Pemerintah mengusulkan agar pemerkosaan dan aborsi tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan aturan lainnya. Menurut dia, mengenai pemerkosaan dan aborsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih dalam pembahasan perlu menjadi payung hukum bagi semua pelaku aktivitas ekonomi digital, termasuk bagi platform yang menjembatani penjual dan pembeli. Ia menjelaskan selain itu, dalam mengatur pengelolaan data pribadi, tidak hanya
Komisi III DPR memandang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah saatnya untuk direvisi. Karena, undang-undang yang ada sekarang belum mengatur banyak hal terkait perkembangan narkotika saat ini. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari memandang, revisi UU Narkotika menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR
Wacana soal Presiden Joko Widodo tiga periode kembali menghangat. Terakhir muncul teriakan tiga periode saat acara Asosiasi Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dihadiri Presiden, meskipun pengurus pusat Apdesi membantah ada pernyataan resmi soal dukungan tersebut. Presiden Joko Widodo menyikapi usulan tersebut dengan menyatakan akan taat konstitusi. Hal itu ia
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengaku masih menerima laporan terkait adanya “oknum jaksa nakal”. Ia menyayangkan dalam instansinya masih ada oknum yang justru merusak citra Kejaksaan. Adapun hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 30 Maret 2022. “Saya yakin dan percaya masih sangat
Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban. Dalam pembahasan RUU TPKS, pemerintah mengajukan alternatif perumusan atas pasal tentang pelecehan seksual yang sesungguhnya merupakan rumusan dari DPR. Kemen PPPA mengapresiasi pandangan DPR terhadap rumusan DIM pemerintah sehingga pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan program pembentukan penyuluh antikorupsi saat menghadiri forum internasional G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) pada Presidensi Indonesia. Program yang menjadi salah satu andalannya itu dinilai wujud nyata partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. “Penyuluh antikorupsi juga merupakan kepanjangan tangan KPK agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya ingin Presiden Joko Widodo kembali memimpin Indonesia di periode berikutnya. Menurut dia, Jokowi adalah sosok pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya dan tahu seluk beluk permasalahan di tingkat terbawah. Kepala negara, lanjut dia, juga memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Kebijakan apapun
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengklaim amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sulit disusupi. Pengubahan konstitusi hanya dilakukan terkait usulan yang telah disepakati. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan saat ini wacana amendemen UUD 1945 hanya untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Jika ada ketentuan lain yang ingin diubah, maka
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Menteri Perdagangan, serta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, atas kasus mafia minyak goreng. Rencananya, gugatan akan disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (29/3) siang. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan alasan permohonan gugatan praperadilan tersebut.
Pemecatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI jadi sorotan dan terus menuai kritik. Salah satu kritikan disuarakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengusulkan agar UU Kedokteran dikaji. Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Pembangunan Demokrasi, Politik dan Pemerintahan, Ilham Fadli mendukung usulan Dasco
Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada ruang bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945. MRP menjadi pemohon dalam pengujian UU Otsus Papua. Dia berpendapat, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, bukan
