Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, memberikan tanggapan soal Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap polisi karena diduga menjual narkoba hasil sitaan polisi. Dia menilai kasus Teddy membuktikan adanya perang bintang di internal Polri. Perang bintang itu menurut Reza, sangat toxic dan berbahaya. Perang bintang semacam ini, menurutnya, membuktikan adanya saling
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan melaksanakan sidang perdana kasus pembunuhan berencana oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. Sidang tersebut tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Senin (10/10/2022) dengan nomor perkara 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Berdasarkan jadwal, sidang bakal dimulai pada pukul 10.00
Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi stadion Kanjuruhan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Jumat (14/10). “Besok saya akan melapor ke presiden soal temuan TGIPF,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDI Perjuangan,
Relasi antara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mantan atasannya, Ferdy Sambo, terus menghangat menjelang persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pekan depan. Menjelang sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan, Sambo dan Eliezer kembali terlibat adu argumen seputar peristiwa
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menilai Pengadilan HAM berat Paniai yang bergulir di Pengadilan HAM pada PN Makassar kurang greget. Hal itu disampaikan Amir yang menyaksikan langsung jalannya sidang lanjutan pada Kamis (13/10) ini, dengan agenda pemeriksaan enam saksi. Dua dari enam saksi yang dihadirkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo serius memperhatikan pengusutan tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ia mengatakan Jokowi akan segera menentukan langkah terkait insiden tragis tersebut bersama dengan FIFA setelah ada laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Namun, Mahfud tak
Tokoh Pemuda Papua, Robert Entong, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe supaya bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang dilakukannya dan tidak menyalahgunakan hukum adat. “Lukas Enembe dipilih menjadi gubernur karena dipilih rakyat. Jadi yang digunakan adalah hukum pemerintah, jangan menyalahgunakan hukum adat,” kata Robert dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, keluarga dan kuasa
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentang keras tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencopot hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, presiden menjadi satu-satunya cabang kekuasaan di Indonesia yang hingga kini belum menyatakan sikap terkait polemik tersebut. “Mestinya Pak Jokowi dapat menegaskan sikapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas dengan segera menangkap dan menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut ICW, hal itu mesti dilakukan supaya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dan gratifikasi yang disangkakan kepada Enembe tidak berkepanjangan. “Ketimbang perkara ini terus berlarut-larut, ICW mendesak KPK agar segera
Kemungkinan keringanan hukuman untuk Bharada E alias Richard Eliezer, tersangka dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) Miko Ginting mengatakan, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan hakim. “Kalau soal keringanan hukuman dan sebagainya, vonis hakim itu kan bergantung pada, satu, perbuatan, kedua, ancaman pidananya, ketiga,
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mulai memasuki tahap analisa hasil investigasi terkait tragedi Kanjuruhan, Rabu (12/10/2022). Setelah menyelesaikan laporan tersebut, selanjutnya TGIPF akan menyerahkan hasil temuannya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10/2022). “Besok tim (hari ini) akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dicopot dari jabatan dan dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kapolri. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/2134/X/K2P/2022 yang diterbitkan Senin (10/10/2022). Sebelumnya, desakan untuk mencopot jabatan Kapolda Jatim datang dari berbagai pihak terkait dengan adanya
