Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Jimly Asshiddiqie Singgung Motif Tak Baik di Kasus Pengubahan Substansi Putusan MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung adanya motif tak baik di balik skandal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto. Hal itu disampaikannya setelah dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (13/3/2023). Jimly mengatakan, perubahan kalimat dalam putusan

Selengkapnya »
14 Maret 2023

Samad Setuju Rafael Dijerat TPPU dan Dimiskinkan

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) penting dalam kasus eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Sebab, ancaman hukuman dalam pasal TPPU bakal lebih berat dan mampu memberikan efek jera jika dibarengi dengan dugaan

Selengkapnya »
14 Maret 2023

Jokowi Minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Kolaborasi Jamin Kepastian Hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial agar berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk terus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendukung langkah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. “Sebagai mitra Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab

Selengkapnya »
14 Maret 2023

Buntut Panjang Kasus Penganiayaan D: Ungkap Harta Tersembunyi Rafael dan Bongkar Dugaan Pencucian Uang Pegawai Kemenkeu

Kasus penganiayaan D (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20) merupakan titik awal dari rentetan kasus besar yang tengah terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak, buah dari kejadian penganiayaan itu membongkar kebusukan yang dilakukan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti yang diketahui, Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang

Selengkapnya »
13 Maret 2023

Indonesia Butuh Instrumen Perampasan Aset Hasil Kejahatan

EKS Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai sistem perpajakan Indonesia harus diubah. Supaya kasus transaksi mencurigakan dan rekening gendut pejabat negara bisa diminimalkan.  Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyebut sepatutnya memang Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi

Selengkapnya »
13 Maret 2023

Gerindra Buka Peluang Duetkan Prabowo – Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk menggaet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo tetap menjadi calon presiden adalah keputusan mutlak. Hashim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar. Usia

Selengkapnya »
13 Maret 2023

KPK Harus Gerak Cepat Bongkar Korupsi Pejabat Pajak

Dugaan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mulai menemui titik terang. Harta kekayaan RAT yang tidak wajar dan didukung laporan PPATK telah mendorong kasus tersebut memasuki tahap penyidikan. Mantan Kabareskrim Susno Duadji mengatakan bahwa tindakan RAT bukan sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik. RAT sebenarnya

Selengkapnya »
10 Maret 2023

Perspektif Gender dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sepakat soal menguatkan pengakuan negara pada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini termasuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan. “Penguatan perlu dilakukan dengan upaya pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,

Selengkapnya »
10 Maret 2023

Prima Kritik Mahfud soal Putusan PN Jakpus: Nafsu dan Tidak Teliti

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dianggap terlalu reaktif dalam merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan agar tahapan Pemilu 2024 ditunda. Pasalnya, Mahfud meyakini bahwa ada ‘permainan’ di balik putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Prima tersebut. Partai Prima selaku

Selengkapnya »
09 Maret 2023

KPK Ungkap 134 Pegawai Ditjen Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap seratusan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan setelah KPK melakukan pendalaman terhadap database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pahala mengatakan, mayoritas saham itu diatasnamakan istri para pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Alhasil, banyak yang tidak mencantumkannya

Selengkapnya »
09 Maret 2023
Search