Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi permohonan maaf Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada keluarga almarhum Elfaldi, warga Parigi Moutong yang tewas tertembak saat berunjuk rasa menentang aktivitas pertambangan, Minggu (13/2) lalu. Bagi LPSK permohonan maaf itu tidak menghilangkan perbuatan pidana. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan lembaganya menyoroti atas
Salah satu poin dalam Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada pertengahan Januari 2022 adalah mengenai pendirian Otorita IKN Nusantara. Kehadiran lembaga baru tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan karena berada selevel dengan kementerian dan lembaga, namun dengan fungsi dan tugas kepala daerah. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Kementerian
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti dua kasus kekerasan yang dilakukan aparat Polri kepada rakyat di Wadas, Jawa Tengah, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kedua kasus itu terkait isu tambang. Di Parigi, seorang warga tewas karena peluru tajam. Komisi III DPR, seusai peninjauan ke Wadas, meminta Polri mengedepankan pendekatan humanis
Risiko dan potensi tindak pidana di metaverse pada dasarnya sama saja dengan isu-isu yang selama ini mengemuka di internet. Hanya saja, persoalan-persoalan itu jauh lebih besar di metaverse dibandingkan dengan yang terjadi di internet saat ini. Contoh tindak pidana yang mungkin terjadi di metaverse di antaranya pencucian uang, mengingat metaverse
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kini memutuskan perkara itu akan ditangani secara koneksitas, yakni dengan peradilan umum dan peradilan militer.
Bekas Wakil ketua DPR Azis Syamsuddin akan menjalani sidang pembacaan vonis dalam perkara suap hari ini atau Senin, 14 Februari 2022. Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri berharap putusan majelis hakim untuk Azis akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat bukti yang
Keputusan pemerintah mengembalikan program Jaminan Hari Tua ke fungsi awalnya sebagai tabungan masa tua dinilai terlalu terburu-buru. Sebelum mengubah aturan itu, pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi dan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai program tunjangan pengangguran yang baru. Aturan sebelumnya, Permenaker No 19/2015, yang memungkinkan pekerja peserta BP Jamsostek mengklaim
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, ada sejumlah fakta yang ditemukan Komnas HAM saat bertemu warga. Salah satunya adanya trauma yang dialami warga Wadas usai ditangkap oleh aparat kepolisian. Komnas HAM juga menemukan fakta terkait simpang siurnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas. Menurut temuan awal
