Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemilik money changer berinisial DT dalam kasus tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan DT diperiksa sebagai saksi yang terkait dengan perkara dengan total proyek senilai
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan agar Rancangan Undang-undang Perampasan Aset bisa segera disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Komisi selalu mendukung upaya percepatan RUU Perampasan Aset. Selain itu, Ali mengatakan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung langsung oleh Presiden Joko
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto merupakan masalah serius apabila terbukti. Dugaan perubahan substansi yang dimaksud Dr Palguna tersebut ialah diubahnya frasa ‘dengan demikian’ menjadi ‘ke depannya’ dalam putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya membutuhkan kepastian berkaitan dengan sistim proporsional tertutup atau terbuka yang akan diimplikasikan dalam Pemilu. Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan kepastian sistim pemilu ini diperlukan KPU mengingat implikasinya nanti tak hanya untuk parpol semata. Lebih dari itu, kepastian sistim pemilu juga berkaitan dengan
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri. “Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI
Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai sistem proporsional terbuka, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/2) pukul 10.00 WIB. Pada sidang tersebut, Mahkamah akan mendengarkan pihak terkait dalam pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Rektor Unipa, Dr Meky Sagrim SP M
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyatakan siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Namun, kemungkinan dirinya tak dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini, Kamis (9/2). Johnny
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station atau korupsi BTS di Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus dikembangkan. Burhanuddin membuka peluang untuk memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Burhanuddin pun menyebut satu tersangka baru juga
Pemerintah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja masih relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia. Bagi Ma’ruf, keberadaan Perppu tersebut hanya sebagai back-up pemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Apabila langkah tersebut dinilai bermasalah, pemerintah menunggu respon
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya dan aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai langkah perbaikan setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, agar memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jokowi juga mengingatkan aparat penegak
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memulai penyelidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Bareskrim memanggil sejumlah saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Whisnu menambahkan saksi-saksi yang diperiksa, diantaranya para korban, pengurus, serta anggota Indosurya Inti Finance. Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga melakukan penyelidikan dengan
