Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tidak kunjung menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menandakan payung hukum tersebut tidak terlalu punya urgensi. DPR RI batal membahas Perppu Cipta Kerja pada masa sidang paripurna terakhir periode
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut merespons vonis satu tahun dan enam bulan penjara terhadap Richard Eliezer atau Bharada E terkait pembunuhan Brigadir J. Menurut Mahfud, majelis hakim memiliki keberanian dan objektif dalam membaca seluruh fakta persidangan. Oleh karena itu, Mahfud menilai, hukuman yang
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru bakal mengambil peran dalam proses pembebasan pilot Susi Air yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM di wilayah Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sebagaimana diketahui saat ini Philips Marks Merthens dijadikan sandera oleh TPNPB-OPM di bawah pimpinan Egianus
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot empat poin. Dari sebelumnya 38 pada 2021, menjadi 34 di 2022. Kondisi tersebut membuat peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dan lainnya. Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan mendalam dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja dilakukan di tingkatan Panitia Kerja (Panja). “Nanti diperdalam di tingkatan panja,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2). Dia menjelaskan Undang-Undang
Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memasuki babak akhir, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, ajudan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo menjadi terdakwa terakhir yang bakal mendengarkan vonis
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kembali menjadwalkan panggilan pemeriksaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate terkait kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022, pada
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, sebanyak 10 pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan dicabut dalam pembahasan revisinya. Pencabutan tersebut terjadi karena sahnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun 10 pasal yang
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari vonis yang dijatuhkan hakim kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Adapun Sambo dan Putri masing-masing divonis hukuman mati dan pidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tak heran dengan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. ICW menuding penyebab turunnya IPK adalah kinerja KPK saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi yang digelar oleh Total Politik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung percepatan pegesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurut Mahfud, percepatan itu diperlukan agar para pekerja rumah tangga dapat terhindar dari berbagai tindakan kekerasan dan mendapatkan perlindungan. Dukungan percepatan itu disampaikan Mahfud di tengah kegiatan jalan
Reputasi peradilan Indonesia akan dipertaruhkan di sidang vonis Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2). Jika majelis memberikan putusan yang adil untuk semua, maka wibawa lembaga peradilan akan terangkat di mata publik. “Putusan besok itu
