Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal ‘nyanyian’ dugaan tindak pidana pencucian uang dan transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait penjualan emas batangan impor yang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan asal-usul transaksi
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan Aset. Lantas, dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut seyogyanya diarahkan kepada pemerintah. Politisi NasDem itu menyebut bahwa RUU tersebut statusnya adalah usulan pemerintah. Meski demikian DPR juga ikut mengusulkan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023) lalu. Namun hingga kini masih terjadi pro dan kontra terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi soal aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD. Hal itu dilakukan untuk memperjelas perbedaan data. Hal itu berkaitan dengan mengemukanya perbedaan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama
Koalisi Masyarakat Sipil merespons soal kekerasan dan pembubaran demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memberikan peringatan keras terhadap Kapolri atas kejadian tersebut. Terdapat 10 organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi ini, yaitu YLBHI, Walhi, Centra Initiative, PBHI Nasional, Public Virtue, Amnesty
Irjen Teddy Minahasa hanya terdiam seribu bahasa saat mendengar pembacaan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Berdasarkan pantauan Kompas.com, Teddy duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.
Ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Kepolisian RI (Polri) dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal Senin, 27 Maret 2023. Setidaknya ada 155 personel yang dipindahtugaskan dalam mutasi kali ini. Yang paling mencolok, Inspektur Jenderal (Irjen) Fadil Imran tak
Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia berkata segera melakukan perombakan kabinet usai posisi menteri pemuda dan olahraga (Menpora) ditinggal Zainudin Amali. Jokowi tak mengungkap kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya mengulang kata yang sama saat ditanya waktu perombakan kabinet. Wacana
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan, korupsi merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas. Karenanya, pemerintah dan aparat penegak hukum membutuhkan alat lain untuk pemberantasannya. Salah satunya dengan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Harapnya, RUU tersebut diprioritaskan Komisi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akhirnya membuka secara detail rincian transaksi tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR pada Rabu, 29 Maret 2023, Mahfud menguliti transaksi mencurigakan yang terjadi pada 2009-2023 tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kecipratan duit haram dalam dugaan korupsi penyaluran dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tersangka diyakini menyalurkan uang haram tersebut untuk mengondisikan temuan BPK. “Sejauh ini yang diperkirakan demikian (aliran dana untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah fakta terkait dengan penetapan tersangka kasus korupsi Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama Anggota Komisi III DPR RI yang juga istrinya, Ary Egahni, Selasa (28/3/2023). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pasangan suami istri ini diduga bekerja sama melakukan praktik korupsi di Kapuas.
