Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR, menyampaikan permintaan maaf kepada tim penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan karena berbohong. “Saya izin meminta maaf sama komandan dan senior saya karena tidak jujur dari awal. Saya hanya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) terus berjalan. “Tujuan dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara kan selesainya penanganan perkara itu sendiri. Dalam berkas perkara perlu teman-teman pahami, itu akan ada P21 berkas itu lengkap, itu dua
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menduga sejumlah pasal yang dinilai ‘antidemokrasi’ di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena rezim penguasa membutuhkan tameng. “Saya menduga bahwa keberadaan pasal antidemokrasi yang masih dipertahankan oleh pemerintah hari ini merupakan bagian bahwa pemerintah itu sadar bahwa kinerjanya itu buruk,” ujar Kepala Bidang
Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan menghentikan proses hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa meskipun ia telah mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus peredaran gelap narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa menyatakan pencabutan BAP tak membuat perbuatan dugaan pidana Teddy gugur. Mukti mengatakan bahwa pencabutan
Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengungkap alasan penundaan pembahasan RKUHP antara pemerintah dengan Komisi III DPR. Sedianya, pembahasan tersebut dijadwalkan dilaksanakan besok pada 21-22 November 2022. Ia menjelaskan, penundaan dilakukan karena tim ahli dan sosialisasi RKUHP bersama Kemenkumham perlu melaporkan hasil sosialisasi kepada Presiden Joko Widodo. “Karena
Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Padahal, daerah dengan sistem pemerintahan yang berazaskan otonomi daerah, diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda ICMI Dr. Ismail Rumadan
Kejaksaan Agung menyiapkan opsi menggugat pelaku peredaran obat sirop tercemar zat kimia berbahaya yang diduga kuat sebagai penyebab kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Secara pidana, Kejaksaan Agung mendukung percepatan penegakan hukum agar ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Ketut menjelaskan, opsi perdata ini bisa dilakukan apabila perkara
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mendorong agar pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Pasalnya, peretas Bjorka kembali beraksi dengan menjual 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan, dengan disahkannya UU PDP sudah disahkan, semestinya pemerintah harus menjaga
Keluarga korban ingin Tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pendamping Tim Gabungan Aremania sekaligus Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan menyampaikan keinginan keluarga korban itu saat di Komnas HAM. “Serangan itu bukan secara impulsif tapi sistematis,” kata Andy di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Kamis (17/11).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Mahkamah Agung (MA) memperbaiki diri pascapenetapan dua hakim agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tidak ada institusi yang sempurna. Namun, menurutnya, lembaga penegak hukum seperti MA dan Polri harus memperbaiki internalnya. Ia menerangkan, tugas DPR
Bareskrim Polri bakal mengumumkan tersangka terkait dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pada Kamis (17/11) hari ini. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto memastikan pihaknya telah mengantongi tersangka dalam kasus tersebut usai melakukan gelar perkara kemarin. Kendati demikian, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut
Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai, saat ini pemerintah tengah memasuki periode krusial dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi. Pasalnya, meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun aturan turunannya belum rampung sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini, aturan terkait pembentukan lembaga pengawasan data
