Enam orang tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, hingga kini belum ditahan kepolisian. Tragedi yang terjadi pada 1 November 2022 lalu itu menewaskan setidaknya 133 orang, dan lebih dari 500an terluka. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan belum ditahannya para tersangka itu karena penyidik masih terus melakukan proses penyidikannya. Apalagi, kata
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengingatkan agar semua elemen bangsa termasuk santri bisa waspada terhadap musuh yang sangat berbahaya saat ini. Musuh yang dimaksud yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Menurut dia, dalam mewaspadai dan melawan musuh bersama itu, santri diimbau bisa mengamalkan dan menjaga Pancasila sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) dan sejumlah aturan turunan lain untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). “Itu harus ada perpres dan aturannya dulu. Sekarang kita sedang siapkan,” ujar Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan PSSI membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan kepolisian yang memungkinkan penggunaan gas air mata di dalam stadion. PSSI berkedudukan pihak penginisiasi. Dalam kerja sama itu, tidak ada klausul larangan masuknya gas air mata ke stadion. Padahal, penggunaan gas air mata telah dilarang
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali melaksanakan sidang pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabat atau Brigadir J dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota keberataan (eksepsi) terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi, Kamis (20/10/2022). “Agenda sidang hari ini tanggapan JPU atas eksepsi dari penasehat hukum terdakwa,”
Pemerintah mengakui proses reformasi moral dan kultural di tubuh kepolisian tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, hingga saat ini perilaku aparat kepolisian kerap diwarnai praktik hedonisme dan kesewenang-wenangan. Yang menjadi semakin pelik, tambah Mahfud, praktik hedonisme dan kesewenang-wenangan ini berlangsung masif
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun meyakini nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh terdakwa dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, bakal ditolak hakim. Alasannya, kata Gayus, adalah dia menilai eksepsi yang disampaikan Sambo melampaui dakwaan formil yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Gayus mengatakan, dari surat dakwaan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan hasil laporan investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Adapun laporan tersebut dinilai tidak tegas, karena mengkonstruksikan tragedi di Stadion Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, bukan sebagai pidana biasa. Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut ada dugaan terjadi serangan sistematik oleh
Empat anggota kepolisian yang terlibat kasus peredaran narkoba bersama eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, dicopot dari jabatannya. Rinciannya, eks Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawira Negara, Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, anggota Polsek Tanjung Priuk Aiptu Janto Situmorang dan anggota Polres Metro Jakbar Aipda Achmad Darwawan.
Penasihat Hukum Ferdy Sambo sudah mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dijatuhkan tim jaksa penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya. Adapun pihak Ferdy Sambo menilai bahwa JPU tidak cermat dalam menguraikan rentetan peristiwa dan mengabaikan fakta yang telah ditemukan penyidik.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Invantino di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2022. Rencana pertemuan ini sudah diumumkan sejak pekan lalu atau pasca tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya bersikap profesional dalam menangani dugaan perkara korupsi. Firli menegaskan KPK punya cara kerja yang tak melayani atau berdasarkan hasrat politik. Menurut dia, KPK juga tak akan terpengaruh kekuasaan mana pun. Apalagi punya kepentingan politik di balik proses penegakan hukum. Firli sebelumnya
