Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan penyelidikan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) bakal dilakukan dengan terbuka. Akuntabilitas dipastikan dijunjung tinggi. “Saya kira nanti ikuti saja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan apa hasil penyelidikannya,” kata Firli di Jakarta, Jumat (16/6). Firli belum bisa memerinci kasus itu lebih jauh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menyelidiki tujuh pejabat yang kekayaannya dinilai tidak wajar. Penyelidikan itu dilakukan setelah mereka diklarifikasi mengenai laporan kekayaan masing-masing. “Ada tujuh (naik ke penyelidikan),” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Dari jumlah itu, dua pejabat di antaranya bahkan
Polemik Jusuf Hamka dan Kementerian Keuangan mengenai utang sebesar Rp 800 miliar semakin memanas. Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk itu menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaan di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih Citra Marga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian tersebut diketahui dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan penjelasan apapun terkait persoalan tersebut karena masih diselidiki. “Saat ini masih
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD akhirnya buka suara soal perkara utang negara yang dipermasalahkan pengusaha Jusuf Hamka. Mahfud mengatakan dirinya baru dengar perkara ini sehingga dia meminta dokumen dan sebagainya. Kemudian, dia juga akan konfirmasi ke Kemenkeu. “Saya juga komunikasi ke Kemenkeu untuk ketahui posisinya dan
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna berharap MK menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu). Putusan tersebut bakal menentukan apakah sistem Pemilu di Indonesia tetap terbuka atau kembali tertutup layaknya di masa Orde Baru. Palguna menyampaikan masih ada peluang MK menolak gugatan tersebut. Apalagi sikap MK sebelumnya
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi dikabarkan akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo menyatakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memaksimalkan upaya pencegahan untuk mencegah tindakan koruptif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setidaknya, ada tiga elemen yang wajib disesuaikan. “Agar pemilu terlaksana secara demokratis untuk menghasilkan para pemimpin terbaik yang bisa mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui
Kabar bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utang Rp 800 miliar ke pemerintah menjadi atensi publik. Belakangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang kepada pengusaha itu. Bagaimana kronologinya? Utang yang ditagih Jusuf Hamka berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sebesar Rp 78 miliar di Bank Yakin
Setelah temuan brankas narkoba di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar atau UNM, pihak Rektorat segera melakukan evaluasi pengamanan secara menyeluruh di lingkungan kampus tersebut. “Tentu dalam waktu dekat ini kami evaluasi semua, termasuk pengamanannya diperketat pada semua kampus UNM,” kata Pelaksana harian (Plh) Rektor UNM Prof H Ichsan
Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sistem proporsional tertutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan digelar pada Kamis, 15 Juni 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono, Senin (12/6). Pembacaan putusan tentang sistem pemilihan umum tersebut akan dilakukan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah
Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan banyak penyusup di kementerian/lembaga yang berniat melemahkan pemerintah saat ini. Mahfud pun meminta agar proses rekrutmen pejabat publik diperketat. “Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan,” kata Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6/2023). Mahfud meminta
