Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta lembaga filantropi dapat bersikap transparan ihwal pendanaan. Hal itu menyusul dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Jadi nanti laporan-laporan keuangannya agar lebih terbuka sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan (penyelewengan),” ujar Ma’ruf, Rabu (27/7). Ma’ruf menjelaskan dengan cara tersebut dapat memberikan
Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyesali kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Yenti, adanya tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia membuat pengawasan atau kontrol terhadap suatu lembaga atau organisasi jadi tidak maksimal. Di satu sisi, ACT sudah memiliki izin Pengumpulan Uang dan
Proses ekshumasi makam dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akan dilakukan pada hari ini, Rabu (27/7/2022). Proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap makam dan jasad Brigadir J dilakukan atas permintaan keluarga mendiang. Sebab, sampai saat ini kronologi seputar kematian ajudan Kepala Divisi Profesi dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terkait praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, hari ini, Rabu (27/7). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis menang dalam sidang praperadilan itu. “Tentu kami sangat optimistis permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka (Mardani) ini akan ditolak hakim,” kata
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin (25/7/2022). Adapun Brigadir J adalah polisi yang tewas diduga akibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Kadivpropam nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat, 8 Juli. Dalam pemanggilan
Mahkamah Agung (MA) mengumumkan delapan calon hakim Ad Hoc yang bakal mengadili perkara Hak Asasi Manusia (HAM) berat tahun 2022. Para hakim yang dinyatakan lulus sampai seleksi tahap akhir diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui Surat Nomor 004/Pansel-HAM7/2022 tertanggal 25 Juli 2022. “Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM
Mabes Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus pengelolaan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomis Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ahyudin (A), mantan Presiden ACT, dan Ibnu Khadjar (IK), Presiden ACT, sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya Heriyana Hermain (HH) dan N Imam Akbari (NIA).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming jika yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan kedua oleh tim penyidik. “Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dua kali dipanggil tidak hadir, ya, kami punya penyidik, penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengkritisi, gagalnya jemput paksa Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada kebocoran informasi. Padahal, Ricky tengah dalam proses pemeriksaan dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Azmi mensinyalir, kaburnya Ricky menjadi bukti kian lemahnya KPK. Kebocoran informasi ini menunjukkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali angkat suara dan memberikan peringatan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo. Jokowi pertama kali membahas hal ini pada Selasa (11/7) atau sehari berselang setelah kasus penembakan itu terungkap ke publik. Kala itu,
Habib Rizieq Shihab (HRS) bebas bersyarat dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Rabu (20/7/2022). Tim kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar mengatakan kliennya telah menjalani 2/3 masa tahanan sehingga berhak ikut program bebas bersyarat. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 15 November 2021 yang telah berkekuatan
Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan penelitian atas manfaat ganja medis bagi kesehatan. Perintah ini dikeluarkan MK usai menolak gugatan legalisasi ganja medis. Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan narkotika golongan I. “Mahkamah berpendirian agar
