Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima Tertinggi TNI telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan MPR. Dalam Surpres tersebut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya Ia menjatuhkan pilihan kepada calon tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI H. Yudo Margono sebagai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pengamat maritim dari Ikatan
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan sejumlah mahasiswa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah mantan anggota Polri bernama Ismail Bolong mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar kepada Agus. Koordinator Koalisi Solidaritas Pemuda
Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang diduga melibatkan aparat khususnya prajurit TNI, merupakan pekerjaan rumah turun temurun Panglima TNI. Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, jika nantinya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mesti melayani seluruh lapisan masyarakat. Jokowi menekankan Korpri dan ASN harus mampu melahirkan beragam inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, masyarakat merasa terlayani, terlindungi, terayomi, serta keberadaan Korpri dirasakan
Penasihat hukum terdakwa pelanggaran HAM Paniai, Papua, Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satu penasihat hukum terdakwa, Syahrir Cakkari menyimpulkan bahwa dakwaan maupun tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan terkait pelanggaran HAM berat di Paniai. Menurut Syahrir, dalam
Komisi Yudisial (KY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan rasuah di sektor peradilan. Ketegasan dari Lembaga Antikorupsi itu diyakini bisa memperbaiki kepercayaan publik. “KY terus mendukung KPK untuk mengusut tuntas persoalan korupsi di sektor peradilan (judicial corruption). Hal ini sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada integritas hakim,” kata Juru
Aliran dana suap tambang ilegal di Kalimantan Timur disebut masuk ke Bareskrim Polri lewat perantara bernama Ismail Bolong. Kasus ini sempat diusut oleh Divisi Propam Polri saat masih dipimpin Ferdy Sambo. Ismail merupakan mantan polisi dengan pangkat terakhir sebagai Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). Uang suap tambang itu disalurkan Ismail
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh tiga orang pemohon terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 yang
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali soal polemik masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal 87 huruf b UU MK yang baru, menegaskan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan, mengakhiri masa tugasnya
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berharap, calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang kelak dipilih Presiden Joko Widodo jauh dari kepentingan politik, utamanya politik praktis. Presiden juga diharapkan memilih figur yang paham batasan-batasan TNI sebagaimana bunyi aturan undang-undang. Menurut Fahmi, idealnya, Panglima
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi, hari ini Rabu (23/11/2022). Guntur menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto. Pergantian tersebut berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR yang dilakukan pada Senin (29/9) Diberitakan sebelumnya, DPR RI secara mendadak mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menemukan fakta lain dalam kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Ali mengatakan, kasus ini berbeda dengan
