Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) terhadap UUD 1945 yang diajukan sejumlah pihak. Adapun tiga perkara pengajuan formil yang ditolak, yakni perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Abdullah Hehamahua. Lalu, perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Guru Besar
Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dari jabatannya dalam kasus tewasnya Brigadir Yoshua alias Brigadir J. “Sudah saatnya penanggung jawab Tim Khusus Polisi Tembak Polisi,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Tim Gabungan Khusus, dan Polda Metro Jaya melakukan kerja cepat dalam pengungkapan, dan proses penyidikan insiden tembak-menembak di rumah Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo, eks Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, perintah cepat tersebut agar kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi membantah rencana penangkapan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bocor. Menurut KPK, tersangka memang kerap mengindar dengan berbagai cara. “KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 19
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendorong terbentuknya payung hukum bersama terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Sebab, mekanisme itu tidak hanya diatur oleh Kejaksaan, tapi juga lembaga hukum lain seperti Polri maupun Mahkamah Agung. Menurut Burhanuddin, saat ini belum ada keseragaman mengenai pendekatan RJ dalam sistem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia merupakan tersangka dugaan korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan pemkab Mamberamo, Papua. “Benar, KPK nyatakan telah masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di
Dewan Pers mengungkap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuat media massa rentan melakukan swasensor (self-censorship). Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifi menyebut swasensor ini terjadi sebab RKUHP memiliki pasal-pasal yang membatasi kebebasan pers. Nantinya, kata Arif, pihaknya menilai swasensor yang terjadi di media massa dapat merugikan masyarakat secara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto segera melakukan ‘bersih-bersih’ di internalnya, mulai dari jajaran kantor pertanahan (Kantah) hingga Kementerian. Hal itu disampaikannya menyusul penangkapan empat pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diduga terkait sindikat mafia tanah. Pasalnya, Junimart menilai, persoalan mafia tanah tak
Kasus polisi menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J membuat Polri mendapat cecaran dari berbagai pihak. Polri diminta menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lantaran banyak kejanggalan dalam tewasnya Brigadir J sebagai ajudan Sambo. Teranyar, keluarga Brigadir J
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak ingin terjebak pada motif peristiwa versi kepolisian terkait peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menilai, motif peristiwa yang disampaikan polisi terkait insiden tembak-menembak antara Bharada E dan Brigpol
DPR akan mulai melakukan pembicaraan mengenai Rancangan Undang-Undang atau RUU Narkotika di tingkat panitia kerja atau Panja. “Sampai saat ini pembahasan di tingkat Panja belum dilakukan. Namun, direncanakan akan mulai dilakukan pada masa sidang berikutnya. Saat ini seluruh fraksi melakukan persiapan masing-masing,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I
Walau masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bisa berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Bahkan, sejumlah pasal di dalam RKUHP dinilai bisa mengancam kebebasan pers. Padahal, kebebasan pers yang ada saat ini diperjuangkan melalui proses legislasi
