Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Masyarakat yang tak Puas Pengesahan RKUHP Disarankan Gugat ke MK

DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Masyarakat yang keberatan disarankan menempuh jalur hukum. Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, sosialisasi RKUHP sudah berjalan cukup panjang. Tetapi untuk membuat keputusan yang memuaskan banyak orang dengan berbagai macam kepentingan tentu

Selengkapnya »
07 Desember 2022

Menkumham: RKUHP yang Disahkan Efektif Berlaku Setelah 3 Tahun

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU akan efektif berlaku setelah tiga tahun resmi diundangkan. Yasonna mengatakan, nantinya pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun itu ke penegak hukum, masyarakat, dan lainnya. Dikatakan

Selengkapnya »
07 Desember 2022

Ismail Bolong Masih Diperiksa Bareskrim Terkait Tambang Ilegal di Kaltim

Ismail Bolong masih diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri atas dugaan kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Ismail Bolong sendiri diperiksa sejak hari Selasa (6/12) hingga Rabu (7/12) dini hari. Informasi tersebut terkonfirmasi oleh kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing saat keluar dari

Selengkapnya »
07 Desember 2022

KPK Dalami Laporan Kasus Dugaan Korupsi Terkait Tambang Ilegal di Kaltim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami adanya laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi dalam penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini mencuat lewat pengakuan mantan polisi, Ismail Bolong yang sempat menyebut dugaan keterlibatan petinggi Mabes Polri. “Kami baru menerima laporan, jadi baru. Belum kami mengumpulkan alat bukti,

Selengkapnya »
06 Desember 2022

RKUHP Bakal Disahkan, Mahfud Md: yang Tidak Setuju Ada Mekanismenya

DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP), pada Selasa (6/12) mendatang. Di sisi lain, revisi KUHP dinilai masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah dan dipertanyakan publik. Menanggapi hal itu, Menkopolhukam Mahfud Md, menerangkan pihak yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Mahfud

Selengkapnya »
06 Desember 2022

Yudo Margono Diharapkan Mampu Tingkatkan Profesionalisme TNI

Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tentara nasional sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi. Politisi dari Fraksi PPP itu juga memberikan

Selengkapnya »
05 Desember 2022

PAN Bantah Zulhas Terlibat Kasus Titip Mahasiswa Unila

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah dugaan keterlibatan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Viva menyebut Zulhas tak memiliki keponakan yang masuk ke Unila. Zulhas juga tak mengenal Rektor Unila Karomani yang kini menjadi terdakwa

Selengkapnya »
02 Desember 2022

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dia menyebut hasil kajian menunjukkan bahwa revisi diperlukan agar UU IKN lebih sempurna. Menurut Dasco, revisi UU IKN dimaksudkan agar implementasi dan waktu pengerjaannya

Selengkapnya »
02 Desember 2022

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Hari Ini

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR pada hari ini, Jumat (2/12). Yudo akan menjalani tes usai dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada Desember ini. Pelaksanaan

Selengkapnya »
02 Desember 2022

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan sejumlah koalisi warga sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian, terkait ketiadaan aturan teknis pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah. Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga menyebut bahwa

Selengkapnya »
02 Desember 2022
Search