Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI,
Kelakuan Mario Dandy Satrio (20) memasang kabel ties sendiri di ruangan penyidik menuai sorotan. Hal ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara. Seperti diketahui, ulah Mario Dandy memasang kabel ties sendiri itu terjadi sebelum ia dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, pada Jumat (26/5). Saat itu Mario
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Kontitusi (MK) mengusut dugaan kebocoran informasi soal putusan MK terkait sistem pemilihan legislatif (pileg). Sebab, menurut dia, putusan MK yang belum dibacakan masih berstatus rahasia negara. Mahfud bahkan mengatakan dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun langsung berlaku. Dengan demikian Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama satu tahun hingga Desember 2024. “Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima uji materi atau judicial review Pasal 100 (1), Pasal 237 huruf C, Pasal 256 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Uji materi terhadap tiga Pasal di KUHP terkait hukuman mati, lambang negara, dan unjuk rasa itu dilayangkan oleh
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, mengatakan, Pancasila dapat menjadi vaksin ideologi untuk menjaga keutuhan bangsa menyusul dinamika politik nasional yang semakin memanas menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal itu diungkapkan Sidarto yang juga pernah menjadi ajudan terakhir Presiden Soekarno (1967-1968) saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi kelompok terarah (FGD)
Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mencatat nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden (Capres) dengan elektabilitas tertinggi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Tingginya elektabilitas Prabowo itu tercermin melalui tiga jenis simulasi, yakni simulasi 10 nama, simulasi 3 nama, dan 2 nama capres. Dalam simulasi 10 nama
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan walaupun sudah diperiksa selama 7 jam oleh penyidik. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan keputusan penahanan merupakan wewenang penyidik untuk memastikan suatu penyidikan berjalan efektif dan efisien. Menurut Ghufron tidak ada keharusan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap
Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020, sudah masuk radar Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Bahkan, skandal korupsi dana bansos penanganan Covid-19 sudah masuk radar inspektorat sejak awal pemeriksaan korupsi bansos. Menyinggung mengapa penggeledahan Kantor Kemensos terkait korupsi bansos beras baru dilakukan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan mengenai agenda rapat paripurna, di mana salah satunya membacakan surat presiden (Surpres). Namun, saat ini DPR memiliki fokus agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, fokus agenda
Sejumlah korban penipuan bermodus penjualan jasa titip (jastip) tiket konser Coldplay telah selesai diklarifikasi terkait laporan mereka di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa (23/5). Kuasa hukum korban, Muhammad Zainul Arifin, mengatakan, selama pemeriksaan, pihak korban turut menyerahkan 23 akun media sosial yang diduga telah melakukan penipuan penjualan tiket
