Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah ekonom di Tanah Air, bahwa ada 20-30% APBN yang digarong atau hangus. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk
Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Achiruddin Hasibuan memiliki transaksi tak wajar. Transaksi janggal itu bahkan sudah terjadi sebelum kasus penganiayaan yang melibatkan anak Achiruddin, Aditya Hasibuan. Achiruddin menjadi sorotan setelah video penganiayaan oleh putranya terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral beredar di
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menangani dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal segera dibentuk. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut dilibatkan dalam satgas tersebut. Meski demikian, Mahfud menyebut, dirinya telah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe. Dia bakal tetap mendekam di rumah tahanan (rutan) hingga 12 Mei 2023. “Berdasarkan penetapan pengadilan tipikor, telah dilakukan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka LE selama 30 hari ke depan, sampai dengan 12 Mei 2023 di Rutan KPK,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita uang senilai Rp5,6 miliar saat menggeledah kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tempat lainnya pada 13-14 April 2023. Sejumlah tempat lain dimaksud yaitu kantor Ditjen Perkeretaapian Kemenhub; rumah kediaman para tersangka; dan kantor pihak swasta yang menjadi rekanan. Upaya paksa itu terkait penyidikan kasus
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, salah satu penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 adalah korupsi dalam proses legislasi atau penyusunan undang-undang. Menurut Mahfud, hal itu diungkap oleh Transparency International Indonesia (TII) yang rutin mengadakan riset untuk menentukan IPK setiap tahun. Mahfud
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merespons Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terseret kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bandung. Yana baru saja diciduk dalam dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti Perludem Ihsan Maulana menilai fenomena kepala daerah terjerat kasus korupsi disebabkan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan kepada jajaran untuk tidak ragu-ragu ambil tindakan usai satu prajurit TNI meninggal dunia ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait operasi pembebasan pilot Susi Air di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (16/4). Selain korban meninggal, ada beberapa prajurit yang masih dicari usai terlibat kontak tembak. “TNI
Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti dikabarkan tengah digadaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelisik kemungkinan itu. “Sekali lagi, kami nanti akan menelisik lebih lanjut, akan mengkaji, apakah mungkin kantor yang merupakan aset dari negara itu dijaminkan kepada bank untuk kredit,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di
Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul mengaku tidak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah juragan. Pengakuan itu disampaikan Bambang Pacul, anggota Fraksi PDIP, menjawab permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat kerja
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK menyamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masjid. Dua lembaga itu hanya bisa berfungsi efektif kalau terbebas dari kepentingan politik. Karena itu, JK berharap agar KPK bersikap independen. Jangan terpengaruh kepentingan politik tertentu. “Jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan 10 orang pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Seluruh pejabat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) setelah sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (11/4/2023). “Kami sampaikan permohonan maaf atas
