Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (20) kepada D (17) bukan sebuah penyiksaan, melainkan kejahatan pidana. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pengertian penyiksaan dalam konvensi anti penyiksaan adalah penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Penyiksaan juga bertujuan untuk memaksakan agar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui sama sekali tidak menghadirkan saksi saat persidangan gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat (Jakpus). Ketua KPU Hasyim Asy’ari menilai sejak awal gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima berada di luar kewenangan PN Jakpus. Menurut Hasyim, KPU merupakan pihak yang paling mengetahui kronologis perkara Partai
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah terus berupaya agar kasus korupsi Indosurya tidak berlanjut. “Kami akan terus bekerja. Kasus Indosurya ini tidak boleh berlanjut penipuannya dan korupsinya. Akan terus kita kejar dan kita lawan,” ujar Mahfud saat menggelar ‘Bedah Kasus Koperasi Simpan Pinjam
Operasi penyelamatan pilot Susi Air Philips Max Marten meluas ke beberapa wilayah di luar Kabupaten Nduga. Masyarakat sipil yang berada di Distrik Paro dan Meborok dan perkampungan lain di sekitarnya memilih mengungsi ke kota maupun hutan. Anggota DPRD Kabupaten Nduga Leri Gwijangge perluasan operasi militer perlu diikuti dengan langkah penyelamatan
Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) secara resmi memberikan perlindungan kepada D (17), korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandy Satrio. Penetapan status terlindung untuk D diputuskan dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK yang digelar Senin (6/3/2023). Apa saja yang akan diterima D setelah resmi menjadi terlindung LPSK? Ketua LPSK Hasto Atmojo
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Jokowi menilai keputusan itu kontroversial. Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman khawatir jika penelusuran harta kekayaan gendut para pejabat hanya berhenti di Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto saja. Padahal, menurut dia, fenomena kekayaan tak wajar pejabat sudah menjadi rahasia umum terjadi di semua lembaga negara. Zaenur mengatakan kekhawatirannya tersebut berasal dari sikap pemerintah
Juru Bicara Komisi Yudisal (KY) Miko Ginting menyampaikan KY tengah mendalami putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal putusan penundaan Pemilu pada persidangan perdata Partai Prima 2 Maret 2023. Rencananya Komisi Yudisial akan memanggil ketiga Hakim PN Jakarta Pusat yaitu T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban. KY juga telah
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan otoritasnya untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu). Baru-baru ini, pengujian terhadap Perppu Cipta Kerja diajukan oleh masyarakat ke MK. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam kuliah umum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Plaza Medan, Sumatera Utara yang dihadiri
Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Dody Prawiranegara soal mengganti barang bukti dengan Trawas. Ahli Bahasa Krisanjaya mengatakan pemaknaan kata Trawas tidak bisa jadi objek yang ditukar. Trawas merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Teddy Minahasa membantah menyuruh Dody
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan mantan pejabat di jajaran Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo bisa dijerat dengan Undang-Undang No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harta kekayaan Rafael ini tengah ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya bisa dong TPPU pidana serius lebih
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berkomentar keras soal putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu yang adalah ranah hukum pemilu dan bukan
