Hakim
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus segera dihentikan. Hal itu diungkapnya untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Lucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membeberkan progres pencarian tersangka buron, Harun Masiku. Lembaga antirasuah itu pun meminta masyarakat untuk memaklumi cara kerja KPK saat ini. Dia beralasan, bila KPK terlalu terbuka memberikan informasi maka hal tersebut justru akan menjadi kontraproduktif dalam proses pencarian tersangka buron dimaksud. Dia memastikan bahwa KPK
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan DPR dan pemerintah seharusnya tak buru-buru mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, dpr dan pemerintah masih harus meninjau ulang sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh publik beberapa waktu lalu secara transparan. Dia
