KEGIATAN

Vonis 3,5 Tahun Penjara Azis Syamsuddin yang Dinilai Terlalu Rendah

Majelis hakim menyatakan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terbukti bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara pada Azis. Selain itu ia pun dikenai pidana denda senilai Rp 250 juta

Selengkapnya »

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,

Selengkapnya »

IKN Nusantara Akan Setara dengan Aceh dan Yogya, Ini Sejumlah Kekhususannya

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan. Hal itu sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.

Selengkapnya »

Pemerintah Segera Proses Ratifikasi Tiga Perjanjian dengan Singapura

Pemerintah Indonesia segera memproses ratifikasi tiga perjanjian dengan Singapura. Indonesia dan Singapura telah melakukan perjanjian kerja sama dalam tiga hal, yakni Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR), Defence Cooperation Agreement atau kerja sama pertahanan (DCA), dan ekstradisi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)

Selengkapnya »

Kejagung Bantu Menhan Gugat Putusan Arbitrase soal Satelit

Kejaksaan Agung membantu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Bantuan itu diberikan Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun). JAM-Datun Feri Wibisono menjelaskan, sebelum putusan arbitrase itu dapat dieksekusi, dua perusahaan itu

Selengkapnya »

LPSK: Permohonan Maaf Kapolda Sulteng Tak Hapus Pidana

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi permohonan maaf Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada keluarga almarhum Elfaldi, warga Parigi Moutong yang tewas tertembak saat berunjuk rasa menentang aktivitas pertambangan, Minggu (13/2) lalu. Bagi LPSK permohonan maaf itu tidak menghilangkan perbuatan pidana. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan lembaganya menyoroti atas

Selengkapnya »

Pemerintah Masih Persiapkan Pendirian Otorita IKN

Salah satu poin dalam Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada pertengahan Januari 2022 adalah mengenai pendirian Otorita IKN Nusantara. Kehadiran lembaga baru tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan karena berada selevel dengan kementerian dan lembaga, namun dengan fungsi dan tugas kepala daerah. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Kementerian

Selengkapnya »

Saatnya Menakar Potensi Problem di ”Metaverse”

Risiko dan potensi tindak pidana di metaverse pada dasarnya sama saja dengan isu-isu yang selama ini mengemuka di internet. Hanya saja, persoalan-persoalan itu jauh lebih besar di metaverse dibandingkan dengan yang terjadi di internet saat ini. Contoh tindak pidana yang mungkin terjadi di metaverse di antaranya pencucian uang, mengingat metaverse

Selengkapnya »

Selangkah Lebih Dekat untuk Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kini memutuskan perkara itu akan ditangani secara koneksitas, yakni dengan peradilan umum dan peradilan militer.

Selengkapnya »
Search