Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Sorotan Komisi Tinggi HAM PBB Soal Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua Perlu Dijawab dengan Data Faktual

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi HAM yang dinilai memburuk di Papua dan Papua Barat sejak 2021. Mereka meminta Pemerintah Indonesia segera menjawab pertanyaan dan mengatasi situasi tersebut. Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah menjawab seruan internasional itu dengan

Selengkapnya »
04 Maret 2022

Eks Pegawai KPK Gugat Pimpinan KPK hingga Presiden soal Alih Status Pegawai

Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diberhentikan akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan menggugat pimpinan KPK hingga Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka berdalih tindakan para tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melawan hukum. Dalam gugatannya,

Selengkapnya »
04 Maret 2022

TNI Polri Harus Tegak Lurus dengan Kebijakan Pemerintah

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan TNI dan Polri harus tegak lurus dan konsisten menjaga negara.  Oleh karena itu, ia memaklumi jika Presiden Joko Widodo geram lantaran ada personel institusi keamanan yang menolak pemindahan ibu kota secara terang-terangan di ruang publik. Menurutnya, arahan tegas dalam Rapat Pimpinan TNI

Selengkapnya »
02 Maret 2022

Dirtipidkor Polri: Masyarakat Tak Usah Takut Laporkan Korupsi

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan masyarakat tidak perlu takut melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena peran serta masyarakat dilindungi dalam undang-undang. Hal ini disampaikan Cahyono terkait dengan kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana

Selengkapnya »
02 Maret 2022

Pemerintah Tampung Berbagai Opsi Revisi Aturan JHT

Pemerintah melakukan serangkaian audiensi untuk menampung masukan dari berbagai elemen terkait revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Sejauh ini, opsi revisi yang mengerucut adalah melonggarkan syarat pencairan JHT, menunda masa berlaku Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, atau mencabutnya

Selengkapnya »
01 Maret 2022

Hukum Penundaan Pemilu

Wacana penundaan pemilu ini mendapat respons publik yang beragam. Ada yang sepakat, ada pula yang menolak, namun hanya bermuara pada argumentasi politik dan ekonomi. Padahal, pemilu merupakan agenda kenegaraan yang fundamental. Maka, wacana ini seharusnya diposisikan dari perspektif hukum ketatanegaraan. Sehingga, penolakan dan kesepakatan atas wacana ini berkepastian hukum dan

Selengkapnya »
01 Maret 2022

Status Tersangka Nurhayati Segera dibatalkan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan. Mahfud menunggu keputusan dari koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis,

Selengkapnya »
01 Maret 2022

Kepastian Hukum untuk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Adopsi penggunaan sistem komputasi awan atau cloud di institusi layanan publik mengalami tren peningkatan, meski masih muncul kekhawatiran keamanan siber. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang sekarang beredar dinilai belum memberikan kepastian hukum. Selain berpedoman pada regulasi dari pemerintah pusat, setiap instansi layanan publik pemerintahan disarankan perlu membuat regulasi internal

Selengkapnya »
25 Februari 2022

Hikmahanto Jelaskan Dua Narasi Terkait Konflik Rusia-Ukraina

Dalam perspektif Rusia, operasi militer yang dilancarkan adalah dalam rangka kerja sama pertahanan antara Rusia dengan dua Republik yang baru saja mendapatkan pengakuan dari Rusia atas kemerdekaan dari Ukraina yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhanks”. Ujar Hikmahanto Juwana. Presiden Putin mengendalikan operasi militer tersebut berdasarkan Pasal 51 Piagam

Selengkapnya »
25 Februari 2022

Pelapor Korupsi Jadi Tersangka, ICW: Masyarakat akan Selalu Merasa Terancam

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus Nurhayati, seorang pelapor kasus korupsi yang justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena upaya masyarakat memberantas korupsi justru berbalik menjadi pentersangkaan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai upaya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi harus menjadi perhatian publik. Sebab, pemolisian

Selengkapnya »
24 Februari 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search